Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Advances In Social Humanities Research
Ujianti, Ni Made Puspasutari
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implications of Storing Original Diplomas on The Security of Employee Documents in A Fixed – Time Work Agreement Budiyana, Putu Eka; Sukadana, I Ketut; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 9 (2024): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i9.286

Abstract

The company maintains original diplomas to prevent employees from leaving their jobs before completing their employment contracts and to build employee loyalty. The formulation of the research problem is, 1. What is the validity of keeping original diplomas by the company for employees in a Specific Time Work Agreement (PKWT)? 2. What are the implications of storing original diplomas for the security of employee documents in a Specific Time Work Agreement (PKWT)? The research method used is the normative legal research method. The research results show that storing original diplomas is said to be legal because the Employment Law does not explicitly regulate the prohibition on storing original diplomas or other documents belonging to employees, but an agreement arises in Article 1320 of the Civil Code in the form of a Specific Time Work Agreement (PKWT). between the company and employees. Storing original diplomas by the company for employees has implications for the security risks of the employee's documents, if the original diploma is lost, damaged or affected by a disaster, there will be no replacement or duplicate for the diploma in question.
The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Saripan, Hartini; Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 2 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i2.239

Abstract

Investment is one of the driving means of strengthening the country's economy. One of the expected ways to increase investment is through foreign investment. Various regulatory measures have been carried out by evaluating and analyzing regulations and policies related to the licensing process for foreign investment. A new legal breakthrough is in the form of the enactment of the Omnibus Law on the Job Creation Law that is being pursued by the government aims to make it easier for foreign investors to obtain a permit. The formulation of problems that can be studied include how the omnibus law applies to simplifying licensing in an effort to facilitate the licensing process related to foreign investment. This study aims to examine the urgency of the implementation the Omnibus Law to simplify the licensing process in an effort to facilitate foreign investment in Indonesia. This research is a normative legal research, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that efforts to simplify the licensing process for foreign investment in Indonesia become a reference for the government with foreign investors in facilitating sustainable development efforts in the tourism sector which aims to increase large amounts of investment, the availability of jobs, and is expected to improve the country's economy. So in the application of the Omnibus Law, it is expected to be able to accommodate interests that aim to prosper the community.
Pemberdayaan UMKM Bali Melalui Jejaring E-commerce YOGA, I Gusti Agung Prama; SASTRI, Ida I Dewa Ayu Manik; UJIANTI, Ni Made Puspasutari
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dampak dari COVID-19 adalah kemrosotan ekonomi. Para pengusaha harus menemukan alternatif solusi untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan konsumennya. Bali sebagai daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19 dimana sebagian besar ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Gubernur Bali membuka satu terobosan penjualan online yang dipimpin oleh PT. Bali Unggul Sejahtera. Perusahaan ini menghimpun UMKM Bali yang penjualannya diarahkan ke situs online dengan payung bisnis online Bali Mall. Penjualan tidak hanya diarahkan ke konsumen umum, tetapi juga sudah dilinkkan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sehingga UMKM berjualan kepada bendaharawan pemerintah. Tujuan PKM ini adalah membantu UMKM yang belum bergabung dengan Bali Mall menjadi bagian dari Bali Mall, sedangkan yang sudah bergabung diberikan pelatihan aspek perpajakan E-Commerce, sehingga UMKM tidak takut masuk ke pemasaran online dan digital branding ditengah pandemi COVID-19. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu UMKM Bali dalam memahami metode dan cara pemasaran online untuk dapat meningkatkan penjualan UMKM Bali secara bertahap. Metode kegiatan pengabdian dimulai dari survey lapangan dengan Bali Mall sebagai pemilik payung pemasaran online untuk mengidentifikasi kebutuhan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memasuki pemasaran online. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan oleh tim pengabdi. Hasil yang didapatkan adalah pengetahuan peserta menjadi meningkat dari tidak memahami menjadi memahami pemasaran online dan bersiap memasuki pasar online.
Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing terhadap Pembajakan melalui Aplikasi Loklok Chintiary, Ni Kadek Maybelle Eka; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Wijaya, I Ketut Kasta Arya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6882

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi distribusi karya sinematografi ke ranah digital, yang memungkinkan akses lebih luas dan cepat bagi masyarakat global. Platform digital dan layanan streaming resmi memberikan kemudahan distribusi lintas negara, namun di sisi lain juga memicu meningkatnya praktik pembajakan melalui platform ilegal seperti aplikasi Loklok. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya pemilik karya sinematografi asing yang hak ekonominya dieksploitasi tanpa izin. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga melemahkan iklim industri kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing berdasarkan hukum positif Indonesia dan konvensi internasional, serta mengkaji efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan melalui aplikasi Loklok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak moral dan hak ekonomi, termasuk bagi karya asing berdasarkan prinsip national treatment. Perlindungan ini diperkuat oleh berbagai konvensi internasional. Namun, tantangan penegakan hukum tetap muncul akibat karakter lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Maharani, Ni Putu Desya; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Budiartha, I Nyoman Putu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7118

Abstract

Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, seperti praktik menyuruh anak mengemis, mengamen, atau bekerja di ruang publik demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta jaminan hak konstitusional anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan normatif terkait perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dipertegas dalam Pasal 425 dan Pasal 455 UU 1/2023 tentang KUHP. Selain itu, perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan, pelaporan, pengaturan ketenagakerjaan, serta penegasan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum bagi korban.
Co-Authors Budiyana, Putu Eka Chintiary, Ni Kadek Maybelle Eka Dewi, A.A Sagung Laksmi I Ketut Sukadana I Nyoman Putu Budiartha Luh Made Mahendrawati Maharani, Ni Putu Desya Mella Ismelina Farma Rahayu Putri, Ni Made Dwi Gayatri Saripan, Hartini Sastri, Ida I Dewa Ayu Manik Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Yoga, I Gusti Agung Prama