p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Setia Pancasila
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REINTERPRTETASI DAN REAKTUALISASI KESADARAN PENDIDIKAN EKOLOGI DI TENGAH DARURAT AGRARIA DI KABUPATEN SUMENEP Matroni, Matroni
JURNAL SETIA PANCASILA Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Setia Pancasila, September 2020
Publisher : PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STKIP PGRI SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36379/jsp.v1i1.63

Abstract

Pendidikan ekologi adalah salah satu hal paling aktual di Indonesia yang selalu menjadi momok yang hangat untuk kepentingan korporasi. Masalah utamanya adalah, apa dan bagaimana reinterpretasi dan reaktualisasi; dan Bagaimana implikasinya terhadap perkembangan pendidikan ekologi? Penelitian ini berbasis pustaka dan lapangan dengan mengumpulkan data, sekaligus meneliti referensi-referensi yang terkait dengan subjek yang dikaji, baik makalah, buku, Koran, jurnal, peper sekaligus wawancara dengan menggunakan pendekatan filosofis. Dari paparan di atas di simpulkan bahwa pertama sangat penting adanya pemikiran yang lebih serius tentang agraria di Sumenep, kedua pentingnya melahirkan kesadaran ekologis bagi masyarakat Sumenep yang saat ini ada dalam keadaan darurat, ketiga membutuhkan argumentasi tentang pendidikan ekologi dalam menjaga masa depan ekologi manusia. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu bentuk knowledge ecology danlocal though terhadap berbagai jenis tanah tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan manusia seutuhnya yang berjiwa ekologis. Modal dasar bagi segenap elit dan segenap agen pembaharu bangsa adalah ketulusan membuang ego pribadi ataupun kelompok, bersedia menggali nilai-nilai budaya masyarakat Sumenep. Masyarakat bersama-sama menggali sumber kehidupan secara arif dan bijaksana, sehingga ada jalan menuju kehidupan yang harmoni, dengan meniadakan konsep hukum rimba, menolong yang lemah, menciptakan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Keterbukaan merupakan modal dasar dalam setiap reaktualisasi ekologi, beserta nilai-nilai budaya lokal yang ada di Sumenep. Pendidikan ekologi perlu ditanamkan kepada setiap elemen masyarakat baik dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ini menjadi penting supaya ada kesadaran bersama sebagai suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan tanah yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi fondasi kekuatan bangsa kita. Jangan sampai budaya luar yang lebih konsumeristik-kapitalistik akan menghancurkan tanah yang kita memiliki.
THE CONCEPT OF COUNTRY AND LEADERSHIP IN ISLAMIC POLITICAL PHILOSOPHY OF IBN TAIMIYAH Basri, Hasan; Matroni, Matroni
JURNAL SETIA PANCASILA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Setia Pancasila, September 2022
Publisher : PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STKIP PGRI SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36379/jsp.v3i1.427

Abstract

The caliphate discourse promoted by several groups of Islamic fundamentalist movements is no longer able to fulfill the goals of government in Islam. Ibn Taimiyah finally promised an Islamic political theory which was expected to be able to cover the shortcomings and limitations of the caliphate theory by referring to the classical caliphate theory. Ibn Taimiyah's political theory is contained in one of his works entitled al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah (Politics Based on Sharia for the Improvement of Returners and Shepherds). The existence of the historical background of the Khulafa al-Rasyidin's caliphate is nothing more than an accident, not an example of political life. Even the life of the Prophet is not seen as a basis for government that needs to be adopted in a particular political system of government, it is nothing more than a sui generis institution, not as a basis for Islamic politics. Ibn Taimiyah's rejection of historical practice as the basis of political philosophy, then Ibn Taimiyah avoided the mistake of assessing existing political power as power that was legalized by the shadow of the caliph, as was found in the characteristics of previous political theories of thought..