Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM) SARI, NI LUH ARININGSIH
GANEC SWARA Vol 14, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.862 KB) | DOI: 10.35327/gara.v14i1.119

Abstract

The State of Indonesia as an archipelago with thousands of ethnic groups with a variety of different cultural customs in indigenous groups and local wisdom makes the State of Indonesia famous as a country rich in ethnicisity. The existence of indigenous community in various laws and regulations including the Constitution recognizes the existence of indigenous community and even the constitution mandates separate regulations in the form of laws to protect the existence of them and their customary rights. However, in practice in social life, their existence has not yet received serious protection from the government. This can be seen from the fact that not all regional heads inventoried and made local regulations related to indigenous community and local wisdom in their area and the rights of indigenous community to their customary territories are often disturbed by the rights granted by the laws and regulations made by the State. Whereas the state's recognition of the existence of customary law communities has been regulated in various national laws and regulations even in the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely in the 1945 Constitution Article 18B paragraph (2) containing that the State recognizes and respects community units customary law and traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in the law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Rasidi, Sapoan Ali; Listyaningrum, Novita; Sari, Ni Luh Ariningsih; Risdiana, Risdiana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1802

Abstract

Penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan ayahnya setelah perceraian bertujuan untuk menentukan bagaimana hak anak atas nafkah setelah perceraian dihormati, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Normatif. Penelitian hukum normatif jenis ini merupakan suatu proses pencarian ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai tanggapan terhadap informasi hukum yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun dilaksanakan dengan benar, namun pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapat nafkah setelah perceraian belum berjalan sesuai harapan, sehingga masih banyak anak yang belum mendapat tunjangan pensiun secara penuh. hak setelah orang tua bercerai. Hal ini dapat menimbulkan banyak konflik baru dalam kehidupan anak sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Hasil dari penelitian ini ingin mengetahui upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif terhadap hak anak untuk menafkahi anak pasca perceraian, khususnya melalui tindakan preventif dan represif untuk Menegaskan orang tua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perkawinan. keluar tugas mereka. hak tunjangan anak. Jika hak ini tidak dihormati dengan baik dan sewajarnya, pengadilan dan otoritas peradilan yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi dan mencabut hak orang tua atas kelalaian mereka. Apabila hak orang tua dicabut, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap berlaku dan tidak berubah, sehingga orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya sampai anak tersebut dewasa
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TANAH DRUWE PURA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SARI, NI LUH ARININGSIH
GANEC SWARA Vol 18, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i3.1037

Abstract

The aim of this research is to find out more clearly and in depth about legal certainty regarding Druwe Pura land through complete systematic land registration (PTSL). This research is a type of normative legal research (doctrinal legal research). Article 19 of the Basic Agrarian Law states that in order to ensure legal certainty that the Government will carry out land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia, the National Land Agency as the implementer of duties in the agrarian sector in Indonesia is obliged to serve the needs of the people who wish to register their land. To implement the order contained in Article 19, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was issued.  Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) has made a Memorandum of Understanding with the National Land Agency (BPN) Number: 189/PH.PHDI.Pusat/V/2023; Number: 20/SKB-HK.03.01/V/2023 concerning Implementation of Land Registration, Assistance for Prevention and Handling of Land Asset Problems under the auspices of Parisada Hindu Dharma Indonesia.  The implementation of this Memorandum of Understanding is further regulated in the Cooperation Agreement between Parisada Hindu Dharma Indonesia and the National Land Agency (BPN), with Number: 269/PH.PHDI.Pusat/II/2024; Number: 4/SKB-100. HK.03.01/II/2024.. Registration of land belonging to the Temple (Pura druwe land) as a place of worship through Complete Systematic Land Registration (PTSL)