Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Verstek
Kristiyadi Kristiyadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGARUH KELOMPOK ACUAN, RELIGIUSITAS, PROMOSI DAN PENGETAHUAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus pada BMT TAMZIS Wonosobo) Kristiyadi Kristiyadi; Sri Hartiyah
JURNAL EKONOMI DAN TEKNIK INFORMATIKA Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika
Publisher : Politeknik Sawunggalih Aji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.906 KB)

Abstract

The development of the banking sector has grown Rapidly and dominate the Indonesian economy. The activities of the banking sector is very determine the progress of a state in the economy . Conventional banking system has in common with the Islamic banking system in terms of for- profit and community service in the financial business However , both have differences in terms of remuneration given system to its customers . To avoid the operation of the system of interest, born of Islamic banking in accordance with Islamic principles, namely the Cooperative Financial Services Sharia or often called BMT. BMT stands Baitul Maal wat Tamwil or Integrated Center for Independent Business. Baituttamwil, rather activity is to develop productive ventures and investment in improving the quality of economic activities of small entrepreneurs with, among others, to encourage the activities of saving and supporting economic activity (www.tamzis.com), and one of them is BMT TAMZIS in Wonosobo. The whole hypothesis in this study that states that the reference group, religiosity, and the promotion of knowledge has a positive influence on the interest of saving can be accepted. By hypothesis there is only one significant variable is knowledge, because of the relatively dominant significance and has the largest percentage of the interest savings in the amount of 19.3%. While variable reference group, religiosity and promotion does not contribute significantly to the variance in the interest of saving members BMT TAMZIS Baituttanwil. Results of regression testing showed koefien knowledge has the largest and has the smallest probability value of the variable variable knowledge lainnya.Dipengaruhi by 32.8%, and the remaining 67.2% is influenced by other variables not examined in this study. Keywords: influence of reference groups, religiosity, promotion, knowledge and interest in saving
Pemberdayaan Pokdarwis Desa Sidowayah Berbasis Penguatan Branding Di Era Revolusi Industri 4.0 Muhammad Rustamaji; Bambang Santoso; Kristiyadi Kristiyadi; Sri Wahyuningsih Yulianti; Edy Herdyanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.155 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.944

Abstract

Desa Sidowayah, Polanharjo, Klaten yang terkenal dengan destinasi wisata Umbul Manten dan Umbul Siblarak, ternyata belum mempunyai buah tangan yang mengesankan bagi para wisman. Meskipun terdapat produk olahan yang bersumber dari sektor perikanan, dan pertanian, namun masih dikemas secara sangat bersahaja dan dipasarkan secara konvensional. Kondisi demikian sangat disayangkan karena tidak sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang melaju dengan pesat. Atas kondisi demikian, produk lokal yang masih dikemas secara bersahaja dengan pemasaran konvensional tersebut, sejatinya berpotensi untuk ditingkatkan menjadi buah tangan khas layaknya produk unggulan dari suatu destinasi wisata. Oleh karenanya, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dipilih sebagai mitra kerjasama Pengabdian Masyarakat guna penguatan branding produk lokal Sidowayah, sekaligus guna memproteksi HKI dalam mengkomodifikasi produk olahan Sidowayah. Pengabdian dilaksanakan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Langkah utama pelaksanaan pengabdian dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama menggunakan metode instruksional dan komunikasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi urgensi penguatan branding produk lokal yang sudah dikembangkan dalam komoditas nugget, bakso dan fish skin. Tahap kedua praktik pengemasan produk dan penguatan konten branding dan pendaftaran merek dagang berbasis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahap ketiga, pemasaran digital yang memanfaatkan sosial media serta publikasi lini massa dan online. Tahap keempat, monev atas kegiatan penguatan branding dan proteksi HKI produk Sidowayah. Meski belum optimal, program pengabdian telah meletakkan fondasi untuk terciptanya penguatan branding produk unggulan desa yang dikomodifikasi, meningkatkan income generating, dan terwujudnya masyarakat yang berdikari dalam ekonomi berbasis produk lokal.
TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO) Akbar Priagung; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70324

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana rekonstruksi hukum dalam konsep keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan suatu data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif di dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan merupakan rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum dari yang semula retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau mendamaikan, yang mana terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dan implementasi terkait keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo berdasarkan Perja 15/2020 yaitu dengan dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum setelah ada perdamaian antara tersangka dan korban, juga tersangka telah membayar ganti rugi terhadap korban.Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71424

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perlindungan saksi dalam lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi literatur/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dari penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materil dan berperan sangat penting dalam proses peradilan. proses verifikasi. Jika tidak ada saksi, maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perlindungan saksi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban berada di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek penyidikan hanyalah salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang sangat urgen bagi proses penegakan hukum.Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidika. This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70973

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci: Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio DecidendiThis article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which granted the public prosecutor's cassation in a joint crime of violence case. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with the technique of collecting primary and secondary legal materials. Technical law collection with library research and legal material obtained is processed with a deductive mindset. The results showed that the ratio decidendi of the supreme court in granting the public prosecutor's cassation in cases of joint violence was in accordance with the statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations
Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Kristiyadi, Kristiyadi; Setyawan, Vincentius Patria
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i1.4622

Abstract

The objective of punishment has evolved from the philosophy of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice) (restorative justice). Restorative justice is a sentencing purpose that is oriented towards the recovery of victims of criminal crimes. In addition to focusing on victims, restorative justice also tries to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the strategies utilized to accomplish restorative justice is criminal mediation. This article will explain about prison mediation as an alternate settlement of small crimes. The method utilized in authoring this work is a normative legal research method comprising a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.Keywords: Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Cases
EVIDENCE OF VISUM ET REPERTUM AS A BASIS FOR PROSECUTION OF SERIOUS VIOLENCE CASES Kristiyadi, Kristiyadi; Suyatno, Suyatno
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 12 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i12.2510

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk persamaan Visum et Repertum menjadi suatu alat bukti yang sah dalam tindak pidana penganiayaan berat serta untuk mengkaji kekuatan pembuktian visum sebagai alat bukti dalam menentukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan berat. Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam kasus penganiayaan berat karena dapat membantu hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan penalaran logika deduktif induktif. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berisikan KUHP, KUHAP, UU tentang Pokok Kekuasaan Hakim, UU tentang Kejaksaan RI, UU tentang Kepolisian Negara RI. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literasi cetak maupun elektronik yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan: teknik kepustakaan dan teknik mencatat, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui argumentasi yang dibentuk dari logika hukum. Penelitian ini menemukan bahwasannya Visum et Repertum tidak dijelaskan langsung dalam KUHAP, tetapi alat bukti dari pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh atau nyawa ini dianggap sah dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah
Co-Authors Akbar Priagung Akbar Sutrisno Andini Fitri Hapsari, Andini Fitri Anugrah Fajar Nuraini Bambang Santoso Donata Bagus Prakoso, Donata Bagus Edy Herdyanto Fahmi Fahren Galuh Hadiningrum, Galuh Hartiyah, Sri Izza Meutia Aziza Mufid Sinung Nugroho, Mufid Sinung muhammad rustamaji Petrus Kanisius Eko Kristanto Rieka Estuningtyas setyawan, vincentius patria Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno