Articles
Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak
Dermawan, Ari
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (991.306 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2381
Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.
PERAN IBU-IBU DALAM MEWASPADAI PENIPUAN BELANJA ONLINE DI MEDIA SOSIAL
Ari Dermawan;
Amalia Amalia;
Sudarmin Sudarmin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1689
Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh be-lahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko Online seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain se-bagainya. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki aki-bat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
PERAN MASYARAKAT DALAM MENAATI HUKUM DAN MENDUKUNG PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM BISNIS DIGITAL
Ari Dermawan;
Endra Saputra;
Jhonson Efendi Hutagalung
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2542
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi itu menimbulkan ancaman dan rasa khawatir sekaligus memiliki keuntungan. Misalnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu hukum. Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online memungkinkan terjadinya hal-hal yang melanggar hukum. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian ketertinggalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi.
Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak
Ari Dermawan;
Riswan Munthe;
Rahmat Hidayah
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 2 (2021): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2021
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.4976
The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency is an institution that is the party in providing protection for children from various kinds of crimes, both children become victims and children are perpetrators. The purpose of this research is to discuss the legal basis for implementing the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency, and the implementation of legal protection for children by the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency. The research method used is empirical legal research by analyzing primary data and secondary data by examining directly into the field and both from literature.Based on the results of this study, that the basis of legal regulation regarding child protection is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency carries out mandatory duties in accordance with existing statutory regulations. The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency provides protection for children as victims and actors in a comprehensive (multi-aspect), holistic (comprehensive, integrated) and coordinated integrated service.
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Ari Dermawan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 3, No 1 (2020): Doktrina:Journal of Law April 2020
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.753 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v3i1.3527
This paper presents legal protection for victims of traffic accidents as regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The purpose of this study is the form of Legal Protection for Traffic Victims According to Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation and Procedures for obtaining the Right to Victims of Traffic Accidents. This research method is a normative juridical approach using data obtained through library research, namely legislation, books, papers and other documents relating to this research and the website. The results obtained by Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation in Article 240 states that victims of traffic accidents are entitled to get help and treatment from those responsible for traffic accidents and / or the government. responsible for the occurrence of traffic accidents, and compensation for traffic accidents from insurance companies.
Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak
Ari Dermawan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2381
Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.
IMPLEMENTATION OF K-MEANS CLUSTERING ANALYSIS TO DETERMINE BARRIERS TO ONLINE LEARNING CASE STUDY: SWASTA YAPENDAK TINJOWAN JUNIOR HIGH SCHOOL
Dinah Adillah;
Nuriadi Manurung;
Ari Dermawan
Jurnal Teknik Informatika (Jutif) Vol. 3 No. 3 (2022): JUTIF Volume 3, Number 3, June 2022
Publisher : Informatika, Universitas Jenderal Soedirman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jutif.2022.3.3.189
The grouping of online learning barriers to students during the covid-19 pandemic will result in clusters of students with the same characteristics in each cluster. The purpose of this study is to assist schools in determining online learning barriers for students during the covid-19 pandemic, so that with this clustering students with high levels of online learning barriers will get additional face-to-face hours.face-to-face learning so as to create an effective learning process. The method used in this study was a data mining technique, which uses the k-means clustering algorithm. This study uses the k-means clustering algorithm because this algorithm is more effective and efficient in processing large amounts of data, so this algorithm has a high enough accuracy for object size and the k-means algorithm is not affected by the order of objects. Testing the data using Microsoft Excel as a manual test and the PHP programming language and MySQL database. The results of this study were in the form of 2 clusters, C1 (low cluster) as many as 4 students who are hampered during online learning, and C2 (high cluster) as many as 16 students who are not hampered during online learning. The conclusion of this study was using of the k-means clustering algorithm can facilitate the grouping of online learning barriers for students at Swasta Yapendak Tinjowan Junior High School.
APPLICATION OF EXPERT SYSTEM USING FORWARD CHAINING METHOD FOR WEB-BASED DIAGNOSIS OF CHILD DIARRHEA
Nadia Elmi;
Rolly;
Ari Dermawan
Jurnal Teknik Informatika (Jutif) Vol. 3 No. 3 (2022): JUTIF Volume 3, Number 3, June 2022
Publisher : Informatika, Universitas Jenderal Soedirman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jutif.2022.3.3.244
Diarrhea is the cause of infant death due to diarrhea which leads to dehydration. Babies who are able to digest solid foods and are experiencing diarrhea should temporarily stay away from oily, high-fiber, sweet foods such as cakes and dairy products. This is because these types of foods can worsen their diarrhea symptoms. Currently, to distinguish the type of diarrhea suffered by children is still limited to conventional diagnosis with pediatricians. it is necessary to build a system on computer applications to help diagnose children's diarrheal diseases so that they can provide information on what types of diarrheal diseases are being experienced for fast and accurate treatment. In the health sector there is an artificial intelligence called an expert system, which is a computer system that uses knowledge, facts and reasoning techniques in solving problems that can usually only be solved by an expert in their field. This research uses the Forward Chaining method where the goal driven data will start searching at the initial node to the goal node until it gets results. The result of the implementation of the system is that the system provides questions in the form of symptoms that must be answered by the patient based on the symptoms experienced by the patient and the results of the process the system will provide information on what type of diarrheal disease the child is experiencing in order to get a solution with treatment.
Implementasi Speedometer Digital pada Mobil Listrik Menggunakan Arduino Uno
Selvia Rani;
Jhonson Efendi Hutagalung;
Ari Dermawan
J-Com (Journal of Computer) Vol 1, No 3 (2021): November 2021
Publisher : LPPM STMIK Royal Kisaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.292 KB)
|
DOI: 10.33330/j-com.v1i3.1412
Abstract: At STMIK Royal Kisaran, research has been carried out for the manufacture of an electric motor prototype which is still in the development stage so that it requires the application of an automatic system that helps the work of the desired electric car system according to the needs of the user. At this time the prototype that has been designed has not used a car speed meter. Where digital measuring instruments have advantages over analog measuring instruments, where the readings of digital measuring instruments are clearer and more accurate and digital measuring instruments when viewed from an aesthetic point of view, digital measuring instruments are more attractive, and in motor vehicles digital speedometers are very rarely used, mostly motorized vehicles. still using an analog speedometer. It is necessary to apply a sensor system to detect the speed of the wheel mechanics of the electric car and connect it to the Arduino Uno microcontroller to control the value of the vehicle and display it on the LCD. By using this tool, it can determine the speed of the electric car vehicle so that the driver can calculate the speed of the vehicle and can be a reference for safety in driving. Keywords: Microcontroller; Arduino Uno; Sensor; Electric Car Prototype Abstrak: Pada STMIK Royal Kisaran telah dilakukan penelitian untuk pembuatan Protipe motor listrik yang masih dalam tahap pengembangan sehingga memerlukan penerapan sistem otomatis yang membantu kerja dari sistem mobil listrik yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pada saat ini untuk prototipe yang telah dirancang belum menggunakan alat pengukur kecepatan mobil. Dimana alat ukur digital mempunyai keunggulan dibanding alat ukur analog, dimana pembacaan alat ukur digital lebih jelas dan lebih teliti serta alat ukur digital jika dipandang dari segi estetika maka alat ukur digital lebih menarik, dan dalam kendaraan bermotor speedometer digital sangat jarang digunakan, kebanyakan kendaraan bermotor masih menggukan speedometer analog. Perlu dilakukanpenerapan dari sistem sensor untuk mendeteksi kecepatan dari mekanika roda dari mobil listrik tersebut dan dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Uno untuk mengendalikan besar nilai dari kendaraannya dan ditampilkan pada LCD. Dengan menggunakan alat ini dapat mengetahui kecepatan kendaraan mobil listrik sehingga pengendara dapat memperhitungkan laju kendaraan serta dapat menjadi acuan keamanan dalam berkendaran. Kata Kunci: Mikrokontroler; Arduino Uno; Sensor; Prototipe Mobil Listrik.
PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA SMA NEGERI 3 KISARAN
ari dermawan;
sudarmin sudarmin;
sumantri sumantri
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 3, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : STMIK Royal
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.459 KB)
|
DOI: 10.33330/jurdimas.v3i1.495
Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction applicable to every person who commits legal acts as regulated in this Act, both within the territory of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia, which has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia and / or outside the jurisdiction of Indonesia and harm the interests of Indonesia. Many people want article 27 paragraph 3 in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) for deletion. The reason is because article 27 paragraph 3 of the ITE Law which is commonly referred to as the rubber article is a dangerous law. Moreover, if applied by parties who do not understand about cyberspace. Keywords: Application, Law Abstrak : Penerapan UU ITE di Indonesia harus benar-benar dipahami semua kalangan tidak terkecuali juga bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kisaran. Memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswi berkaitan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebab saat ini kita lihat banyak anak sekolah rentan terhadap pelanggaran UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang