Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) ]]>
<![CDATA[Mumpuni, Niken Wahyuning Retno]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2282
<![CDATA[Kementerian Pertahanan/TNI memiliki komitmen yang kuat dan fokus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Saat ini instansi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) banyak memiliki lahan dan bangunan strategis yang sangat potensial untuk didayagunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja timbul permasalahan ketika aset yang dimiliki oleh TNI AD berupa tanah dan atau bangunan dikuasai oleh masyarakat sipil secara turun temurun yang secara otomatis TNI AD tidak dapat memanfaatkan BMN tersebut.Peneliti memfokuskan 2 (dua) hal permasalahan dalam tulisan ini, yang pertama terkait dengan Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Konsepsi Penyelesaian Permasalahan terhadap Barang Milik Negara (Tanah) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum adminitrasi negara, hukum perdata serta hukum milier. Dan merupakan langkah positif bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sebagai sarana untuk memacu penelitian lanjutan.Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder,sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer. Kata Kunci: Pengelolaan, BMN, TNI AD.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Satria Sukananda]]>;
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (686.892 KB)
<![CDATA[Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak. fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas salah satu bentuk dari cacat kehendak yaitu kesesatan atau Kekhilafan (dwalling) dalam sebuah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan Adanya kesesatan dalam pembentukan kata sepakat, tidak mengakibatkan batalnya (nietig) perjanjian. Dikaitkan dengan persyaratan sahnya kontrak atau perjanjian berdasar pasal 1320 KUHPerdata, kesesatan ini berkaitan dengan tidak lengkapnya persyaratan subjektif. Tidak lengkap persyaratan subjektif hanya berakibat pada “dapat dibatalkanya” Perjanjian. Kata kunci: Kesepakatan, Perjanjian, Kekhilafan]]>
<![CDATA[Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia ]]>
<![CDATA[Satria Sukananda]]>;
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (708.426 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v5i2.559
<![CDATA[Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang dapat dilakukan seperti joint venture, joint enterpirse, production sharing contract, maupun bentuk kerjasama lainnya. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan joint venture, yaitu persyaratan bahwa penanaman modal asing harus membentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Penilitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia dewasa ini mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk usaha patungan berbentuk Equity Joint Venture. ketentuan mengenai Daftar Negative Investasi (DN) diatur dalam Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 yang berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, salah satunya mensyaratkan terkait dengan batasan kepemilikan modal asing. Dengan demikian secara tidak langsung ketentuan tersebut mewajibkan penanam modal asing untuk bermitra dengan penanam modal dalam negeri dengan membentuk joint venture enterprise atau equity joint venture. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemodal dalam negeri dengan penanam modal asing dalam bentuk joint venture dapat dilihat dari tiga aspek antara lain politik, hukum dan ekonomi.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS) ]]>
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>;
<![CDATA[Ade Gunawan]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1328
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerbitan izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) serta menganalisa hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya OSS tidak menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin usaha, serta ada beberapa masalah pada pelaksanaan sistem OSS baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak pelaku usaha.]]>
<![CDATA[PENGENALAN PENGURUSAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERORANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION ]]>
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>
<![CDATA[ AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2022): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v6i2.1682
<![CDATA[Sebelum melaksanakan kegiatan usaha baik itu usaha yang bersifat besar maupun mikro menengah kecil dan perorangan wajib untuk mengurus Izin Usaha melalui aplikasi Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. Permasalahan yang sering ditemui adalah masih banyak masyarakat sebagai pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan presepsi masyarakat mengenai pengurusan izin usaha yang cukup rumit dan bagi pelaku usaha kecil dan perorangan tidak perlu untuk memohonkan izin usaha sehingga banyak yang belum mendaftarkan kegiatan usahanya dan saat ini pemerintah telah menyediakan opsi baru yakni perusahaan perorangan yang cukup didirikan cukup satu orang.Selain itu permasalahan yang di hadapi juga dikarenakan pengurusan dengan system online yang belum banyak masyarakat memahami prosedur pengajuannya terlebih lagi munculnya Undang-Undang Cipta kerja. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berkaitan dengan penyuluhan dan Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perorangan dan Usaha Kecil Menengah Mikro Melalui OSS. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan penyuluhan materi dan pengenalan, menyelenggarakan sosialisasi prosedur pendafatran izin usaha, dan berpraktek secara langsung untuk mendapatkan Nomor induk berusaha.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur ]]>
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>;
<![CDATA[Gunawan, Ade]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1963
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah harus mengupayakan untuk membentuk peraturan KPBU tentang Penyediaan Infrastruktur di tingkat daerah melalui kewenangan desentralisasi yang dimilikinya guna menjadi acuan dalam pelaksanaan KPBU di tingkat daerah dan meningkatkan minat investasi swasta agar percepatan pembangunan infratsruktur yang merata dapat terlaksana dengan optimal.]]>
<![CDATA[Justice Collaborator Bagi Tersangka Bharada E Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir J ]]>
<![CDATA[Septian, Akhmad Rizky]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3147
<![CDATA[Justice collaborators are actors who cooperate with law enforcement to uncover serious and organized cases, such as the crime of premeditated murder experienced by Brigadier J. The crime of premeditated murder is an act of murder preceded by a premeditated murder. The purpose of this study was to find out how justice collaborators are regulated in positive law in Indonesia and how to determine justice collaborators for the suspect Bharada E. This research uses normative research methods, with statutory, conceptual and perceptual approaches. The results of the discussion concluded that the regulation or legal basis for justice collaborators in positive law in Indonesia was pioneered from international agreements then ratified, namely Law No. 7 of 2006 regarding the UN Convention Against Corruption. Bharada E submitted an application to LPSK to obtain status as Justice Collaborator on the grounds that Baharada E was not the main perpetrator and was willing to provide information to law enforcement about the actual incident which was later granted by LPSK.]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perlindungan Hukum Pada PT. Telmark Integrasi Indonesia Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Harita, Wisu vorizato]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26753/jlr.v2i1.1014
<![CDATA[Many companies use a Specific Time Work Agreement (PKWT) system for their workers to streamline expenses. However, in practice, it is not uncommon to encounter violations that are not in accordance with Law No. 11 of 2020 on Job Creation. This study uses a normative-empirical method with data collection techniques in the form of literature studies that have been studied legally by secondary, tertiary, and analyzed by means of a qualitative approach. Based on the research results, the authors found a discrepancy between PT. Telmark Integration Indonesia in the implementation of PKWT in Article 81 number 14 and Article 81 number 15 on Law No. 11 of 2020 on Job Creation, namely a probationary period for workers. Furthermore, the authors found that PT. Telmark Integrasi Indonesia in providing legal protection has not all been implemented in accordance with the legislation Article 156 number 44 on Law No. 11 of 2020 on Job Creation in which the company only gives workers rights starting from the remaining working period of the worker. Legal remedies that can be taken by workers are holding deliberations or called bipartite up to reporting to relevant agencies according to what is regulated in Article 3 on Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes.]]>
<![CDATA[Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) ]]>
<![CDATA[Gunawan, Ade]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26753/jlr.v2i1.1045
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and provide an overview implementation issuance of business licenses through of the Online Single Submission System (OSS), as well as researching and reviewing developments regarding the Online Single Submission System (OSS).The Enterpenuer in carrying out business activities require a business license. After the Online Single Submission System (OSS) comes into applied, Enterpenuer in applying for business licenses online by accessing the Online Single Submission System (OSS). When a business license has been issued from the OSS system, entrepeneur must do procedure of “komitmen izin usaha” for business licenses. The entrepeneurs consider the issuance of business licenses only enough through the OSS system, and they don’t know that there are other procedures after that. That is what causes do not take care of their “komitmen izin usaha”. To overcome thats problems, The Central Government is developing an Online Single Submission (OSS) System, by changing to a risk-based business permit system on Online Single Submission (OSS) System. Therefore, There are several problems that need to be studied and researched, namely how far is the understanding of business actors in terms of applying for business licenses through the Online Single Submission (OSS) System, as well as how the development of changes in the Online Single Submission (OSS) System. This study uses an empirical juridical approach to find out the results of the research. has been processed in detail into the form of descriptive sentences.]]>
<![CDATA[Peran Self Efficacy Academik dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Ketidakjujuran Akademik ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Deni Santi]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>;
<![CDATA[Erwansyah, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K) Vol 5, No 3 (2024): J-P3K DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Mata Pena Madani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51849/j-p3k.v5i3.502
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu secara empirik self efficacy akademik dan dukungan sosial teman sebaya dengan ketidakjujuran akademik. Subjek dalam penelitian ini yaitu kelas IX SMP sebanyak 108 siswa. Metode yang dugunakan adalah metode kuantitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self efficacy akademik, skala dukungan sosial teman sebanya dan skala ketidakjujuran akademik. Analisis data penelitian dengan menggunakan teknik analisis uji-t yaitu regresi ganda dan korelasi parsial. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu adanya hubungan self efficacy akademik dan dukungan sosial teman sebaya dengan ketidakjujuan akademik diterima dengan nilai R= 0,588, p= 0,000 (p0,01). Sumbangan yang diberikan self efficacy akademik dan dukungan sosial teman sebaya sebanyak 35,5%. Hasil korelasi parsial menunjukkan adanya hubungan positif antara self efficacy akademik dengan dukungan sosial teman sebaya dan terdapat hubungan negatif self efficacy akademik dengan ketidakjujuran akademik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara self efficacy akademik dan dukungan sosial teman sebaya dengan ketidakjujuran akademik.]]>
