Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL UNIZAR LAW REVIEW VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia GANEC SWARA jurnal ilmiah hospitality Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vyavahara Duta JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan)
Adi Surya, I Kadek
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN KHUSUSNYA MENGENAI LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM SELAMA PENERBANGAN BERLANGSUNG I KADEK ADI SURYA
GANEC SWARA Vol 16, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v16i1.268

Abstract

Aviation is one of the means of transportation used by the community in meeting the needs of the traveling sector in cross-country and national and international traffic, air transportation is the main choice in traveling when the community has little time constraints to travel to the desired location, but in the world Aviation does not deny that there is an accident in flight, the causal factors are due to human error or human actions, weather conditions, infrastructure that is very outdated, but in the discussion of this study the author focuses on the causes of accidents in the world of aviation due to human error in this case using cell phones during the flight, although Law Number 1 of 2009 concerning Aviation has prohibited the use of cell phones during flights, the public and officers are still unable to access mobile phones. implementing these regulations due to a lack of knowledge related to the prohibitions contained in the Aviation Law, so that in this study the author uses a normative juridical research method where this research analyzes problems and points of view or according to the provisions of the applicable law or legislation. Normative legal research discusses legal doctrines or principles in legal science, with this method the authors are interested in discussing the effectiveness of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, especially regarding the prohibition of using mobile phones during flights
Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia I Dewa Nnyoman Gde Nurcana; I Kadek Adi Surya
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarakan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.
KEDUDUKAN TANAH DRUWE PURA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 I Dewa Gede Budiarta; Putu Andhika Kusuma Yadnya; I Kadek Adi Surya
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 5 No 1 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan bendesa adat selaku kepala adat terhadap tanah druwe Pura dan kedudukan tanah druwe Pura setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bendesa Adat selaku Kepala Adat memiliki peranan besar akan keberadaan tanah druwe Pura namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura itu sendiri, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pemungutan hasil. Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Desa setempat serta tokoh agama dari masing-masing Pura untuk mengerjakan maupun mengatur hasil dari tanah tersebut untuk keperluan upacara keagamaan rutin serta perbaikan Pura dan dengan diakuinya keberadaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dalam UUPA, maka tanah druwe Pura yang pada dasarnya merupakan bagian dari tanah hak ulayat memiliki kepastian hukum. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/ 1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka tanah druwe Pura dapat didaftarkan dan disertifikatkan dengan dasar hak milik.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN I Kadek Adi Surya
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v5i2.3369

Abstract

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Pembebanan jaminan Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional, sebagai syarat mutlak lahirnya Hak Tanggungan. Untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik salah satunya melalui Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektornik, ini terbukti dengan diterbitkannya Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 yang kemudian diganti dengan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektornik yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 8 April 2020. Dengan diberlakukannya Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 ini maka Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penulisan Jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Berdasarkan kajian penelitian ini didapat bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan berpedoman pada Petunjuk Teknis Nomor: 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.
INTRUMEN PENGATURAN LARANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DENGAN SARANA ONLINE DIDALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I Kadek Adi Surya; I Dewa Nyoman Gde Nurcana
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2362

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan pekerja seks komersial dengan sarana online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu¬-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Tujuan daripada penelitian jurnal ini agar masyarakat mengetahui terhadap kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana porstitusi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian mengenai penaturan tindak pidana porstitusi diatur dialam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN PENERBITAN BROSUR PERUMAHAN YANG DILAKUKAN PENGEMBANG I KADEK ADI SURYA
GANEC SWARA Vol 17, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i1.394

Abstract

The definition of promotion according to Article 1 number 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is the activity of introducing or disseminating information on goods and/or services to attract consumers' buying interest in goods and/or services that will be and are being traded. As we all know, brochures are one of the promotional media that are often used by businesses as a means to market a product or service. Usually brochures contain pictures and product descriptions that businesses want to market and usually product marketing through brochures is carried out in crowded places such as malls, streets or places that are deliberately provided such as exhibitions. Advertising through the brochure is also to attract consumer buying interest in the products being traded, in this case housing. However, behind the promotional activities using this brochure, there are many negative things done by the developer (developer), it is not uncommon for the public's trust to be misused by the developer. In making housing offers, it is not uncommon for the information provided by the developer to be too much so that it makes consumers very interested or maybe even confusing for the consumers themselves, the purpose of this research is to provide legal protection to consumers who are harmed by brochures promoted by developers that are not in accordance with the truth stated. If there is, then with the existing problems, this research uses normative legal research, which is a process to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand.
Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Entang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Khususnya Dalam Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik I Kadek Adi Surya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i1.822

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. Dengan kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan  orang lain  dan  menjaga etika berbahasa dan berprilaku  dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya dapat diselesaikan berdasar Undang-Undang ITE atau melalui pengadilan melainkan bisa juga diselesaikan dengan perdamaian melalui Alternative Penyelesaian Sengketa atau nonlitigasi. Karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang dapat dicabut oleh pihak pelapor, dimana proses penyeselaiannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara yang dipilihnya yang kemudian mencabut laporannya di kepolisian dan membuat surat pernyataan perjanjian perdamaian serta mengenai hambatan hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktor diantaranya, yang pertama faktor kepentingan, kedua hak dan yang ketiga kekuasaan, kemudian faktor-faktor yamg mendorong penyelesaian secara perdamaian adalah karena pihak itu sendiri sadar dan datang untuk meminta maaf, kemudian di karenakan para pihak yang bersangkutan masih ada dalam hubungan keluarga, teman, pacar ataupun mantan pacar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan media elektronik yang baik dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta disalah gunakan oleh pihak-pihak lain mengenai pelanggaran Undang Undang.
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL BAGI INVESTOR ASING YANG DINASIONALISASI DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA I Kadek Adi Surya
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 6 No. 1 (2023): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v6i1.4016

Abstract

Di negara berkembang seperti Indonesia banyak investor-investor asing yang percaya menanam modal di sektor perbankan, sehingga bagi investor asing sebelum melakukan hubungan hukum di negara Indonesia seyogyanya mempedomi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan pengertian modal asing yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Studi ini akan membahas perihal kajian yuridis penanaman modal asing. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengenai perlindungan penanaman modal asing ialah bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam TRIMs atau Trade Related Invesment Measures, Internasional Counvenant On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966).
KAJIAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA I KADEK ADI SURYA; I WAYAN ANTARA; IDA BAGUS WIRYA DHARMA
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.431

Abstract

The purpose of the State Administrative Court is basically to protect the legal interests of the community from arbitrary actions or abuse of authority by the government, given the vast scope of government employment. The State Administrative Court is held to resolve disputes between the Government and its citizens, namely disputes that arise as a result of Government actions deemed to have violated the rights of its citizens. elements of the state law, so that in this study the aim is to find out in the process of delaying the implementation of State Administrative decisions in State Administrative disputes, then in research using normative legal research research methods which can be defined by a process to find a rule of law, legal principles, as well as legal doctrines to answer the legal issues at hand, the result of this research is that the conditions for requesting a postponement of the implementation of State Administrative Decisions can be seen from the provisions of article 67 of Law Number 9 of 2004 and Circular Letter of the Supreme Court No. or 2 of 1991 concerning instructions for the implementation of several provisions in Law Number 5 of 1986 concerning the transition of state administration. So that in postponing a State administrative decision it can be granted if it fulfills the following conditions: a). a request for postponement of the implementation of a State administrative decision can be filed simultaneously in a lawsuit, b) there is a very urgent situation which results in the interests of the plaintiff being greatly harmed if the state administrative decision being sued is still carried out and c). there is no public interest in the framework of development that requires the implementation of the decision.
Co-Authors Asriani, Ni Ketut Yanik Asriani Gde Nurcana, I Dewa Nyoman I Dewa Gede Budiarta I Dewa Nnyoman Gde Nurcana I WAYAN ANTARA Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi Ida Bagus Wirya Dharma IDA BAGUS WIRYA DHARMA Pitriyantini, Putu Eka Putu Andhika Kusuma Yadnya Putu Andhika Kusuma Yadnya