Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Desa Jurnal Yustitia POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Tanaya, Putu Edgar
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Satya Weda Putra, Anak Agung Gede; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau dilihat dari perspektif Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan regulasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. Namun selanjutnya justru ditemui adanya perbedaaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengaturan perizinan terkait ruang terbuka hijau, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat sub-klausul dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebelumnya. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang, Regulasi ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal, among others, is to find out and analyze the regulation of green open space in urban areas based on the laws and regulations in Indonesia, as well as licensing arrangements related to green open space seen from the perspective of Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. This research is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the regulation of green open space in urban areas based on regulations in Indonesia is regulated in Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. However, it was found that there were differences between Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja regarding licensing arrangements related to green open spaces, namely Article 35 of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sub-clause in Article 35 of Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang previously. Keywords: Green Open Space, Spatial Planning, Regulation
PENYELARASAN PERATURAN KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA MELALUI JENIS ALAT BUKTI CCTV Sidartha, Ida Bagus Gede Gosala; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah bagaimana peranan CCTV (Closed Circuit Television) sebagai sarana pembuktian yang sah didalam persidangan tentu selayaknya mentaati prasyarat materiil dan formil berdasarkan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan atas tujuan penulisan tersebut, metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode penulisan normatif. Hasil yang diperoleh melalui riset ini yakni kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai CCTV sebagai alat bukti yang sah oleh sebab itu, agar dapat memberikan kepastian hukum, didalam hukum acara pidana CCTV dikualifikasikan oleh hakim sebagai alat pembuktian yang menunjukan titik terang terhadap suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian perkara pidana dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai CCTV didalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana melalui Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang, karena dalam menjalankan praktek peradilan pidana Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dipergunakan sebagai pedoman. Kata Kunci: Alat Bukti, Penyelarasan, Closed Circuit Television (CCTV) ABSTRAK The purpose of this paper is how the role of CCTV (Closed Circuit Television) as a valid means of proof in the trial, of course, must comply with material and formal prerequisites based on statutory regulations. Based on the purpose of writing, the method used in this research is the method of normative writing. The results obtained through this research are that the Criminal Procedure Code does not regulate CCTV as legal evidence, therefore, in order to provide legal certainty, in the criminal procedure law CCTV is qualified by judges as a means of proof that shows a bright spot against a crime. criminal act. In the process of proving criminal cases, a more firm and specific setting is needed regarding CCTV in the Criminal Procedure Code through the upcoming Draft Criminal Procedure Code, because in carrying out the practice of criminal justice the Criminal Procedure Code is used as guidelines. Keywords: Evidence Tool, Coordination, Closed Circuit Television (CCTV)
TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VIRUS COVID 19 DI BALI Yudi Arnawa, Anak Agung Gede; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui serta memahami pengaturan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali dan memahami mengenai bentuk kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah regulasi pengendalian covid 19 di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru. Bentuk kebijakan pengendalian Covid 19 di Bali yaitu berbentuk peraturan gubernur, surat imbauan Gubernur Bali dan surat edaran Gubernur Bali. Kata Kunci: Pengaturan, Pengendalian, Bentuk Kebijakan, Covid 19 ABSTRACT The objectives to be obtained are to find out and understand the control and prevention arrangements for Covid 19 in Bali Province and understand the form of Covid 19 control and prevention policies in Bali Province. The research method used is a type of normative legal research. The result of this study is that the regulation for controlling COVID-19 in Bali is regulated in the Governor of Bali Province Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Order of Life. The form of the Covid-19 control policy in Bali is in the form of a governor's regulation, an appeal letter from the Governor of Bali and a circular letter from the Governor of Bali. Keywords: Regulation, Control, Policy Form, Covid 19
PELAKSANAAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIDALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR Sadhana, I Gede Kesuma; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p13

Abstract

Pelaksanaan blokir pada sebidang tanah yang mengalami sengketa menuai beragam persepsi dan dinamika didalamnya, terutama pada wilayah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur blokir serta masalah yang terkait dengan pencatatan blokir dan sita atas sebidang tanah, terutama di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/ BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan melaksanakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data-data pendukung di lapangan. Selain itu, guna mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Dalam pelaksanaan blokir yang diajukan pemohon ke Kantor BPN yaitu sebagai langkah pengamanan yang mencangkup pencegahan maupun ketidakberlakuan dalam jangka waktu tertentu terhadap segala perubahan atas sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan hingga adanya putusan tetap yang diputuskan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan blokir yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki beberapa factor penghambat yang dapat memengaruhi mekanisme pencatatan blokir yang diajukan oleh pemohon. ABSTRACT The implementation of a blockage on a disputed piece of land is accompanied by various perceptions and dynamics, especially in the area of the Denpasar City Land Office. The purpose of this journal is to provide information and enhance literacy regarding blockages and the issues related to the recording of blocks and seizures on a piece of land, specifically at the Denpasar City Land Office in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 13 of 2017 concerning the Procedures for Blockage and Seizure. This research employs an empirical legal method by conducting direct observations and collecting supporting data in the field. In addition, to support this research, the author uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources as supporting data sources. In the implementation of a blockage submitted by the applicant to the National Land Agency (BPN), it serves as a security measure involving the prevention or temporary cessation of any changes to the land certificate contained in the respective certificate by the land office until there is a final court decision. However, the implementation of blockages carried out at the Denpasar City Land Office has several inhibiting factors that can affect the mechanism of recording blockages submitted by applicants.
REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA Sioe, Farrel Christian; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p25

Abstract

Jurnal ini ditulis dan dibuat dengan tujuan untuk mengkaji legalitas dan regulasi hukum di Indonesia mengenai cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan. Hasil dari penulisan jurnal ini mengindikasikan bahwa peraturan yang menjamin kepastian hukum terkait keberadaan cryptocurrency, secara nasionalltelah diatur oleh BAPPEBTI, dalam Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 dan juga Peraturan BAPPEBTI No.11 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya di lapangan sudah cukup efektif dalam mengawasi mata uang kripto yang ada dengan melakukan pemeriksaan khusus paling sedikit sekali di dalam satu tahun. ABSTRACT This journal was written and created with the aim of studying the legality and legal regulations in Indonesia regarding cryptocurrency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. Some results of writing this journal indicate that regulations that guarantee legal certainty regarding the existence of cryptocurrency, nationally have been regulated by BAPPEBTI, in BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019 and also BAPPEBTI Regulation No. 11 of 2022. In its implementation in the field, it has been quite effective in supervising existing cryptocurrencies by carrying out special checks at least once a year.
PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAS TINDAK PIDANA PAJAK Kereh, Heishiro Alesanro; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana pajak dalam hukum positif Indonesia, dan memahami perlindungan yang dapat diberikan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena dugaan tindak pidana pajak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa adanya penerapan hukum formil yang berbeda untuk penegakan hukum tindak pidana pajak dengan pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak. Perbedaanya adalah undang-undang perpajakan mengadopsi hukum acara pidana, namun perihal pemeriksaan bukti permulaan diatur pada PERMENKEU. Dimana kekaburan hukum terlihat karena peraturan menteri keuangan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap subjeknya sebagaimana KUHAP memberikan perlindungan hukum. Adanya disparitas dalam putusan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak, dan belum adanya pengaturan perlindungan hukum sebagai saksi membuat adanya ketidakpastian hukum. This writing is conducted to understand the regulatory framework of criminal tax law in Indonesian positive law and comprehend the protection that can be afforded to taxpayers undergoing preliminary evidence examination due to alleged tax offenses. The paper employs a juridical normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The study results indicate the existence of different formal law applications for the enforcement of criminal tax offenses through preliminary evidence examination. The disparity lies in tax laws adopting criminal procedural law, while the regulation governing preliminary evidence examination is stipulated in a minister of finance regulation. Legal ambiguity is apparent as this ministerial regulation fails to provide legal protection to its subjects, unlike the Criminal Procedure Code (KUHAP) which provides legal protection. Disparities in pretrial decisions examining the validity of preliminary evidence examination in tax offenses, coupled with the absence of legal protection regulations for witnesses, contribute to legal uncertainty.
PIPIL DOCUMENTS LEGALITY AS PROOF OF LAND OWNERSHIP RIGHTS OWNERSHIP IN BALI Pradnyadana, Ketut Diana Rista; Tanaya, Putu Edgar
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 4 (2022): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i4.486

Abstract

Pipil as proof of land ownership is not comparable in strength to a certificate.  Pipil is used as proof of ownership of a land based on the Customary Agrarian Law which later became the source of the formation of the National Agrarian Law which was subsequently ratified by the Basic Agrarian Law of 1960 which was reinforced by Law No. 24 of 1997 concerning Land Registration.  This study aims to find certainty that there is a legal basis for using pipil as proof of ownership rights, to provide information to the public regarding the importance of registering their land with the BPN and as a material consideration for communities who have not changed their proof of land ownership rights to the National Land Agency (BPN).  The method used in this study is a normative method by studying laws and regulations and the results of research and writings from legal circles.  The main topic of discussion is the legal basis for using pipil as proof of land ownership and the factors that form the basis for why there are still people who use pipil.
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA PERPARKIRAN DI KAWASAN PARIWISATA UBUD Tanaya, Putu Edgar; Sarif, Asri
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1059

Abstract

Along with the rapid development in the Ubud area, it must also be balanced with the developmentof accessibility that can support tourist comfort. Efforts made by the government such as providing centralparking and taking strict action against violators who still use the road as a parking lot in the Ubud tourismarea have also not been able to overcome this problem. The problems discussed in this study, namely: howis the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding management and engineering of traffic androad transportation and parking in the ubud tourism area and what are the inhibiting factors and effortsmade in the implementation of the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding managementand engineering of traffic and road transportation as well as parking in the tourism area of ubud. Theresearch used in this study is based on empirical juridical research which is also known as field research.The results of the research are that the implementation of the Gianyar Regional Regulation Number 57 of2018 has not gone well due to the many parking problems and the lack of parking facilities in the Ubudarea. Factors that influence the implementation of the Perbup are internal and external factors as well asthe efforts made by dividing the personnel of the Transportation Agency in Gianyar at several points in theUbud area. The suggestion submitted was the need for firmness from the Perbup implementing agency andvillage officials in the Ubud tourism area to help regulate parking.
Co-Authors Kereh, Heishiro Alesanro Pradnyadana, Ketut Diana Rista Sadhana, I Gede Kesuma Sarif, Asri Satya Weda Putra, Anak Agung Gede Sidartha, Ida Bagus Gede Gosala Sioe, Farrel Christian Yudi Arnawa, Anak Agung Gede