Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Singadimedja, Holyness N
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing dalam Rangka Peningkatan Wisatawan Mancanegara Edwina, Shintya; Sugiharti, Dewi Kania; Singadimedja, Holyness N
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v3i1.1487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa menarik pengaturan pengembalian PPN bagi turis di Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya australia mengingat kedua negara menggunakan sistem hukum yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian PPN bagi turis asing berdampak positif sehingga dapat meningkatkan potensi kunjungan wisatawan asing. Seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan wisatawan mancanegara yang memanfaatkan pengembalian PPN dengan counter yang tersebar di berbagai bandara di Indonesia. Sektor pariwisata Australia lebih unggul berdasarkan data yang diperoleh dengan melakukan perbandingan hukum terhadap negara lain dapat terlihat seberapa menarik pengaturan pengembalian PPN bagi turis asing di Indonesia. Keunggulan negara lain dapat kita pelajari untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia khususnya produk hukum yang ditetapkan mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.
Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Rusyaman, Jasmine Gitarahmi; Karsona, Agus Mulya; Singadimedja, Holyness N
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11887

Abstract

Labor inspectors serve the function of overseeing and ensuring the enforcement of labor regulations, including guaranteeing the fulfillment of workers' rights in cases of termination of employment. As a consequence of termination practices, workers are entitled of severance pay, rewards for length of service, and reimbursement of other entitlements in accordance with applicable regulations. This study focuses on the legal protection and the impact of labor inspectors’ performance on the fulfillment of workers' rights in termination cases. The approach employed in this study is a normative juridical method. The findings indicate that the active role of labor inspectors in fulfilling workers’ rights following termination can be carried out upon receiving a complaint from the affected worker or based on a directive from their superior. This is closely related to the limited authority of labor inspectors. Furthermore, the high number of labor law violations and the imbalance between the number of labor inspectors and the number of existing companies indicate that labor inspection implementation has not yet been optimal.
Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah: Studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi Lestari, Rima; Muttaqin, Zainal; Singadimedja, Holyness N
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.694

Abstract

Abstrak Penelitian yang mengangkat judul ”Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Melalui Kejaksaan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah” memiliki tujuan untuk membahas dan mengetahui peran kejaksaan dalam metode penyelesaian tunggakan pajak daerah yang pada dasarnya hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hingga saat ini kewenangan pemungutan pajak daerah berada di tangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai pengacara negara sehingga berhak mewakili negara maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan baik dalam ranah pengadilan maupun dalam ranah luar pengadilan. Namun dalam kerja sama yang meliputi penagihan oleh Kejaksaan Negeri apabila Dinas Pendapatan tidak berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal melalui penagihan tunggakan pajak daerah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga yaitu Wajib Pajak sebagai suatu bentuk penyelesaian tunggakan pajak daerah. Kata Kunci: Pajak Daerah; Tunggakan Pajak Daerah; Kejaksaan.
Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sebagai Upaya Meningkatkan Pencegahan Kecelakaan Kerja di Perusahaan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Maruhawa, David Nathanael; Karsona, Agus Mulya; Singadimedja, Holyness N
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15387813

Abstract

Safety and comfort of the work environment is one of the things that each worker is entitled to in a scope of work. This right is based on labor laws and regulations which stipulate that the welfare and safety of workers is one of the main priorities that must be provided by employers as employers. All efforts in providing work safety should be optimized, especially the management system within the company and the role of existing supervision. The Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is one of the platforms created to anticipate work accidents within the company. However, the system will not run optimally without systematic supervision, one of which is from labor inspectors. For this reason, it is necessary to know more about the role of labor inspectors in implementation of SMK3 by the company in order to prevent work accidents for workers.
Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Rusyaman, Jasmine Gitarahmi; Karsona, Agus Mulya; Singadimedja, Holyness N
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11887

Abstract

Labor inspectors serve the function of overseeing and ensuring the enforcement of labor regulations, including guaranteeing the fulfillment of workers' rights in cases of termination of employment. As a consequence of termination practices, workers are entitled of severance pay, rewards for length of service, and reimbursement of other entitlements in accordance with applicable regulations. This study focuses on the legal protection and the impact of labor inspectors’ performance on the fulfillment of workers' rights in termination cases. The approach employed in this study is a normative juridical method. The findings indicate that the active role of labor inspectors in fulfilling workers’ rights following termination can be carried out upon receiving a complaint from the affected worker or based on a directive from their superior. This is closely related to the limited authority of labor inspectors. Furthermore, the high number of labor law violations and the imbalance between the number of labor inspectors and the number of existing companies indicate that labor inspection implementation has not yet been optimal.
Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal Ifieliano, Bagas Nurcahya; Suryamah, Aam; Singadimedja, Holyness N
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.29003

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalambidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakanyang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnyadapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun penguranganmodal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modaladalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melaluiright issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham danvolume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun,kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsungmempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentifpajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum,sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yangtermasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan carapemungutan pajak tersendiri.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Anita Afriana Dewi Kania Sugiharti Edwina, Shintya Ifieliano, Bagas Nurcahya Maruhawa, David Nathanael Nuranda, Bima Rima Lestari Rusyaman, Jasmine Gitarahmi Zainal Muttaqin