Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DIPLOMASI BUDAYA KOREA DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP BUDAYA LOKAL Ammelia, Euis; Mahfuzizi, Facita Siti; Putri, Raiga; Riyanto, Rahmat Fikri
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.990

Abstract

Artikel ini mengkaji dan menganalisis fenomena Korean Wave (gelombang Korea) yang telah menjadi tren global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Korean Wave dimanfaatkan sebagai alat diplomasi budaya dalam bentuk soft power yang efektif dan efisien dalam meningkatkan citra serta perekonomian Korea Selatan, tanpa memerlukan intervensi kekerasan seperti pada hard power. Artikel ini menggunakan teori Joseph Nye yang menyatakan bahwa soft power merupakan kecakapan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain menggunakan daya tarik yang dimilikinya, tanpa menggunakan kekerasan maupun penekanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berjenis fenomenologi dan digabungkan dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web. Hasil kajian menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Korea Selatan, tetapi juga memengaruhi generasi muda Indonesia dalam mengadopsi dan mempelajari budaya Korea. Selain itu, fenomena ini berdampak terhadap identitas budaya lokal Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.
KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) (SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI) Ramadani, Siti Revi; Ammelia, Euis
Jurnal Maritim Malahayati Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Maritim Malahayati
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Pelayaran Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70799/jumma.v6i2.130

Abstract

Kedaulatan ruang udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan hukum, keamanan, dan hubungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari 4.444 pulau, memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di ruang udara, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 serta UNCLOS 1982. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak lintas alur laut, sering terjadi pelanggaran oleh pesawat asing yang mengancam integritas wilayah negara. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur kedaulatan udara, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan prosedur pemaksaan pendaratan, serta pentingnya penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Membangun sistem pertahanan udara yang kuat dan menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga adalah langkah penting untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Di samping itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan harus diperhatikan agar ekosistem tetap terjaga. Pendekatan menyeluruh diperlukan unuk secara efektif mengelola kedaulatan udara, melindungi sumber daya, dan menjamin keamanan nasional.
RENT SEEKING: A STUDY OF RENT SEEKING PRACTICES AND RELATIONS BETWEEN RULERS AND BUSINESSMEN IN THE DECENTRALIZATION REGIME Ammelia, Euis; Dian Mustika Intan; Intan Idiani
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 9 No. 2 (2024): General Issue
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v9i2.22359

Abstract

This simple article will describe the practice of rent seeking and the relationship between the rulers and entrepreneurs in the decentralized regime. The case study taken in this study is the corruption case of the Granting of Nickel Mining Business Permits by the Governor of Southeast Sulawesi Province (Nur Alam) in Buton Regency and Bombana Regency 2009-2014. This study was written to see the typology of rent seeking practices that occurred in the corruption case of nickel mining business permits in Buton Regency and Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province in 2009-2014. Moreover, this study also looks further into the relationship between entrepreneurs and the rulers that occurred in the area. To answer and examine this problem, the author uses various KPK report documents and media reviews of various investigative reports related to the case, then abstracts it in the theoretical framework of rent seeking. The author realizes that this data collection model is too early to draw conclusions without conducting field studies. The temporary findings of this paper are that the practice of rent seeking in the decentralized regime illustrates that the practice of rent seeking has shifted to the regions in various forms such as bribery. Moreover, the author sees a tendency for other practices in the form of rent seizing, namely the practice of rent seeking that occurs when bureaucrats try to obtain the right to allocate rent generated from state institutions for their own personal interests as was done by Nur Alam, the Governor of Southeast Sulawesi Province. Moreover, the relationship between entrepreneurs and rulers in the author's view tends not to occur state capture, but what occurs is crony capitalism.