Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

DIPLOMASI BUDAYA KOREA DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP BUDAYA LOKAL Ammelia, Euis; Mahfuzizi, Facita Siti; Putri, Raiga; Riyanto, Rahmat Fikri
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.990

Abstract

Artikel ini mengkaji dan menganalisis fenomena Korean Wave (gelombang Korea) yang telah menjadi tren global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Korean Wave dimanfaatkan sebagai alat diplomasi budaya dalam bentuk soft power yang efektif dan efisien dalam meningkatkan citra serta perekonomian Korea Selatan, tanpa memerlukan intervensi kekerasan seperti pada hard power. Artikel ini menggunakan teori Joseph Nye yang menyatakan bahwa soft power merupakan kecakapan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain menggunakan daya tarik yang dimilikinya, tanpa menggunakan kekerasan maupun penekanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berjenis fenomenologi dan digabungkan dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web. Hasil kajian menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Korea Selatan, tetapi juga memengaruhi generasi muda Indonesia dalam mengadopsi dan mempelajari budaya Korea. Selain itu, fenomena ini berdampak terhadap identitas budaya lokal Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.
KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) (SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI) Ramadani, Siti Revi; Ammelia, Euis
Jurnal Maritim Malahayati Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Maritim Malahayati
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Pelayaran Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70799/jumma.v6i2.130

Abstract

Kedaulatan ruang udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan hukum, keamanan, dan hubungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari 4.444 pulau, memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di ruang udara, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 serta UNCLOS 1982. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak lintas alur laut, sering terjadi pelanggaran oleh pesawat asing yang mengancam integritas wilayah negara. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur kedaulatan udara, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan prosedur pemaksaan pendaratan, serta pentingnya penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Membangun sistem pertahanan udara yang kuat dan menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga adalah langkah penting untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Di samping itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan harus diperhatikan agar ekosistem tetap terjaga. Pendekatan menyeluruh diperlukan unuk secara efektif mengelola kedaulatan udara, melindungi sumber daya, dan menjamin keamanan nasional.
RENT SEEKING: A STUDY OF RENT SEEKING PRACTICES AND RELATIONS BETWEEN RULERS AND BUSINESSMEN IN THE DECENTRALIZATION REGIME Ammelia, Euis; Dian Mustika Intan; Intan Idiani
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 9 No. 2 (2024): General Issue
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v9i2.22359

Abstract

This simple article will describe the practice of rent seeking and the relationship between the rulers and entrepreneurs in the decentralized regime. The case study taken in this study is the corruption case of the Granting of Nickel Mining Business Permits by the Governor of Southeast Sulawesi Province (Nur Alam) in Buton Regency and Bombana Regency 2009-2014. This study was written to see the typology of rent seeking practices that occurred in the corruption case of nickel mining business permits in Buton Regency and Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province in 2009-2014. Moreover, this study also looks further into the relationship between entrepreneurs and the rulers that occurred in the area. To answer and examine this problem, the author uses various KPK report documents and media reviews of various investigative reports related to the case, then abstracts it in the theoretical framework of rent seeking. The author realizes that this data collection model is too early to draw conclusions without conducting field studies. The temporary findings of this paper are that the practice of rent seeking in the decentralized regime illustrates that the practice of rent seeking has shifted to the regions in various forms such as bribery. Moreover, the author sees a tendency for other practices in the form of rent seizing, namely the practice of rent seeking that occurs when bureaucrats try to obtain the right to allocate rent generated from state institutions for their own personal interests as was done by Nur Alam, the Governor of Southeast Sulawesi Province. Moreover, the relationship between entrepreneurs and rulers in the author's view tends not to occur state capture, but what occurs is crony capitalism.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN YANG RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (RPPA) DI KELURAHAN SEI JANG KOTA TANJUNGPINANG Intan, Dian Mustika; Ammelia, Euis; Gemilang, Reza
Jurnal Sosial & Abdimas Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Sosial & Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/ztpq0f46

Abstract

Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA) merupakan kelurahan yang menselaraskan sudut pandang gender dan hak dalam kepemerintahan. Salah satu Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sei Jang yang berada di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Peduli Anak) adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan berperan aktif terkait dengan kesetaraan gender. Walaupun demikian, kesadaran Masyarakat terhadap peran SAPA dan hak Perempuan dan anak masih belum optimal. Kegiatan sosialisasi ini kemudian dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat di Kelurahan Sei Jang. Kegiatan dilakukan pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 terhadap 30 anggota perwakilan berbagai instansi di Kelurahan Sei Jang. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan terhadap pemahaman akan peran SAPA dan hak perempuan yang ditunjukkan melalui hasil pre tes dan pos tes. Peningkatan dilihat dari berubahnya nilai rata-rata pre tes dan pos tes dari sebelumnya 54,67 ke 82. Oleh karena itu, kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi ini berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.
Literasi Media: Mengenal Modus TPPO dan Pencegahan di SMK 2 Kota Tanjungpinang Poti, Jamhur; Arianto, Bismar; Idiani, intan; Ammelia, Euis; Gemilang, Reza
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v7i1.7656

Abstract

Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan maraknya penyalahgunaan media sosial, literasi media menjadi krusial, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kondisi ini diperparah karena Kepulauan Riau (Kepri) yang telah diidentifikasi sebagai salah satu "pintu masuk-pintu keluar" utama TPPO di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis siswa SMK terhadap modus TPPO yang memanfaatkan teknologi digital dan sektor pariwisata. Mitra pengabdian dalam kegiatan ini adalah SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang, sebuah sekolah kejuruan yang siswanya berada dalam kelompok usia produktif dan rentan terhadap tawaran kerja palsu di media digital. Metode pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan dan sosialisasi yang bersifat partisipatif dan interaktif, meliputi ceramah, sesi tanya jawab, studi kasus, dan simulasi, dengan menghadirkan narasumber ahli dari Kejaksaan Negeri Bintan dan akademisi. Hasil PkM menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan pada siswa dibandingkan Asesmen Awal dan pretest, di mana mayoritas peserta kini mampu mengidentifikasi tanda-tanda penipuan daring dan indikator TPPO, membuktikan efektivitas program dalam membentuk kesadaran kritis yang dibutuhkan di era digital
Revitalization of museum collections through augmented reality to improve interactive educational services Magfira, Fortia; Pertiwi, Marisha; Efranda, Nolan; Irawan, Feri; Herikson, Rifaldi; Slam, Berta Erwin; Yandri, Sepli; Ammelia, Euis; Ismail, Basyaruddin
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol. 11 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v11i1.16546

Abstract

Museums play an important role in preserving cultural heritage; however, limited interactive media can reduce visitor engagement and understanding. The Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Museum faces a similar challenge, particularly the absence of digital visualization for exclusive collections that are rarely exhibited. This community service activity aims to revitalize museum collections through the use of digital technology and Augmented Reality (AR), while also strengthening the capacity of museum staff in delivering technology-based educational services. The implementation method included socialization, training, and mentoring on the use of an AR application for museum staff and students of SMAN 1 Tanjungpinang as educational users, involving a total of 25 participants. The evaluation was conducted descriptively through direct observation and simple questionnaires to assess user understanding, operational skills, and responses to the use of AR technology. The results show that eight exclusive museum collections were successfully digitized into 3D models and integrated into an Android-based AR application. After the intervention, museum staff demonstrated improved capability in operating and utilizing the AR application as an interactive educational medium. The application shows strong potential for sustainable use as part of museum services and for supporting educational activities and school visits.
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) Putra, Rinaldo Dwi; Riyadi, Sayed Fauzan; Nanda, Ilham Yuri; Bangun, Anza Ronaza; Ammelia, Euis
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.856

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.