Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

IMPLIKASI ACFTA TERHADAP TENAGA KERJA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA NINA NIKEN LESTARI, SH A.21211056, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTGlobalization of the international community in the 21st century is characterized by a climate of intensified globalization. In 2010, the Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Agreement or CAFTA with the Chinese state . Started in 2004, the ASEAN countries have signed the CAFTA , the free trade agreement to start in China with various provisions on trade between ASEAN and China - such as import duty was gradually reduced . On schedule then in 2010, the CAFTA entered the category of normal track 1 on January 1, 2010. Amongst ASEAN countries will be held on ASEAN Connectivity ( lane nexus Southeast Asia ), which is anticipated by the Indonesian government with the operation of the Port Socah 2020. On the other hand the various parties concerned CAFTA agreement will weaken the national economy , further threatening layoffs will occur and lead to rising unemployment in Indonesia due to the competitiveness of Indonesian products are low , and the people unprepared to face the global competition . Competitiveness is synonymous with the uniqueness of a product compared with other regions made . In 2010 Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Area or ACFTA with China. Various parties concerned the deal would weaken the national economy, further threatening trade for domestic industrial products and led to the rampant layoffs . ABSTRAKGlobalisasi dunia internasional pada abad ke-21 ini ditengarai dengan iklim globalisasi yang semakin menguat. Pada tahun 2010 ini negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati China Asean Free Trade Agreement atau CAFTA dengan negara China. Dimulai pada tahun 2004 negara-negara ASEAN telah menandatangani CAFTA tersebut, yakni kesepakatan untuk memulai perdagangan bebas dengan Cina dengan berbagai ketentuan tentang perdagangan antara ASEAN dan Cina seperti bea masuk yang secara bertahap dikurangi. Sesuai jadual maka pada tahun 2010 ini CAFTA memasuki katagori normal track 1 pada tanggal 1 Januari 2010. Diantara sesama Negara ASEAN akan diselengarakan ASEAN Connectivity (jalur perhubungan Asia Tenggara), yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengoperasian Pelabuhan Socah tahun 2020 nanti. Di sisi lain berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan CAFTA ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam akan terjadi banyaknya PHK dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan daya saing produk Indonesia yang rendah, dan ketidaksiapan rakyat menghadapi persaingan global. Pada tahun 2010 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati Asean China Free Trade Area atau ACFTA dengan negara China. Berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam perdagangan untuk produk-produk industri domestic dan berujung pada maraknya PHK.
Sosialisasi Peran dan Posisi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Pada Pemilu 2019 di Kalimantan Barat Anshari Anshari; M. Fajrin; Nina Niken Lestari
Jurnal Buletin Al-Ribaath Vol 16, No 1 (2019): Buletin Al-Ribaath
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1028.762 KB) | DOI: 10.29406/br.v16i1.1524

Abstract

Dalam kontestasi politik bangsa (pesta demokrasi), Persyarikatan Muhammadiyah mempertegas posisi netralnya terhadap kekuatan-kekuatan politik praktis. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. Maka, Sosialisasi terhadap Peran dan Posisi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Pada Pemilu 2019 di Kalimantan Barat penting untuk dilaksanakan. Diharapkan agar generasi muda Muhammadiyah di Indonesia, atau di Kalimantan Barat khususnya mengetahui posisi strategis kader Muhammadiyah sebagai organisatoris atau kelembagaan maupun secara person atau individu dalam menentukan sikap, pilihan, dan tindakan dalam rangka menghadapi tahun politik di Pemilu 2019.
PRODUKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA-DESA PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA Amiruddin, Denie; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.537 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1791

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).
EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (TELAAH YURIDIS EMPIRIK TERHADAP KASUS DELINKUENSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) Anshari, Anshari; Lestari, Nina Niken; Agustina, Anisa
Res Judicata Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2501

Abstract

Delinkuensi atau kenakalan dari kelompok anak dan remaja kian marak dan berkembang, dengan berbagai jenis perilaku menyimpang yang dilakukan. Anak yang berkonflik hukum (Juvenile Deliquency) biasanya masih duduk di bangku tingkat sekolah ataupun sudah mulai mencari pekerjaan. Sedangkan sekolah atau lembaga pendidikan merupakan ujung tombak penyelesaian konflik anak tanpa kekerasan, atau lingkungan pembentuk budaya dan moralitas. Di sisi lain, pengangguran dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keahlian merupakan masalah lain dari kelompok remaja dan kelompok dewasa-muda. Perilaku menyimpang (pelanggaran aturan hukum pidana) adalah antara lain karena tidak terpenuhinya “rising expectations” mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi. Penerapan aturan-hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal adanya konsep Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan tujuan dari Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Semua proses Diversi tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun, keberhasilan dan kegagalan proses diversi dapat dilihat dari proses dan hasil musyawarah yang dilakukan, begitupula hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (pidana). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, disertai dengan kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan diversi dan keadilan restoratif. Maka dari itu urgensi dari penelitian ini, pentingnya untuk mengetahui  “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)”.
Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kawasan Ekoregion Danau Lindung Di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kalimantan Barat Lestari, Nina Niken; Anshari, Anshari
Res Judicata Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4681

Abstract

Interaksi manusia dengan alam sekitar seringkali mengorbankan alam itu sendiri. Sebagai penopang kehidupan manusia, kekayaan alam baik sumber-sumber daya alam dimanfaatkan sebebas-bebasnya dan sebesar-besarnya. Seakan tak memiliki aturan yang membatasi perlakuan manusia terhadap sumber daya alam tersebut, manusia berlomba-lomba membangun infrastruktur wilayah namun abai terhadap eksistensi keberadaan kekayaan alam. Beruntung masih ada segelintir masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan akses sumber daya alam tersebut memiliki kesadaran terhadap pelestarian Kawasan sumber daya alam dengan melahirkan aturan-aturan yang bersifat kearifan local guna mengendalika interaksi perilaku manusia terhadap alam lingkungan sekitar guna keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri agar tertib dan ramah dalam mengelola sumber daya alam maupun menjaga dan melestarikan alam sebagai makhluk hidup yang perlu dirawat keberadaannya.
Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila Oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak (Putusan Nomor 53-K/Pm.I-05/Ad/Ix/2017) Anshari, Anshari; Tupan, Azzahra Lalili Firdaus; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v6i1.5953

Abstract

ABSTRACKThe military has privileges in the field of law by having its own legal rules, one of which is the Military Criminal Law as a material law that is stipulated and enforced against the Indonesian National Armed Forces (TNI). At the formal level, the Military Criminal Code (KUHPM) is used. The proceedings in the Military Court are regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. There are also criminal cases where the perpetrator is a soldier, one of which is immoral crime which in this study is used in decision number 53-K/PM.I-05/AD/IX/2017 to critically explain the procession of first-level military court proceedings. The purpose of this study is to find out the procedures for criminalizing TNI Soldiers according to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. The settlement process was carried out at the 1-05 Pontianak Military Court. In order to find out the settlement process carried out at the Pontianak 1-05 Military Court. This type of research is empirical research, using a qualitative approach, data collection techniques used by interviews, data analysis techniques with qualitative analysis. The results of this study, the State will provide sanctions to any perpetrators of violations such as criminal acts, the Military Court also has a criminal and criminal system that is guided by the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. There are differences in the process of criminal proceedings in the General Court and the Military Court which perhaps many civil society do not know about. In decision number 53-K/PM-I.05/AD/IX/2017 it explains the process of settling an immoral crime case committed by a TNI soldier and the settlement is in accordance with the rules that apply to Law number 31 of 1997 concerning Justice Military.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Sambas Dewi, Anugerah; Anshari, Ashari; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9110

Abstract

The advancement of time brings more complex challenges, including the circulation of narcotics. Narcotics abuse has become an increasingly serious issue in many areas of Indonesia. This phenomenon occurs not only in major cities but also in regions such as Sambas Regency. This research aims to examine the efforts made by the police to combat narcotics abuse in the Sambas Regency area and to identify the obstacles faced by the police in tackling narcotics abuse. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, utilizing primary data obtained through direct interviews and secondary data gathered from literature sources. The results of this study indicate that the police efforts in combating narcotics abuse in Sambas Regency include pre-emptive, preventive, repressive actions, as well as rehabilitation and guidance. The obstacles faced by the police include internal challenges such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, difficulty in obtaining strong physical evidence, and challenges in legal proof. External factors from the environment and society include limited public information and participation, environmental influences, geographical factors, and uneven dissemination of education and outreach programs.
Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Tionghoa Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Pontianak Okrasiansah, Aldi; Hazilina, Hazilina; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9112

Abstract

Marriage Registration is very important in the legal system in Indonesia because it functions to provide certainty and legal protection for married couples and their children. However, in practice, not all Chinese people in Pontianak City prioritize ancestral customs and beliefs in carrying out marriages. This study aims to analyze the level of legal awareness of the Chinese community towards marriage registration and find out the legal impact if the marriage is not officially registered. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data was obtained through questionnaires, interviews, and documentation, then analyzed descriptively. The results of the study show that although some Chinese people already understand the importance of marriage registration, there are still many who have not registered their marriages due to cultural reasons, processes that are considered complicated, and lack of socialization from the government. As a result, various legal problems arise such as unclear marital legal status, neglected civil rights of couples, and difficulties in taking care of documents needed by children. This research proposes the need for a collaborative approach between the government and customary/religious leaders in increasing legal awareness, as well as simplifying the registration administration process to make it more accessible to the public.
Analisis Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Kota Pontianak Kalimantan Barat Romadhon, Dimas Dzuhri; Soedagoeng, Gembongseto Hendro; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9113

Abstract

Vehicle leasing agreements in Pontianak City, West Kalimantan often cause legal problems, especially in relation to deviations from the principle of good faith as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This principle requires each party to the agreement to carry out obligations honestly, fairly, and in accordance with the norms of decency prevailing in the community. This research aims to identify concrete forms of deviation from the principle of good faith in the practice of vehicle leasing and analyze its legal impact on the relationship between business actors and consumers. This research uses an empirical method with a socio-legal approach, and data collection is carried out through interviews with vehicle rental business owners and consumers who have suffered losses. The results showed that deviations occurred at the stages before, during, and after the implementation of the agreement, with forms such as embezzlement of vehicles, use of vehicles for criminal acts, late returns, and dishonest utilization of contract concessions. These deviations cause financial losses, legal uncertainty, and decreased trust between parties. Therefore, it is necessary to increase legal awareness, formulate more detailed and firm contracts, and equal legal protection for both parties in order to enforce the principle of good faith in every vehicle rental transaction.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1739 K/Pdt/2016 Mengenai Perusahaan Asuransi yang tidak Membayar Klaim secara Penuh Gustiani, Rosa; Febriany, Tri Atika; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9119

Abstract

The high cost of medical care, including hospitalization, medication, and transportation, has led many people to choose health insurance to transfer some of the financial risks caused by the uncertainty of medical events. Risk in insurance is related to the possibility of financial loss. However, despite insurance agreements clearly outlining rights and obligations, insurance companies often fail to fulfill their responsibilities, as evidenced in the Supreme Court of Justice Decision Number 1739 K/Pdt/2016 regarding the rejection of a life insurance claim by PT. BNI LIFE INSURANCE. This study aims to analyze the legal consequences of discrepancies in claim payments and the factors that cause them. Using a sociological and descriptive legal research method, the study shows that disputes can be resolved through negotiation, arbitration, or litigation, depending on the terms of the insurance policy. The claim denial occurred due to the policyholder's dishonesty in disclosing their health condition during the policy registration, which violated the principles of transparency and honesty in insurance.