Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) IBLAM Law Review Humaniorum Journal Journal of Law
Fathinnuddin, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Perceraian Putry, Vicky Aneke; Fathinnuddin, Muhammad
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.861 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i4.568

Abstract

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah permasalahan global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun berdampak pula pada sektor perekonomian dan berdampak pada permasalahan kependudukan, salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat dari pandemi covid-19. Selama pandemi covid 19, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5 persen. Pandemi ini menguji hubungan pasangan suami istri. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian di masa pandemi COVID-19. Analisis dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka. Secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Berbagai teori ilmu sosial mengemukakan bahwa ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antar keluarga dalam keluarga. Konflik internal dan eksternal dan konflik keluarga sering terjadi di dalam keluarga. Anda dapat memberikan ruang hubungan sebanyak mungkin untuk menghindari keretakan di rumah. Selain itu, penulis juga berbicara kepada semua pasangan yang sering berkonflik di tengah pandemi, terutama ketika pasangan mengatakan sesuatu yang sulit dipahami, dengan cara yang lembut dan konstruktif untuk suami istri, saya sarankan Anda untuk belajar. Dalam diskusi, penting untuk menggunakan tindakan 3M untuk mengalah, memahami, dan memaafkan.
PERNIKAHAN DINI DITINJAU DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Lianningsih, Winda Dwi; Fathinnuddin, Muhammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.439

Abstract

Pernikahan dini mengacu pada hubungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terutama mereka yang matang antara 13 dan 18 tahun, yang dianggap remaja baik secara fisik maupun mental. Perkawinan di bawah umur sudah tidak lagi dianggap sebagai persoalan serius di Indonesia, karena hal ini sudah ada sejak lama. Pernikahan dini menimbulkan permasalahan, baik dari sudut pandang himpunan syariat Islam maupun dari sudut pandang syariat perkawinan. Pendekatan penelitiannya adalah hukum normatif. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa secara sah hubungan yang dilakukan pada masa muda seharusnya tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut hanya dipandang penting secara ketat namun tidak terdaftar di KUA. Namun, wali harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama jika anak di bawah umur ingin menikah namun tidak memenuhi syarat usia minimal. Apabila permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka perkawinan itu sah menurut agama dan negara. Pernikahan dini akan berdampak buruk bagi individu yang terlibat, yang tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, namun juga mempunyai dampak yang lebih luas, antara lain semakin meluasnya perpisahan, tidak berdaya terhadap perilaku agresif di rumah (KDRT), tidak menyadari kewajibannya sebagai pasangan sehingga juga mempengaruhi setiap keluarga.
Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Erlina, Erlina; Fathinnuddin, Muhammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.638

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that grants married couples the authority to regulate the ownership of assets, rights, and obligations during marriage. In Indonesia’s legal system, its provisions have evolved from the Civil Code and Law Number 1 of 1974 on Marriage to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This decision is a significant milestone as it allows the agreement to be made not only before but also after the marriage. A postnuptial agreement may take effect either from the date of marriage or from the date the deed is signed. If it takes effect from the deed date, assets acquired beforehand remain as joint property, which carries legal implications, particularly concerning land ownership by foreign spouses. This paper discusses the legal development of postnuptial agreements and their impact on asset management, recommending that notaries explain potential legal risks and consider applying the agreement from the start of the marriage to prevent disputes.
Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Pemasyarakatan Subki, Ahmad Ibnu; Fathinnuddin, Muhammad
HUMANIORUM Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i2.145

Abstract

Deradicalization of terrorist prisoners in correctional institutions is a strategic step in efforts to prevent future acts of terrorism. This program aims to change the mindset and behavior of prisoners so that they are no longer influenced by radical ideology. The success of deradicalization is highly dependent on the synergy between the government, law enforcement officers, and the community in creating an environment that supports the social reintegration of former prisoners.This study uses a qualitative approach with literature study methods and interviews with stakeholders involved in the deradicalization program. The data collected were analyzed descriptively to identify supporting factors and challenges in implementing this program.The results of the study indicate that the effectiveness of deradicalization is influenced by internal factors, such as the level of individual acceptance of the program, as well as external factors, such as social support and correctional policies. Although there are challenges, such as limited resources and prisoner resistance, a multidisciplinary approach that includes religious, psychological, and economic aspects has been shown to increase the effectiveness of the program. Therefore, evaluation and strengthening of deradicalization policies are needed so that this program can run optimally and sustainably.
Pendekatan Multidisiplin dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Narkoba di Indonesia: Sinergi antara Hukum, Psikologi, dan Kesehatan Masyarakat Fakhlur; Pamungkas, Bernadus Dimas Galih; Fathinnuddin, Muhammad
HUMANIORUM Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i1.40

Abstract

Drug abuse has become an urgent global issue, and Indonesia, like many other countries, is not exempt from facing this challenge. This issue has significant impacts on various aspects of community life, ranging from social, and economic, to health. Although the government has implemented various strict regulations and sanctions, as outlined in Law Number 35 of 2009, challenges in eradicating drug abuse remain and evolve. This article investigates the multidisciplinary approach to addressing drug-related issues, emphasizing the importance of synergy between law, psychology, and public health. Through an in-depth study of literature, regulations, and recent data, this research reveals an urgent need for a more inclusive and comprehensive strategy. This strategy must consider the issue's complexity, the addictive nature of drugs, and the social and health implications arising from their misuse. By integrating a firm legal approach, a psychological understanding of the causes and impacts of drug abuse, and an inclusive public health approach, it is hoped that Indonesia can formulate more effective and sustainable solutions to face the challenges of drugs in the future.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi WNI yang Berwisata Religi ke Negara Israel Gracianto, Hubertus Divo; Fathinnuddin, Muhammad
Postulat Vol 3 No 1 (2025): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i1.1844

Abstract

This research focuses on the legal protection for Indonesian tourists undertaking religious journeys to Israel, a country that does not have diplomatic relations with Indonesia. The author's experience in guiding tourists to Israel raises concerns about the security and legal certainty they face while there. This study analyzes two main issues: (1) the bilateral relationship between Indonesia and Israel in the context of international law and the tourism industry, and (2) the responsibilities and legal protections provided by the Indonesian government to Indonesian citizens (WNI) as tourists in a country without official diplomatic relations. The research method employed is normative legal research, utilizing an approach to relevant regulations, concepts, and legal cases. This study aims to produce conclusions regarding: (1) the regulation of state responsibilities in bilateral contexts and the protection of WNI by the Ministry of Tourism through travel agents and local service providers, and (2) recommendations for formulating legal products that can ensure protection for WNI as foreign tourists in the country. Although some legal instruments have been outlined in regulations through the Indonesian embassy in nearby countries, there remains a normative vacuum that needs to be addressed. Therefore, a consensus or legal agreement between local service providers and service users is necessary to prevent losses arising from issues, disputes, or circumstances beyond control (force majeure).
Co-Authors Erlina Erlina Fakhlur Gracianto, Hubertus Divo Lianningsih, Winda Dwi Pamungkas, Bernadus Dimas Galih Putry, Vicky Aneke Subki, Ahmad Ibnu