Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

INFORMED CONSENT DALAM PERLINDUNGAN DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA Listyaningrum, Novita
Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Until now Indonesia has not specifically regulating about euthanasia yet. Euthanasia concept is still become a subject for debate among law experts, among them are some who agree and disagree on performing euthanasia. The agree party expressed their opinion that every person has own right to life and also right to end his own life immediately for humanitarian reasons, with condition that no possibility to recover even for keep a life, so they may ask for euthanasia. While the disagree party that not allow euthanasia, they are have an argument that every person has no right to end his own life at all because life and death is absolutely authority of Allah Subhanahu wa Taala, that can not be interrupted. Therefore it is necessary to make a deep study about euthanasia from medical aspect with informed consent support that give protection to doctor who performing euthanasia.
Pemahaman Dasar Hukum Perjanjian Hibah Melalui Penyuluhan di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat Rinda Philona; I Made Suradana; Novita Listyaningrum Listyaningrum
Jurnal Gema Ngabdi Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Gema Ngabdi
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jgn.v2i3.109

Abstract

Cooperation aims to import knowledge and understanding to the Tempos village people on the basic understanding of the law and grant convenant. Training is held by the cooperation of various parties: the combined small farm groups of tempos village and teachers of the law faculty of the university of 45 Mataram. Summary of counseling is conducted by the method of speech and discussion. All the supervisors followed the program in a fine way until it was finished and could even be said to be very enthusiastic by giving questions that olchs own village people of tempos had so far been able to conclude that the execution of this law was good and successfull in which the material could be handled so well
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bale Mediasi Melalui Penyuluhan dan Monitoring Pada Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Rinda Philona; I Made Suradana; Novita Listyaningrum
Jurnal Gema Ngabdi Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Gema Ngabdi
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jgn.v3i1.126

Abstract

This extension and monitoring activity aims to provide knowledge and understanding to the people of Rumak Village about how the basic mechanisms and knowledge in drafting a village regulation, in this case Bale Mediation, is an institution that carries out mediation, guidance and coordination functions in the implementation of mediation in the community in accordance with local wisdom. This counseling also simultaneously monitors conditions or problems that occur in the Rumak Village community which can be resolved through mediation or non-litigation. This outreach activity was held thanks to the cooperation of various parties, namely: Rumak Village Officials consisting of the government of Village, the Secretary of the Hamlet and Bhabinkamtibmas, the NTB Province Bale Mediation Institute and Law Faculty Lecturers from various existing universities. Extension activities are carried out using the lecture and discussion method. All extension participants followed the series of events well to the end and were very enthusiastic by providing various kinds of questions that often occur. Therefore, it can be concluded that the implementation of this counseling went well and was successful where the material presented could be well absorbed by the Rumak Village officials and they would implement everything to be applied to the Rumak Village community.  
REFLEKSI PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB Novita Listyaningrum; Hamdani AR; Aminuddin Aminuddin; Rinda Philona; Antoni Gerhan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.577 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.892

Abstract

This article discusses the affairs of the conjugation government of the local government of West Lombok Regency related to the necessary essential services that are the authority of provincial and District government/city in the field of waste. The commitment of the local government of West Lombok Regency in the waste management in the new land in the form of regulation of West Lombok Regent Number 6a year 2015 about the control of the cleaning/hygiene. So far, the instrument has not been able to accommodate the government's public affairs because of the growth of the population and industry that is so wide and impactful the volume of waste, and the management of garbage that has not been standardized. The research aims to provide a normative and empirical base on better waste management. The research methods used are normative and empirical legal research. Material culture, as well as behavior and environment. In this study, we were founded that the practice of society has not obeyed the rules so that the efforts of the law extension and socialization of the vital waste field regulations. Attitudes are free of bowel movements, dispose of garbage out of place, burning waste to be the task of government with the community to minimize it. One of the programs is the environmental health community based on Total Sanitation (STBM).Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wiliyahnya baru berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 Tentang Pengelolaan persampahan/ kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum mampu mengakomodir urusan kongkuren pemerintah karna perkembangan penduduk dan industri yang begitu massif dan berdampak pada volume sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar normatif dan empiris tentang pengelolaan sampah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiahukum normatif dan empiris. sosial budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Perilaku masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan. Prilaku bebas buang air besar sembangan, buang sampah tidak pada tempatnya, pembakaran sampah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram Rinda Philona; Novita Listyaningrum
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.274

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak diamaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.
Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018) Novita Listyaningrum
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.077 KB)

Abstract

Berakhirnya suatu harta bersama ditandai dengan selesai dibaginya harta bersama tersebut kepada mantan suami dan mantan isteri pasca putusnya perkawinan. Termasuk dalam pembagian tersebut adalah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini ingin  membahas mengenai bagaimanakah status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 adalah dikeluarkan dari daftar harta bersama. Putusan tersebut tidaklah tepat karena Hakim tidak berhak mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan, Perceraian
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BENGKEL HERY ZARKASIH; NOVITA LISTYANINGRUM
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.447

Abstract

The number of cases of child marriage in West Lombok Regency experienced a significant increase during the Covid-19 period. From January to July 2020, 15 percent of cases of child marriage were recorded from 5,000 marriages. There are many cases of child marriage in Bengkel Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study aimed to analyze the problems of implementing marriage during the Covid-19 pandemic in Bengkel Village. Meanwhile, the research method used is empirical legal research. The results showed that the issues of implementing child marriage that occurred in Bengkel Village during the Covid-19 pandemic, namely that 2 couples wanted to carry outchild marriage, and 1 couple was prevented by the village by involving the KPAI so that the wedding did not take place. Meanwhile, another couple persisted in continuing their wedding because they did not violate religious or customary provisions. Several factors cause child marriage in Bengkel Village, namely education, economics, and habits. One of the efforts that can be made to overcome these factors is to cooperate with the courts, police, Babin, KPAI, KB, heads of departments, and heads of local hamlets to conduct outreach to underage children in the area.
MEKANISME DALAM PELAKSANAAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; DEWI ASMAWARDHANI; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.576

Abstract

In Law Article 41 Paragraph (2) Law no. 9 of 1999 concerning Human Rights it is written that: "Every person with disabilities, the elderly, pregnant women and children, has the right to receive special facilities and treatment. The government itself often does not care about education, the environment and the conditions of people with disabilities. The aim of this research is to find out and understand the mechanisms for implementing accessibility for people with disabilities. By using the Legislative Regulations, conceptual approach. In constructing buildings and public facilities, what is usually considered is whether they are in accordance with the Terms of Reference which are the reference for the Public Works Department to construct. Meanwhile for the rehabilitation or development process, initially a proposal is made by the relevant agency, then the proposal is submitted to the House of Representatives, then after receiving the disposition of the DPR, then the Public Works Service will carry out its work function. Meanwhile, the work reference for the Public Works Service is not based on the Regulation of the Minister of Public Works concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and the Environment, in which the regulation states the mechanism for the construction and rehabilitation of facilities
Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Sulastri, Sulastri; Novita Listyaningrum; Baiq Nuraini Dwi S
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum terhadap calon jama’ah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020, antara lain: harus memenuhi persyaratan umum yang berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah; penerapan protokol kesehatan yang di mana calon jemaah wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan; karantina; penyediaan transportasi bagi calon jemaah dari pemberangkatan sampai pemulangan; pembatasan kuota calon jemaah. Kemudian negara melalui pemerintah dapat menggunakan diskresinya menggunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memberikan perlindungan hukum calon jemaah Haji dan Umrah pada konteks penanganan kegagalan massif pemberangkatan Haji dan Umrah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat direkomendasikan bahwa hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus konsisten dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang di mana harus ada konsistensi dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang terbawah. Selain itu juga, harus ada koherensi pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keagamaan warga negara (dalam hal ini ibadah Haji dan Umrah). Peraturan yang tidak relevan dengan kondisi terkini pelaksanaan Haji dan Umrah harus diamandemen atau dicabut. Selain itu diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji dan memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Rasidi, Sapoan Ali; Listyaningrum, Novita; Sari, Ni Luh Ariningsih; Risdiana, Risdiana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1802

Abstract

Penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan ayahnya setelah perceraian bertujuan untuk menentukan bagaimana hak anak atas nafkah setelah perceraian dihormati, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Normatif. Penelitian hukum normatif jenis ini merupakan suatu proses pencarian ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai tanggapan terhadap informasi hukum yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun dilaksanakan dengan benar, namun pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapat nafkah setelah perceraian belum berjalan sesuai harapan, sehingga masih banyak anak yang belum mendapat tunjangan pensiun secara penuh. hak setelah orang tua bercerai. Hal ini dapat menimbulkan banyak konflik baru dalam kehidupan anak sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Hasil dari penelitian ini ingin mengetahui upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif terhadap hak anak untuk menafkahi anak pasca perceraian, khususnya melalui tindakan preventif dan represif untuk Menegaskan orang tua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perkawinan. keluar tugas mereka. hak tunjangan anak. Jika hak ini tidak dihormati dengan baik dan sewajarnya, pengadilan dan otoritas peradilan yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi dan mencabut hak orang tua atas kelalaian mereka. Apabila hak orang tua dicabut, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap berlaku dan tidak berubah, sehingga orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya sampai anak tersebut dewasa