Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Motiva: Jurnal Psikologi Literasi Hukum Jurnal Yuridis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis AMNESTI : Jurnal Hukum Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bersinergi Inovatif
Mumpuni, Niken Wahyuning Retno
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) Mumpuni, Niken Wahyuning Retno; Mudiparwanto, Wahyu Adi
Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2282

Abstract

Kementerian Pertahanan/TNI memiliki komitmen yang kuat dan fokus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Saat ini instansi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) banyak memiliki lahan dan bangunan strategis yang sangat potensial untuk didayagunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja timbul permasalahan ketika aset yang dimiliki oleh TNI AD berupa tanah dan atau bangunan dikuasai oleh masyarakat sipil secara turun temurun yang secara otomatis TNI AD tidak dapat memanfaatkan BMN tersebut.Peneliti memfokuskan 2 (dua) hal permasalahan dalam tulisan ini, yang pertama terkait dengan Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Konsepsi Penyelesaian Permasalahan terhadap Barang Milik Negara (Tanah) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum adminitrasi negara, hukum perdata serta hukum milier. Dan merupakan langkah positif bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sebagai sarana untuk memacu penelitian lanjutan.Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder,sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer. Kata Kunci: Pengelolaan, BMN, TNI AD.
Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1282

Abstract

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup harus mengoptimalkan peran serta masyarakat.Peran serta masyarakat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal.Penulis menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Realitannya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat secara formalitas saja. Adanya keberpihakan pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya,belum ditemukan upaya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik usaha yang mengabaikan peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan itu, penulis menekankan pentingnya pembenahan aturan untuk mempertegas peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam proses AMDAL.
Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup Niken Wahyuning Retno Mumpuni; Mustika Prabaningrum Kusumawati
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 1 (2021): April 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i1.5725

Abstract

Indonesia already has rules that govern this, and the implementation of environmental management policies in accordance with the principles of good governance. Policies will not be effective when policymakers make mistakes in formulating problems. Therefore, it is necessary to study the problem of waste and how the implementation of the principles of good governance in creating disposable waste and plastic management policies. Through a juridical-normative approach this research will describe and analyze the problem in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Besides that, it is added with legal materials such as literature study from literature books, papers, articles, journals, research results and other scientific works related to this research. The problem map is the category of rubbish that is difficult to manage, one of which is plastic waste where the form of plastic waste is in the form of packaging, then disposable items, microbeads, straws, ear cleaning, plastic bags, polystyrene and flexible plastic. The importance of community participation in waste management in the scope of central and regional governments, as well as the community also has the right to make suggestions and provide advice related to waste problems. The form of efforts to ensure the security of everyone and society and to advance economic, social and other fields in accordance with the will of the people is the concept of good governance.How to cite item: Mumpuni, N. W. R., Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1),79-89. doi:10.26905/idjch.v12i1.5725.
SISTEM KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PROSES POLICY-MAKING Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Literasi Hukum Vol 3, No 2 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.978 KB)

Abstract

Perumusan kebijakan publik baik yang ada di lingkup nasional maupun lingkup daerah pada masa sekarang ini telah banyak intervensi atau campur tangan dari pihak lain yang mengakibatkan dibuatnya kebijakan hukum syarat akan kepentingan-kepentingan politik. Hal ini sudah menjadi sistem buruk yang telah melekat pada pemangku jabatan pemerintahan. Pada waktu sistem hukum yang secara formal sudah disusun itu diterapkan dalam masyarakat, maka akan berakibat produk hukum yang disusun tersebut merupakan hukum yang penuh inkonsistensi. Dengan demikian paradigma pembangunan hukum di era reformasi perlu digeser menjadi paradigma yang berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan agama yang dianut bangsa Indonesia tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang ada dimasing-masing para pejabat negara baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, harapan dapat tercapai untuk menciptakan kesejahteraan umum yang telah menjadi tugas pemerintah. Untuk dapat berperan secara optimal penting kirannya mengetahui bagaimana sistem kinerja dan peran Lembaga Legislatif dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Niken Wahyuning Retno Mumpuni; Andi M.A. Makkasau
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.435 KB)

Abstract

Pungutan liar erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal melakukan pelayanan.Sejumlah instansi atau lembaga pengawas telah terbentuk, namun budaya pungli tidak kunjung bisa dihilangkan.Laporan Pungutan Liar di DIY paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan. Kemudian pada tahunn 2016 berdasarkan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentag Saber Pungli, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY.Peran utama Satgas Saber Pungli diantaranya sebagai intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden.Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejauh mana kedudukan Satgas Saber Pungli, serta mengelaborasi penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini kedudukan Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli menjadi salah satu legal standing bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut diberantas, namun muncul kekhawatiran terjadinya tumpang tindih  antara badan atau lembaga pemerintahan. Selain itu, penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Simpulan belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan, dan bilamana ada temuan maka akan dilakukan upaya represif
MENUMBUHKAN KEDISIPLINAN DAN SADAR HUKUM DI KELOMPOK KARANGTARUNA DESA NOGOTIRTO Niken Wahyuning Retno Mumpuni; Ariesta Wibisono Anditya; Misran Wahyudi; Anak Agung Istri Agung Vidya Berliana Berliana; Ni Luh Novi Astawati; Arya Dewangkara
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bersinergi Inovatif Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bersinergi Inovatif
Publisher : PT. Gelora Cipta Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61674/jpkmbi.v1i1.86

Abstract

Disiplin merupakan faktor utama untuk meraih kesuksesan. Sikap dan batin yang kuat dan terarah yang akan menentukan keberhasilan kita di masa depan. Hal ini yang akan menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Karena orang yang sukses adalah orang yang dapat mengsinkronkan antara perilaku dengan hawa nafsunya sehingga ia dapat mengontrol dirinya sendiri serta dapat memposisikan dirinya dengan baik. tujuan dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu dapat menumbuhkan pemahaman kepada generasi muda agar mengetahui hukum-hukum tertentu dan menwujudkan kedisiplinan serta kesadaran dalam masyarakat. Metode yang dipakai adalah metode ceramah dan tanya jawab. Dan dari hasil penyuluhan didapat antusias para peserta bahwa pentingnya kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam hidup di masyarakat. Karena kedisiplinan merupakan kunci utama dalam membangun karakter manusia yang unggul. Mimpi besar seorang remaja harapan bangsa hanya dapat terwujud dengan menanamkan sikap disiplin dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jika kedisiplinan sudah melekat dan Menjadi karakter seorang remaja, makai a tidak mudah terpengaruh pada hal-hal negative atau yang tidak penting. Remaja sebagai role model bagi adik-adiknya di masyarakat terkait dasar hukum. Remaja harus mampu Menjadi pelopor warga masyarakat yang disiplin dan memiliki budaya taat hukum.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY Amara Arruum Acknaasya; Niken Wahyuning Retno Mumpuni
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.7109

Abstract

This research aims to examine the authority and role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance in civil cases, with a case study conducted at the High Prosecutor's Office in Yogyakarta Special Region. The study explores the application of legal rules and analyzes the implementation of legal assistance provided by the Prosecutor's Office in cases of defaulted loans faced by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned financial institution supporting SMEs, using both normative and empirical approaches. Primary legal materials such as various related laws and secondary legal materials from journal articles and literature were utilized. The research findings indicate that State Prosecutors significantly influence the provision of non-litigation legal assistance, yet encounter several obstacles. External obstacles include debtors' lack of awareness of their obligations and minimal requests for legal assistance from government agencies, state-owned enterprises, and regional-owned enterprises (BUMD). Meanwhile, internal obstacles primarily relate to budget limitations that hinder the efficiency and effectiveness of handling civil cases. The case highlighted in this study involves the collection of a working capital loan amounting to IDR 45 million provided by PT. PNM Branch Yogyakarta to a debtor who failed to repay. Through case analysis, it was found that State Prosecutors undertook a series of steps from receiving requests for legal assistance, collecting data and evidence, to negotiating and resolving the issue. In this case, negotiations successfully recovered state finances with the debtor settling outstanding debts amounting to IDR 27,925,995. This research underscores the role of State Prosecutors in providing non-litigation legal assistance and emphasizes the need for increased understanding and budget allocation to optimize the resolution of non-litigation civil cases.
Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap) Erna Agustin; Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Syntax Idea 3352-3369
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i8.4295

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu. Permasalahan kredit macet dapat diibaratkan suatu proses seperti api dalam sekam. Banyaknya gejala negatif penyebab kasus kredit macet yang muncul jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika gejala tersebut dapat dideteksi dengan benar dan ditangani secara profesional, besar harapan kredit yang bermasalah dapat diselamatkan. Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisis data. Pihak kejaksaan dalam menjalankan kuasanya dibidang tersebut bertindak atas dasar SKK yang ditujukan kepada kepala kejaksaan yang selanjutnya kepala kejaksaan melimpahkan dengan menunjuk jaksa pengacara negara melalui Surat Kuasa Substitusi. SKK ditujukan untuk dan atas nama perusahaan dalam hal ini adalah pihak bank dalam hal terdapat persoalan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan berkenaan dengan penanganan atau penyelesaian persoalan kredit macet atau bermasalah yang sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan oleh pihak bank kepada nasabah namun tidak diindahkan, dengan dilakukan upaya penagihan oleh Jaksa Pengacara Negara para debitur akhirnya melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan keuangan negara
Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu) Setiawan, Alicia Dwi Wulandari; Mumpuni, Niken Wahyuning Retno
Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2025): July
Publisher : Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kamandanu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/educatoria.v5i3.551

Abstract

This study discusses the application of criminal law to the negligence of motor vehicle drivers resulting in death, based on the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (LLAJ Law), specifically Article 310 paragraph (4). This study focuses on a case study at the Kotamobagu District Court by examining several decisions that show differences in judges' decisions regarding criminal acts that have similar elements of offenses. This study aims to examine the application of the theory of culpa and the theory of criminal responsibility in assessing negligence, as well as assessing the consistency of judges' legal considerations. The method used is normative juridical with a statutory approach and decision studies. This study also links the theory of culpa as the basis for error and the theory of criminal responsibility to assess the extent to which negligence can be subject to criminal sanctions. The results of the study show that despite the similarities in the forms of negligence, judges impose different sanctions based on considerations such as the level of error, the defendant's attitude, and the victim's contribution. This shows the importance of the presence of the principles of justice, legal certainty, and benefit in criminal decisions. This study recommends revising articles related to traffic crimes and strengthening jurisprudence so that the application of the law is more consistent and fair.
Mental Health of Violence Survivors: Analysis of Resilience Levels with Emotion Regulation as a Moderator Pusvitasari, Putri; Mumpuni, Niken Wahyuning Retno; Arifani, Hasnatya Adya
MOTIVA: JURNAL PSIKOLOGI Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/mv.v8i1.8262

Abstract

Abstract :The acts of violence that are currently occurring are attracting enough public attention, be it physical, psychological, sexual, or domestic violence. Violence that occurs can have an impact on psychological disorders, thus affecting a person's mental health. To face this condition, survivors of violence need resilience, which is expected to help them survive so they can continue to live their daily lives well. The problems experienced by survivors of violence also involve emotions; where when individuals are able to regulate their emotions well, they will be able to achieve better mental health. This research aims to examine the moderating effect of emotional regulation on the relationship between resilience and mental health in survivors of violence. The research was conducted by distributing the scale to 101 female and male survivors of gender violence in Yogyakarta. Resilience was measured using the resilience scale, mental health was measured using the mental health scale (SKM-12), and emotional regulation used the emotion regulation scale. Data was processed using moderated regression analysis using the absolute difference test method. The results show that resilience (p = 0.000) directly influences mental health. Meanwhile, emotional regulation (p = 0.208) does not influence mental health. However, emotional regulation has been proven to moderate the relationship between resilience and mental health in survivors of violence.
Co-Authors Alif Pratama Amara Arruum Acknaasya Anak Agung Istri Agung Vidya Berliana Berliana Andi M.A. Makkasau Anditya, Ariesta Wibisono Anisa Miftahul Firdaus Arifani, Hasnatya Adya Arya Dewangkara Erna Agustin Misran Wahyudi Muhammad Imam Samodra Mustika Prabaningrum Kusumawati, Mustika Prabaningrum Ni Luh Novi Astawati Pusvitasari, Putri Setiawan, Alicia Dwi Wulandari Wahyu Adi Mudiparwanto