Cahyadi Kurniawan, Robi
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARK AND RIDE UNTUK MENGATASI MARAKNYA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA Tamarani, Dinda; Cahyadi Kurniawan, Robi; Rosalia, Feni; Mukhlis, Maulana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.1948-1953

Abstract

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Parkir liar di sembarangan tempat, penumpukan kendaraan, dan pengemudi yang tidak disiplin adalah penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar dan sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat implementasi dari kebijakan park and ride untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (literature study) dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan kebijakan park and ride di Kota Surabaya. Pada implementasi kebijakan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018, masyarakat berpartisipasi secara aktif menggunakan fasilitas park and ride sebagai tempat transit dari kendaraan pribadi mereka ke transportasi umum seperti Suroboyo Bus. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tarif parkir terhadap fasilitas parkir melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang tarif retribusi tempat parkir khusus. Tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor adalah Rp3000 dan untuk kendaraan mobil adalah Rp8000. Namun, informasi terbaru tentang kapasitas slot parkir kendaraan masuk dan keluar di lokasi park and ride masih belum tersedia dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 Amir, Amir; Maryanah, Tabah; Cahyadi Kurniawan, Robi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

Abstract

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparasi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu seretak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
REPRESENTASI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 Umam, Mujibul; Maryana, Tabah; Cahyadi Kurniawan, Robi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2030-2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat masih sulit Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung untuk memenuhi kuota 30% keterlibatan perempuan didalam lingkup DPRD Provinsi Lampung. Pada pemilihan tahun 2024 ini dari jumlah  85 anggota DPRD Provinsi Lampung yang terpilih, hanya 18 anggota calon legeslatif perempuan yang dinyatakan lolos, artinya hanya 15,3% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya mampu memenangkan 5 nama yang lolos dalam legislatif.  Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini kemudian mendapati bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari total total kursi  93 anggota DPRD dan DPR RI dari dapil Lampung hanya 19 orang yang mewakili perempuan, sekitar 20,4% dari target keterwakilan 30%. Jelas hal ini menjadi PR besar bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar lebih mengupayakan dalam melahiran srikandi-srikandi baru diajang pileg 2029 mendatang. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan didalam ranah legislatif, PKB berkomitmen melakukan pengkaderan perempuan di DPW PKB dalam ranah internal maupun eksternal partai, kadernisasi ini meliputi tingkat kecamatan, ranting dan anak ranting. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas, kegiatan ini berfokus pada kemampuan kaum perempuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan dalam politik, agar kaum perempuan dinilai setara dengan kaum laki-laki.  Alokasi waktu dan dana, sebenarnya alokasi waktu dan dana dalam kegiatan program pengkaderan belum ada penetapan secara khusus, namun selalu ada dukungan untuk pengkaderan khususnya pada kegiatan kaum perempuan.