Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum KERTHA WICAKSANA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal SUTASOMA JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan)
Pitriyantini, Putu Eka
Universitas Tabanan
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.825 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945 Putu Eka Pitriyantini; Ni Luh Gede Astariyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p04

Abstract

This writing aimed to examine the causes of non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decision as well as analyze and axamine the consequence of non-compliance with the decisions of the Constitutional Court in Reviewing Laws and Constitutional Court Decisions. This writing was normative legal research using statutory approach, conceptual approach and historical approach. The study indicated that there are several causes leading to non-compliance with the implementation of the Constitutional Court Decisions; among others are the sectoral ego of state institutions that causes reluctance to implement the Constitutional Court decisions, the Constitutional Court which does not have an executive body, the void of legal norms, the connection with state institutions that are obliged to follow up on the Constitutional Court decisions, and the interpretation of the final meaning attached to the Constitutional Court decisions. These things have resulted in injustice to the petitioners and citizen whose constitutional rights have been violated by policies of government.
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Putu Eka Pitriyantini
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.90-96

Abstract

Abstrak Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Delik adat ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim dalam perkara pidana. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Abstract Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law as the norm with the approach of legislation and doctrinal. In the case of termination of criminal cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.
MENGANTISIPASI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU BERBASIS BUDAYA BALI Putu Eka Pitriyantini
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.739

Abstract

Saat ini propaganda terorisme-radikalisme terus menyasar generasi muda. Fakta menunjukkan, kelompok ekstrimis ini telah menggeser target rekrutmen anggota yang awalnya menyasar usia dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini dikaji (1) bagaimana hubungan radikalisme dengan agama? dan (2) Bagaimana sistem pendidikan agama berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Hubungan agama dan radikalisme, selalu dimaknai salah oleh segelintir umat (oknum). Agama merupakan instrument pembatas kekuasaan dari penguasaan yang tidak adil dari segelintir orang. Agar setiap manusia dapat mengkontrol egoismenya terhadap orang lain, termasuk pemahaman yang salah tentang agama yang menyebabkan tindakan-tindakan radikalisme. Faktor penyebab radikalisme sebenarnya bukan berasal dari suatu agama melainkan politik mempertahankan kekuasaan. Sistem pendidikan agama hindu berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme, dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan keduanya (Agama Hindu dan Budaya Bali) dalam satu wadah, sehingga memberikan pemahaman tentang Agama secara lebih menarik kepada Mahasiswa. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikalisme pada Mahasiswa.
Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka; Suardana, I Wayan
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 1 No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v1i1.176

Abstract

Law is a science, although law has its own characteristics because the object of study is quite broad. Legal science as a science also undergoes a process. As a science that is Sui Generis, it can be said that law has a fairly broad field of study consisting of three layers, namely; legal dogmatic layers, legal theory, and legal philosophy, and the three layers of legal science have benefits for the development of national law. This study has two problem formulations: What is the role of legal philosophy in the development of the national legal system and how is the implementation of legal philosophy in solving legal problems. The method used in this study is the normative legal methodology, which examines legal issues from the perspective of norms. The role of philosophy of law in the development of the national legal system is the basis for the level of abstraction of theoretical reflection whose level of abstractness is at the highest level and therefore permeates all forms of theoretical legal exploitation and practical legal exploitation. The implementation of legal philosophy in solving legal problems is to provide a basis for every legal decision which is used as a reference for decision makers to solve legal problems in order to achieve justice in society and legal certainty. An example is the event of a norm conflict between Article 24 A of the 1945 Constitution and Article 251 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
Peran Polda Bali Dalam Melindungi Kedaulatan Pangan dan Kesehatan Hewan Melalui Penegakan Hukum Karantina Utama, I Komang Cita Mulya; Dharma, Ida Bagus Wirya; Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v3i1.361

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindak Pidana tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berpedoman pada Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengertian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina.Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali adalah berdasarakan KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, adapun tahap awal berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkawa Tindak Pidana Umum, yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 penyidik membuat surat perintah penyidikan terkait dengan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kata Kunci: Hukum, Karantina, Pangan
Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka; Dharma, Ida Bagus Wirya; Pramana , I Gusti Agus Yuda Trisna
Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan Vol. 2 No. 1 (2024): JIS SIWIRABUDA Maret 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/jissiwirabuda.v2i1.284

Abstract

Transportation is an important infrastructure for the economic life of society, transportation is a means to encourage economic development. Transportation by motorized vehicles often causes problems that can harm passengers. The problem, how is the function of the implementation of motor vehicle testing in an effort to prevent traffic accidents and law enforcement against violations if the owner of motorized transportation does not conduct vehicle testing, Research results: that the function of motor vehicle testing is very decisive in efforts to prevent traffic accidents. Because with the condition of vehicles that meet the technical requirements and roadworthy supported by drivers and road users who are disciplined and aware of the law, the danger of traffic accidents will be prevented or minimized. Law enforcement against violations for motorized transport owners who do not conduct vehicle testing is based on Article 56 of the UULLAJ, if violated shall be punished with a maximum imprisonment of 2 months or a maximum fine of Rp. 2,000,000, - and if the vehicle does not have a proof of passing the test. If the vehicle does not have a test pass mark, it shall be punished with imprisonment of 6 months or a fine of up to Rp. 6,000,000.
Co-Authors Adi Surya, I Kadek Dharma, Ida Bagus Wirya I Wayan Suardana Kusuma Pratiwi, Ida Ayu Windhari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Gede Astariyani Pramana , I Gusti Agus Yuda Trisna Prasetiawan, I Putu Rama Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma Utama, I Komang Cita Mulya