Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JUSTISI

The Transition Of Legal Modernism Paradigm To Legal Postmodernism In The Digital Era Setyawan, Vincentius Patria; Kurniawan, Itok Dwi
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Legal construction in Indonesia, which is largely influenced by the influence of the Continental European legal system, the Dutch heritage is identical with the nuances of legal positivism. The flow of legal positivism is in legal modernism, which is included in the form of written rules. The development of human civilization in modern times is so fast and gives birth to a modern digital civilization. The power of legal positivism is strong enough to solve legal problems that develop following the civilization of its people. The new paradigm that can be a solution to problems in this digital era is the post-modernism paradigm. Post-modernism opens up opportunities for diversity in the meaning of law. Rigid written law can be interpreted more flexibly with the context, so that within the framework of that meaning it becomes more flexible in solving problems that occur in society.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Digital Era. 
Kajian Terhadap Kewenangan Penetapan Tersangka oleh Hakim dalam Perkara Illegal Logging (Analisis Putusan No. 145/Pid.B/2014/PN.Dpu). Setyawan, Vincentius Patria; Djuyamto, Djuyamto
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2657

Abstract

Artikel ini akan membahas terkait dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan yang sejauh ini baru 1 (satu) kali diterapkan dalam Putusan Nomor: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka di dalam pemeriksaan perkara illegal logging. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang akan berfokus pada ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan penetapan status tersangka dalam proses pemeriksaan di persidangan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam proses pembuktian apabila ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan tersangka oleh hakim merupakan upaya khusus dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan yang masih memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum acara pidana. Kata Kunci : Penetapan Tersangka; Hakim; Tindak Pidana Kehutanan