Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Halu Oleo Law Review KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yustitia Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum (PAKEHUM) INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Sarif, Asri
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sarif, Asri
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.47 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v3i2.8649

Abstract

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji implikasi hukum perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula asuransi jiwa, yakni antara lain dalam konteks hubungan hukum para pihak, implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit, serta aspek perlindungan hukum khususnya terhadap debitur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi tidak terjalin hubungan hukum dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak masing-masing pihak, khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban materiil/finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Lebih lanjut tulisan ini menawarkan gagasan bentuk perlindungan hukum kepada debitur sebagai pihak yang kedudukannya paling lemah dalam hubungan tersebut, sehingga mampu mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sarif, Asri; Hasima, Rahman; Rosidin, Ayib
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.23061

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pendekatan upaya non penal dan upaya penal dengan tetap mengedepankan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ganti rugi yang proporsional, transparan serta layak dan adil kepada masyarakat juga harus diberikan, mengingat masyarakat ialah pemegang hak dalam objek pengadaan tanah.
EDUKASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA CIALAM JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN Sulihin, La Ode Muhamad; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin; Sarif, Asri; Rere, Charen Aprisia; Kumalasari, Desy
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.5900

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunanya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.
Penyuluhan Hukum Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah di Kelurahan Nambo Hasima, Rahman; Heryanti, Heryanti; Zuliarti, Wa Ode; Muchtasar, Rizal; Sarif, Asri; Widyastuti, Endah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.10953

Abstract

This community service aims to increase the community's understanding and legal awareness regarding the guarantee of legal certainty of land ownership through land registration in Nambo Village, Nambo District, Kendari City so that it can provide certainty and legal protection for land rights holders. The method of implementing this community service activity is held by the method of legal counseling directly in the form of lectures and questions and answers which are carried out face-to-face with the community. Through socialization and counseling involving various elements of society, this activity is expected to be able to provide a deeper understanding of land registration procedures, proof of land ownership and guarantee of legal certainty of land ownership. In addition, efforts are also made to increase public awareness of the importance of the legality of land ownership to avoid conflicts and legal problems in the future. The results of this activity show that there is an increase in public understanding and awareness of the guarantee of legal certainty of land ownership through land registration in Nambo Village, Nambo District, Kendari City, thus encouraging the community to take care of their land certificates officially to obtain guarantees of legal certainty and legal protection for land rights holders.
Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account Secara Tanpa Hak Melalui Marketplace Shopee Sarif, Asri; Putri, Riska Ayu
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i1.1220

Abstract

there were many business actors without the right to sell Disney+ Hotstar premium account services using a sharing account system. One of them is carried out by the online shop "CloverStoree.id" through the Shopee marketplace. This research was conducted with the aim of finding out the legal consequences of selling Disney+ Hotstar premium accounts based on sharing accounts without rights through the Shopee marketplace, using normative research methods carried out by examining library or secondary research resources. The results of this research show that the unauthorized sale of Disney+ Hotstar premium accounts through the Shopee marketplace is an unlawfull act and is included in the crime of fraud, so that parties who experience losses, without being preceded by a warning letter, can demand compensation at that time
Liability of Mining Companies Related to Environmental Pollution in the Perspective of Prophetic Law: Pertanggungjawaban Perusahaan Tambang Terkait Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hukum Profetik Suciati, St. Muslimah; Sarif, Asri; Rasmuddin; Arfa, Arfa
Rechtsidee Vol. 10 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.955

Abstract

This study aims to analyze aspects of mining company liability related to environmental pollution in the perspective of prophetic law. A review of prophetic law is used as an analytical knife to confirm the existence of prophetic law, one of which emphasizes "unity" between the interests of humans and the universe (including the environment). This research is a normative legal research by prioritizing the concept and statutory approach. The results of the study confirm that proper legal responsibility for mining companies if it is proven that there is environmental pollution in a preventive manner or prevention, mining companies need to anticipate that before mining companies carry out mining activities, they must submit a post-mining reclamation plan and provide a post-mining reclamation guarantee fund. Then in the implementation of mining activities supervision must be carried out continuously and negotiate/persuade or supervise so that mining companies carry out their mining activities in compliance with permit conditions and other conditions for carrying out environmentally sound mining activities. Viewed from the perspective of prophetic law, legal accountability for mining companies in relation to environmental pollution is actually in accordance with three aspects of prophetic law, namely aspects of transcendence, humanization, and liberation. Therefore, in order to make law enforcement effective regarding legal liability for mining companies in relation to environmental pollution, it is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations as well as the need for efforts to maintain coherence between statutory regulations and practice in the field.
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA PERPARKIRAN DI KAWASAN PARIWISATA UBUD Tanaya, Putu Edgar; Sarif, Asri
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1059

Abstract

Along with the rapid development in the Ubud area, it must also be balanced with the developmentof accessibility that can support tourist comfort. Efforts made by the government such as providing centralparking and taking strict action against violators who still use the road as a parking lot in the Ubud tourismarea have also not been able to overcome this problem. The problems discussed in this study, namely: howis the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding management and engineering of traffic androad transportation and parking in the ubud tourism area and what are the inhibiting factors and effortsmade in the implementation of the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding managementand engineering of traffic and road transportation as well as parking in the tourism area of ubud. Theresearch used in this study is based on empirical juridical research which is also known as field research.The results of the research are that the implementation of the Gianyar Regional Regulation Number 57 of2018 has not gone well due to the many parking problems and the lack of parking facilities in the Ubudarea. Factors that influence the implementation of the Perbup are internal and external factors as well asthe efforts made by dividing the personnel of the Transportation Agency in Gianyar at several points in theUbud area. The suggestion submitted was the need for firmness from the Perbup implementing agency andvillage officials in the Ubud tourism area to help regulate parking.
Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Smarthajj Atas Kegagalan Pemberangkatan Jamaah Umroh Saleh Saputra, La Ode Muhammad; Rosidin, Ayib; Sarif, Asri; Yuliana, Tia
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): PAKEHUM - Desember
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v2i3.912

Abstract

The increasing interest of Indonesians in performing the Umrah pilgrimage each year has fueled the rapid growth of Umrah travel agencies. However, this growth has also given rise to various legal issues, such as default by travel agencies that fail to fulfill their agreements regarding the departure of pilgrims. The purpose of this study is to analyze the forms of default by Umrah travel agencies, the legal responsibility of travel organizers, and the forms of legal protection for injured pilgrims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as case studies of several decisions related to Umrah disputes. The results indicate that Umrah travel agencies that fail to depart pilgrims have committed a default as stipulated in the Civil Code and are therefore obligated to provide a full refund, compensation, and fulfillment of consumer rights. Furthermore, it was found that weak supervision, minimal legal literacy of pilgrims, and non-compliance of travel agency practices with Ministry of Religious Affairs regulations are the main factors contributing to the disputes. This study concludes that strengthening regulations, increasing government oversight, and providing legal education for pilgrims are crucial steps to ensure legal certainty and consumer protection in organizing Umrah travel in Indonesia.
Co-Authors Arfa, Arfa endah widyastuti Heryanti Heryanti Kumalasari, Desy La Ode Muhamad Sulihin Putri, Riska Ayu Rahman Hasima Rasmuddin Rasmuddin Rere, Charen Aprisia Rizal Muchtasar, Rizal Rosidin, Ayib Saleh Saputra, La Ode Muhammad Sanib, Safril Sofwan Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Suciati, St. Muslimah Tanaya, Putu Edgar Yuliana, Tia Zuliarti, Wa Ode