Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Convergence : The Journal of Economic Development

Analisis Pengaruh Kesenjangan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia Fatimah, Atika; Rahayu, Nur Puji
Convergence: The Journal of Economic Development Vol.6 No.1 (2024)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/convergencejep.v6i1.33160

Abstract

Special Economic Zones (SEZ) is an area with certain limitations that has geoeconomic and geostrategic advantages. The regions that are incorporated into SEZ are given special facilities and incentives as an investment attraction so that many companies are involved in it. These special facilities and incentives include tax allowance, tax holiday, exemption from customs duties and taxes, facilitation of goods traffic and others. However, not all SEZ work. There are SEZ's in trouble so there's one SEZ that needs to be revoked and warned. This indicates that the SEZ does not have a comprehensive preparation especially infrastructure so that investors are not interested in investing. The aim of this study is to analyse the impact of infrastructure gaps represented by basic infrastructure, connectivity and fiscal stimulus on the development of the Special Economic Zone in Indonesia. The research method is panel data regression with cross section data amounting to 19 SEZ and time series over 7 years. The results of the research showed that the basic infrastructure consisting of electricity, clean water and long roads did not have a significant impact on the development of the Special Economic Zones (SEZ) in Indonesia. Meanwhile, connectivity that consisted of access to ports had a significant influence on the growth of the SEZ in Indonesia while access to airports had no significant impact. Keywords :  Infrastructure gaps, Basic Infrastructure, Connectivity, Fiscal Stimulus, SEZ Abstrak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan sebuah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi. Daerah yang tergabung dalam KEK diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi agar banyak perusahaan yang terlibat didalamnya. Fasilitas dan insentif khusus tersebut antara lain tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk dan cukai, kemudahan lalu lintas barang dan lain-lain. Namun demikian, tidak semua KEK berhasil. Terdapat KEK yang mengalami masalah sehingga ada satu KEK yang harus dicabut statusnya dan diperingatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa KEK tersebut tidak memiliki kesiapan yang komprehensif terutama infrastruktur sehingga investor tidak tertarik berinvestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesenjangan infrastruktur yang direpresentasikan oleh infrastruktur dasar, konektivitas dan stimulus fiskal terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian ialah regresi data panel dengan data cross section yang berjumlah 19 KEK dan time series selama 7 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dasar yang terdiri atas listrik, pemakaian air bersih dan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Sementara itu, konektivitas yang terdiri atas akses ke pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia sedangkan akses ke bandara tidak berpengaruh signifikan. Kemudian stimulus fiskal berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Kata Kunci : Kesenjangan Infrastruktur, Infrastruktur Dasar, Konektivitas, Stimulus Fiskal, KEK
The Effect Of Human Development Index, Minimum Wage, And Open Unemployment Rate On Poverty In East Java Province Putri, Mitha Rachelia; Fatimah, Atika
Convergence: The Journal of Economic Development Vol.6 No.2 (2024)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/convergencejep.v6i2.39021

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of the Human Development Index (HDI), Regency/city Minimum Wage, and Open Unemployment Rate (OUR) on Poverty in East Java Province in 2023. The technique used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, it shows that partially the Human Development Index (HDI) variable has a negative and significant effect on poverty in East Java, while Minimum Wage has a positive and significant effect on poverty in East Java Province. On the other hand, the Open Unemployment Rate does not have a significant effect on poverty in East Java. These findings have important implications for development policy in East Java. Therefore, based on the results of this study, policies that focus on improving human quality through education and health (which support the improvement of the HDI) will be more effective in reducing poverty. Meanwhile, policies related to Regional Minimum Wage need to consider the balance between fair wages and the economic sector's capacity to absorb the workforce. Lastly, although open unemployment is a serious issue, it does not always directly correlate with the poverty rate, as many external factors influence household income. Keywords : Poverty, Human Development Indeks, Minimum Wage, Open Unemployment ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regency/Kota, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (OUR) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan Upah Minimum Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan (yang mendukung peningkatan IPM) akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, kebijakan terkait Upah Minimum Daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara upah yang adil dan kapasitas sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja. Terakhir, meskipun pengangguran terbuka merupakan masalah yang serius, akan tetapi hal itu tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kemiskinan, karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Kata Kunci : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran terbuka