Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Verstek Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Kristiyadi Kristiyadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH KELOMPOK ACUAN, RELIGIUSITAS, PROMOSI DAN PENGETAHUAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus pada BMT TAMZIS Wonosobo) Kristiyadi Kristiyadi; Sri Hartiyah
JURNAL EKONOMI DAN TEKNIK INFORMATIKA Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika
Publisher : Politeknik Sawunggalih Aji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.906 KB)

Abstract

The development of the banking sector has grown Rapidly and dominate the Indonesian economy. The activities of the banking sector is very determine the progress of a state in the economy . Conventional banking system has in common with the Islamic banking system in terms of for- profit and community service in the financial business However , both have differences in terms of remuneration given system to its customers . To avoid the operation of the system of interest, born of Islamic banking in accordance with Islamic principles, namely the Cooperative Financial Services Sharia or often called BMT. BMT stands Baitul Maal wat Tamwil or Integrated Center for Independent Business. Baituttamwil, rather activity is to develop productive ventures and investment in improving the quality of economic activities of small entrepreneurs with, among others, to encourage the activities of saving and supporting economic activity (www.tamzis.com), and one of them is BMT TAMZIS in Wonosobo. The whole hypothesis in this study that states that the reference group, religiosity, and the promotion of knowledge has a positive influence on the interest of saving can be accepted. By hypothesis there is only one significant variable is knowledge, because of the relatively dominant significance and has the largest percentage of the interest savings in the amount of 19.3%. While variable reference group, religiosity and promotion does not contribute significantly to the variance in the interest of saving members BMT TAMZIS Baituttanwil. Results of regression testing showed koefien knowledge has the largest and has the smallest probability value of the variable variable knowledge lainnya.Dipengaruhi by 32.8%, and the remaining 67.2% is influenced by other variables not examined in this study. Keywords: influence of reference groups, religiosity, promotion, knowledge and interest in saving
Pemberdayaan Pokdarwis Desa Sidowayah Berbasis Penguatan Branding Di Era Revolusi Industri 4.0 Muhammad Rustamaji; Bambang Santoso; Kristiyadi Kristiyadi; Sri Wahyuningsih Yulianti; Edy Herdyanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.155 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.944

Abstract

Desa Sidowayah, Polanharjo, Klaten yang terkenal dengan destinasi wisata Umbul Manten dan Umbul Siblarak, ternyata belum mempunyai buah tangan yang mengesankan bagi para wisman. Meskipun terdapat produk olahan yang bersumber dari sektor perikanan, dan pertanian, namun masih dikemas secara sangat bersahaja dan dipasarkan secara konvensional. Kondisi demikian sangat disayangkan karena tidak sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang melaju dengan pesat. Atas kondisi demikian, produk lokal yang masih dikemas secara bersahaja dengan pemasaran konvensional tersebut, sejatinya berpotensi untuk ditingkatkan menjadi buah tangan khas layaknya produk unggulan dari suatu destinasi wisata. Oleh karenanya, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dipilih sebagai mitra kerjasama Pengabdian Masyarakat guna penguatan branding produk lokal Sidowayah, sekaligus guna memproteksi HKI dalam mengkomodifikasi produk olahan Sidowayah. Pengabdian dilaksanakan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Langkah utama pelaksanaan pengabdian dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama menggunakan metode instruksional dan komunikasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi urgensi penguatan branding produk lokal yang sudah dikembangkan dalam komoditas nugget, bakso dan fish skin. Tahap kedua praktik pengemasan produk dan penguatan konten branding dan pendaftaran merek dagang berbasis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahap ketiga, pemasaran digital yang memanfaatkan sosial media serta publikasi lini massa dan online. Tahap keempat, monev atas kegiatan penguatan branding dan proteksi HKI produk Sidowayah. Meski belum optimal, program pengabdian telah meletakkan fondasi untuk terciptanya penguatan branding produk unggulan desa yang dikomodifikasi, meningkatkan income generating, dan terwujudnya masyarakat yang berdikari dalam ekonomi berbasis produk lokal.
Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Kristiyadi, Kristiyadi; Setyawan, Vincentius Patria
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i1.4622

Abstract

The objective of punishment has evolved from the philosophy of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice) (restorative justice). Restorative justice is a sentencing purpose that is oriented towards the recovery of victims of criminal crimes. In addition to focusing on victims, restorative justice also tries to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the strategies utilized to accomplish restorative justice is criminal mediation. This article will explain about prison mediation as an alternate settlement of small crimes. The method utilized in authoring this work is a normative legal research method comprising a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.Keywords: Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Cases
EVIDENCE OF VISUM ET REPERTUM AS A BASIS FOR PROSECUTION OF SERIOUS VIOLENCE CASES Kristiyadi, Kristiyadi; Suyatno, Suyatno
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 12 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i12.2510

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk persamaan Visum et Repertum menjadi suatu alat bukti yang sah dalam tindak pidana penganiayaan berat serta untuk mengkaji kekuatan pembuktian visum sebagai alat bukti dalam menentukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan berat. Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam kasus penganiayaan berat karena dapat membantu hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan penalaran logika deduktif induktif. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berisikan KUHP, KUHAP, UU tentang Pokok Kekuasaan Hakim, UU tentang Kejaksaan RI, UU tentang Kepolisian Negara RI. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literasi cetak maupun elektronik yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan: teknik kepustakaan dan teknik mencatat, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui argumentasi yang dibentuk dari logika hukum. Penelitian ini menemukan bahwasannya Visum et Repertum tidak dijelaskan langsung dalam KUHAP, tetapi alat bukti dari pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh atau nyawa ini dianggap sah dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah
Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Kristiyadi Kristiyadi
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.100

Abstract

Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas yang menjadi asas legitimasi dalam dilaksanakannnya ketentuan hukum pidana Indonesia. Semula asas legalitas yang berlaku di Indonesia ialah asas legalitas formal yang bersifat kaku oleh karena berasal dari hukum pidana warisan kolonial. Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia telah menggeser asas legalitas dari asas legalitas formal menuju ke asas legalitas materiil yang lebih fleksibel. Pergeseran asas legalitas merupakan usaha untuk meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana dan memberikan penghormatan terhadap hukum yang hidup (hukum pidana adat).
TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO) Priagung, Akbar; Kristiyadi, Kristiyadi
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70324

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau mendamaikan, yang mana terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dan implementasi terkait keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo berdasarkan Perja 15/2020 yaitu dengan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum setelah ada perdamaian antara tersangka dan korban, juga tersangka telah membayar ganti rugi terhadap korban.Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan
PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TERHADAP BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA Nuraini, Isna; Kristiyadi, Kristiyadi
Verstek Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i4.72293

Abstract

This article aims to find out how the Implementation of Determination of Use Status at the surakarta District Attorney's Office in Decision Number 191/Pid.B/2000/PN.Ska is based on applicable laws and regulations. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. Sources of legal research consist of primary legal materials and secondary legal materials. Based on this research, it was found that the implementation of the Determination of Use Status at the Surakarta District Attorney was carried out with the stages of application by the Surakarta District Attorney, research by the Minister of Finance, and a decision to determine the status of use by the Minister of Finance and the High Court. This is in accordance with Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property, PMK No. 145/PMK.06/2021 concerning Management of State Property Derived from State Confiscated Goods and Goods of Gratification and Prosecutor's Regulation No. 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery.Keywords: Determination of Use Status, Evidence, Attorney
SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NAPZA DIKAJI DARI LEGAL JUSTICE Rajasa, Alvien Okta; Kristiyadi, Kristiyadi
Verstek Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i4.72654

Abstract

Narcotics are drugs used for the medical world for patients who have certain diseases. Of course, with the rules of use according to the instructions of the doctor concerned. However, the problem of drug abuse has become a national and international problem. Narcotics abuse can cause physical, mental, psychological, emotional and attitudinal damage in society. Children who are involved in drugs must get protection both psychologically and legally to avoid psychological disorders that may occur in children and preventive measures of stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment in society. The purpose of the research is an objective objective, namely to determine the suitability of the judge's assessment of the evidence in decision number 001/pid.sus-anak/2021/pn skt with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, the subjective goal is to add, broaden the author's horizons and abilities in studying problems in the field of Criminal Procedure Law. The benefits of research consist of theoretical benefits and practical benefits. The theoretical benefits of the research results can be used to explore the theories that have been obtained by the author in writing legal writing. And the practical benefit is that it can provide benefits and additional knowledge for various parties in need, especially in community groups and in general and parties related to the subject matter. Keywords: Sanctions, Child Crime, Narcotics, Legal Justice
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Kristanto, Petrus Kanisius Eko; Kristiyadi, Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71424

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perlindungan saksi dalam lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi literatur/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dari penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materil dan berperan sangat penting dalam proses peradilan. proses verifikasi. Jika tidak ada saksi, maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perlindungan saksi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban berada di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek penyidikan hanyalah salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang sangat urgen bagi proses penegakan hukum.Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidika. This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation.
KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 47/PID.SUS/2019/PN. MGT) Putra, Ridho Ferdiansyah; Kristiyadi, Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71624

Abstract

This study aims to determine how the role of linguists and criminal lawexperts in proving defamation cases through twitter. In addition, it is also to know the judge's consideration in deciding the case of defamation through twitter. The method used in this research is normative or doctrinal research. Legal materials includeprimary legal materials and secondary legal materials, the legal materials are arranged systematically, studied, then compared and a conclusion is drawn in relation to the problem under study. The collection of legal materials in this research uses courtdecision study techniques. The legal material analysis technique used is a qualitative analysis technique that uses a deductive thinking pattern. The use of the deduction method stems from the submission of major premises (general statements), then minor premises (special statements) are submitted, from the two premises a conclusion is drawn. Based on the results of research and discussion, it is concluded that experts have a position as evidence based on Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The results showed that the consideration of the panel of Judges in deciding to impose punishment on the Defendant was in accordance with Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.Keywords: Expert role; defamation;judge's consideration
Co-Authors Akbar Sutrisno Alfalah, Muhammad Faza Andini Fitri Hapsari, Andini Fitri Anugrah Fajar Nuraini Bambang Santoso Donata Bagus Prakoso, Donata Bagus Edy Herdyanto Fahmi Fahren Galuh Hadiningrum, Galuh Hartiyah, Sri Izza Meutia Aziza Kristanto, Petrus Kanisius Eko Mufid Sinung Nugroho, Mufid Sinung muhammad rustamaji Nuraini, Isna Prameswari, Ajeng Trisna Priagung, Akbar Putra, Ridho Ferdiansyah Putri, Novitaningrum Eka Rajasa, Alvien Okta Rieka Estuningtyas setyawan, vincentius patria Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno Wulandari, Ulinda Sekar