Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal SUTASOMA

Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka; Suardana, I Wayan
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 1 No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v1i1.176

Abstract

Law is a science, although law has its own characteristics because the object of study is quite broad. Legal science as a science also undergoes a process. As a science that is Sui Generis, it can be said that law has a fairly broad field of study consisting of three layers, namely; legal dogmatic layers, legal theory, and legal philosophy, and the three layers of legal science have benefits for the development of national law. This study has two problem formulations: What is the role of legal philosophy in the development of the national legal system and how is the implementation of legal philosophy in solving legal problems. The method used in this study is the normative legal methodology, which examines legal issues from the perspective of norms. The role of philosophy of law in the development of the national legal system is the basis for the level of abstraction of theoretical reflection whose level of abstractness is at the highest level and therefore permeates all forms of theoretical legal exploitation and practical legal exploitation. The implementation of legal philosophy in solving legal problems is to provide a basis for every legal decision which is used as a reference for decision makers to solve legal problems in order to achieve justice in society and legal certainty. An example is the event of a norm conflict between Article 24 A of the 1945 Constitution and Article 251 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
Peran Polda Bali Dalam Melindungi Kedaulatan Pangan dan Kesehatan Hewan Melalui Penegakan Hukum Karantina Utama, I Komang Cita Mulya; Dharma, Ida Bagus Wirya; Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v3i1.361

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindak Pidana tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berpedoman pada Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengertian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina.Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali adalah berdasarakan KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, adapun tahap awal berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkawa Tindak Pidana Umum, yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 penyidik membuat surat perintah penyidikan terkait dengan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kata Kunci: Hukum, Karantina, Pangan