Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Services Journal (CSJ) Advances In Social Humanities Research Jurnal Analogi Hukum
Ujianti, Ni Made Puspasutari
Unknown Affiliation
Humanities Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Putri, Ni Made Dwi Gayatri; Mahendrawati, Ni Luh Made; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8087.240-245

Abstract

Personal data is private and must be protected. The number of personal data leakage cases in Indonesia has a detrimental impact on society. The lack of comprehensive legislation has led to a lack of legal protection for data leakage cases. As a result of the many personal data leaks, the government passed the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. The purpose of this research is to find out the legal umbrella that protects personal data including understanding more about the legal policies regulated in Law Number 27 of 2022. This research will discuss the formulation of problems including how is the regulation of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 and how is the legal protection of the dissemination of confidential personal data of Indonesian citizens. The method used is normative with a statutory approach. The findings reveal that legal protection against personal data leaks is already comprehensive in Law Number 27 of 2022, preventive efforts to protect personal data do not share data from the community and society also avoid illegal platforms that occur in cybercrime. While the government will conduct a compliance test for Repressive Protection Efforts in the event of a personal data leak, the sanctions contained in the Personal Data Protection Law are Criminal Provisions Articles 67, 68 and 70 which already contain fines and imprisonment.
Implications of Storing Original Diplomas on The Security of Employee Documents in A Fixed – Time Work Agreement Budiyana, Putu Eka; Sukadana, I Ketut; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 9 (2024): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i9.286

Abstract

The company maintains original diplomas to prevent employees from leaving their jobs before completing their employment contracts and to build employee loyalty. The formulation of the research problem is, 1. What is the validity of keeping original diplomas by the company for employees in a Specific Time Work Agreement (PKWT)? 2. What are the implications of storing original diplomas for the security of employee documents in a Specific Time Work Agreement (PKWT)? The research method used is the normative legal research method. The research results show that storing original diplomas is said to be legal because the Employment Law does not explicitly regulate the prohibition on storing original diplomas or other documents belonging to employees, but an agreement arises in Article 1320 of the Civil Code in the form of a Specific Time Work Agreement (PKWT). between the company and employees. Storing original diplomas by the company for employees has implications for the security risks of the employee's documents, if the original diploma is lost, damaged or affected by a disaster, there will be no replacement or duplicate for the diploma in question.
The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Saripan, Hartini; Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 2 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i2.239

Abstract

Investment is one of the driving means of strengthening the country's economy. One of the expected ways to increase investment is through foreign investment. Various regulatory measures have been carried out by evaluating and analyzing regulations and policies related to the licensing process for foreign investment. A new legal breakthrough is in the form of the enactment of the Omnibus Law on the Job Creation Law that is being pursued by the government aims to make it easier for foreign investors to obtain a permit. The formulation of problems that can be studied include how the omnibus law applies to simplifying licensing in an effort to facilitate the licensing process related to foreign investment. This study aims to examine the urgency of the implementation the Omnibus Law to simplify the licensing process in an effort to facilitate foreign investment in Indonesia. This research is a normative legal research, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that efforts to simplify the licensing process for foreign investment in Indonesia become a reference for the government with foreign investors in facilitating sustainable development efforts in the tourism sector which aims to increase large amounts of investment, the availability of jobs, and is expected to improve the country's economy. So in the application of the Omnibus Law, it is expected to be able to accommodate interests that aim to prosper the community.
Pemberdayaan UMKM Bali Melalui Jejaring E-commerce YOGA, I Gusti Agung Prama; SASTRI, Ida I Dewa Ayu Manik; UJIANTI, Ni Made Puspasutari
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dampak dari COVID-19 adalah kemrosotan ekonomi. Para pengusaha harus menemukan alternatif solusi untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan konsumennya. Bali sebagai daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19 dimana sebagian besar ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Gubernur Bali membuka satu terobosan penjualan online yang dipimpin oleh PT. Bali Unggul Sejahtera. Perusahaan ini menghimpun UMKM Bali yang penjualannya diarahkan ke situs online dengan payung bisnis online Bali Mall. Penjualan tidak hanya diarahkan ke konsumen umum, tetapi juga sudah dilinkkan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sehingga UMKM berjualan kepada bendaharawan pemerintah. Tujuan PKM ini adalah membantu UMKM yang belum bergabung dengan Bali Mall menjadi bagian dari Bali Mall, sedangkan yang sudah bergabung diberikan pelatihan aspek perpajakan E-Commerce, sehingga UMKM tidak takut masuk ke pemasaran online dan digital branding ditengah pandemi COVID-19. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu UMKM Bali dalam memahami metode dan cara pemasaran online untuk dapat meningkatkan penjualan UMKM Bali secara bertahap. Metode kegiatan pengabdian dimulai dari survey lapangan dengan Bali Mall sebagai pemilik payung pemasaran online untuk mengidentifikasi kebutuhan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memasuki pemasaran online. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan oleh tim pengabdi. Hasil yang didapatkan adalah pengetahuan peserta menjadi meningkat dari tidak memahami menjadi memahami pemasaran online dan bersiap memasuki pasar online.
PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Widiati, Ida Ayu Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Sari, Kadek Nadya Pramita; Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina; Indrawan, Ida Ayu Kartika
Community Service Journal (CSJ) 38-46
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.38-46

Abstract

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namun  belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusuanan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar Fitri, Ni Luh; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 40-45
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.40-45

Abstract

Abstract A finance or finance institution is a business entity that provides financial assistance to someone in the form of funds and capital goods. Consumer financing is the process of providing loans to consumers to procure goods and payments through the installment system. Collateral is the asset given by the debt to the financing party to be used as a handle and if the consumer breaks the promise or default, the guarantee can be auctioned to pay off the debt. The definition of a fiduciary guarantee institution is the transfer of ownership rights in confidence, Article 1152 paragraph (2) of the Civil Code concerning pawn that explains that the goods used as collateral must not be in the power of the party giving the pledge. The problem examined by the author is the implementation of Fiduciary guarantee by the Debtor in the consumer financing agreement and Default Settlement from the Debtor in the Credit Agreement with Fiduciary Guarantee at PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar Branch. The method used in this study is empirical, this research is field research and literature study, namely research carried out by plunging directly into the office of PT. FIF Denpasar Branch and library research studies by reading, studying, and reviewing books, legislation, and internet media. The result of this research is that the object of fiduciary collateral must be registered in order to get both legal certainty. Settlement if the debtor defaults, namely by conducting an auction of goods through a court process and auction agency because the finance party may not force seizure through a debt collector. Keywords: Default; financing institution; fiduciary guarantee Abstrak Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terhutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Permasalahan yang diteliti penulis yaitu Pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan Penyelesaian Wanprestasi dari pihak Debitur dalam perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Empiris, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor PT. FIF Cabang Denpasar dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Hasil dari penelitian ini adalah objek jaminan fidusia harus didaftarkan hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak finance tidak boleh melakukan sita paksa melaui debt collector. Kata Kunci: Wanprestasi; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Trans Serasi Tabanan Putra, I Gusti Agung Tria Masdiana; Putu Budiartha, I Nyoman; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 42-46
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.42-46

Abstract

Abstract-Transport is a facility that functions as the transfer of goods or people from one place to another. Seen in the community environment, in fact there are still a number of transporters who carry out actions outside standardization as well as carrying passengers in excess of the prescribed capacity, this has violated traffic rules and violated the rules on consumer protection, In addition, due to the neglected passenger rights and a lack of awareness of passengers in terms of security and comfort as service users, the authors are interested in lifting the title and conducting research on legal protection for public transport passengers at Trans Serasi Tabanan. The problems of this research are; 1. How is legal protection for public transport passengers as consumers of transportation facilities? and 2. What is the responsibility of the carrier for errors that result in losses for public transport passengers? This research is categorized into empirical research, because it wants to know the form of legal protection for Trans Serasi Tabanan passengers. From the results of the research and discussion show that the lack of awareness of the transporters in paying attention to the safety and comfort of passengers and passengers is also less aware of the importance of their rights to obtain security and comfort in using public transportation services so that their rights as service users are ignored.This legal research is expected for the transporters to pay more attention to the comfort and safety of passengers and the passengers are also more selective in using public transport services so that there are no events that can cause harm in any form. Keywords: Legal Protection; Passenger; Public transportation Abstrak-Angkutan merupakan sarana yang berfungsi sebagai pemindah barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dilihat dalam lingkungan masyarakat, kenyataanya masih ada beberapa oknum pengangkut yang melakukan tindakan diluar standarisasi seperti halnya mengangkut penumpang dalam jumlah melebihi kapasitas yang telah ditetapkan , hal ini sudah melanggar tata tertib dalam berlalu lintas serta melanggar tata tertib tentang perlindungan konsumen. Selain itu, adanya hak-hak penumpang yang terabaikan serta kurangnya kesadaran penumpang dalam hal keamanaan dan kenyamanan sebagai pengguna jasa, maka penulis tertarik mengangkat judul dan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum Trans Serasi Tabanan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yakni; 1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum sebagai konsumen fasilitas transportasi? serta 2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang angkutan umum? Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian empiris, dikarenakan ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Trans Serasi Tabanan. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari pihak pengangkut dalam memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang serta dari pihak penumpang juga kurang menyadari pentingnya hak-hak mereka untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga hak mereka sebagai pengguna jasa pun terabaikan. Penelitian hukum ini diharapkan bagi pengangkut agar lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang serta pihak penumpang juga lebih selektif dalam menggunakan jasa transportasi angkutan umum agar tidak adanya kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun. Kata Kunci: Perlindungan Hukum ; Penumpang ; Angkutan Umum
Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media Darmestha, I Made Dwi; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 223-227
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.223-227

Abstract

Song or music works become an unique creation in one part of the copyright itself where song ormusic works are intangible but have legal power in copyright and do not need to be registered to recognize the work. And the transferof song or music works will be enjoyed as a whole, especially to its creator, the copyright holder, and the community. In its development, covering songs become a term in the transfer of song ormusic works. The need of law in protecting the transfer of song ormusic works, especially in the work uploaded on social media. The formulation of the problem in this study is 1. How is the legal certainty of the transfer of music to others? 2. How is the legal protection of copyright holders over the transfer of music that is uploaded through social media? This study uses normative legal research methods, uses a legal approach and conceptual approach, examines primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and uses legal material collection techniques with library studies, reading literature and related internet pages. The activity of transferring copyright in a musical work or referred to as covering a song where the legality can be carried out by someone else in someone's work in connection with the existence of a license and related royalties. This legal arrangement is basically still legal even though the law is in Law No. 28 of 2014 concerning License licensing rights and royalties in transfers. In the covered music and uploaded on social media, for example youtube, in the current development, YouTube has become an activity that produces economic value.In other words, when there is a copyright transfer, especially song atau music works from someone who is not the creator of the work and uploaded to the social media in general, a creator's license must be included.In connection with the economic value contained in social media, it means that the economic right of a work participates in switching.In other words, there is a royalty that must be given to the owner or creator of a song atau music works.
Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) di Kabupaten Badung Prawira, I Made Oka Pradnya; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 228-232
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.228-232

Abstract

Guarantee of work accident was an assurance given by workers in the form of money in lieu of the cost of freight, the cost of the inspection, the cost of medicine, as a result of a work accident. Against workers who had an accident at work is entitled to a guarantee of work accident. Based on the information in the field that occurs in the Risaldi Supermarket in Badung Regency has occurred that the Supermarket Risaldi Mart as entrepreneurs have yet to provide full protection of the law against the workers who were put to work. Is there any formula issues namely (1) How the implementation of a social security worker accident at Modern Store in Badung Regency? (2) Factors that become obstacles to Modern Stores not requiring workers in the social security program work accident Badung Regency? The research used in this thesis is the empirical research. Because in this study investigated people in a relationship are living in the community then the empirical legal research methods can be said to be a sociological legal research. Participants of the BPJS employment will get a special guarantee if a work accident, such as rehabilitation, health care, returns to work program (return to work), compensation for death and funeral expenses, as well as the workers will get Promote and preventive activities to support the realization of safety and occupational health. In the implementation of social security in the modern shop is still the lack of thoroughness of the worker in the complete warranty claim requirements work accident before it is given to the BPJS so take a long time in the process of dilution and lack of attention toward the payment of compensation to workers who have been stricken work accident.
Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena; Mahendrawati, Ni Luh; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 289-293
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.289-293

Abstract

Registered brands will get legal protection that can prevent others parties from using the brand without permission. Other parties can use other people’s brands by first holding a written license and applying for registration at the Directorate General of IPR’s trademark office. Application for recording license agreement is submitted to Directorate General of IPR through electronic and non-electronic media. Applicants complete the specified document. Then an examination of the documents is carried out. If the document has been declared complete and appropriate, the Minister records the license agreement in the general list of brands. Then recording the license agreement is announced in the official news of the brand. The legal consequences of the provision of brand licenses carried out in an unwritten manner, the agreement is null and void because it does not fulfill the elements in Article 1 number (18) UUM 2016 jo. Article 43 paragraph (2) UUM 206, and Article 5 paragraph (1) PP No. 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreement. It is best for entrepreneurs to be careful in giving licenses to other parties and the Directorate General of Intellectual Property Rights should hold a socialization so that the licensing agreement is carried out in writing and is recorded in the Directorate General of IPR’s trademark office.
Co-Authors Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arini, Desak Gde Dwi Budiyana, Putu Eka Cahyani, Dwi Anggi Darmestha, I Made Dwi Dewi, Ayu Prasetya Dewi, I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana DEWI, Ni Luh Putu Yuni Sartika Dewi, Ni Made Tessa Aprillia Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena Fitri, Ni Luh Ganandhika, Anak Agung Bagus Ryan Gunawan, I Kadek Faiza Putra I Ketut Sukadana I Nyoman Putu Budiartha Indrawan, Ida Ayu Kartika Kusnadi, Ricky Kusuma, Ida Bagus Wahyu Wira Lestari, Kadek Cinthya Dwi Lestari, Ni Ketut Maya Ari Luh Made Mahendrawati Maharani, Ni Putu Laksmi Krisnina Mahendrawati, Ni Luh Maulana, Rahul Mella Ismelina Farma Rahayu Nawangsari, Ni Made Isadhanti Novilina, Dewa Ayu Dita Prasetia, I Gusti Ngurah Yudha Prawira, I Made Oka Pradnya Prihandani, Ni Ketut Diah Putra, I Gusti Agung Tria Masdiana Putra, I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Wayan Agus Grahadi Putra, I Wayan Yudi Antara Putri, Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, Ni Made Dwi Gayatri Putri, Putu Angelita Putu Budiartha, I Nyoman Rohi, Glenn Merciano Eben Sandra, Ayu Metta Sari, Kadek Nadya Pramita Sari, Ni Wayan Dian Anggita Saripan, Hartini Sastri, Ida I Dewa Ayu Manik Sena, Putu Gede Prema Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sumartika, I Wayan Trisna, I Wayan Pande Eka Utami, Ni Putu Marsya Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu Wiguna, Kadek Hendra Yasa, I Putu Agus Tirta Yoga, I Gusti Agung Prama