Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.633

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal NESTOR Magister Hukum JURNAL PENGABDI Al-Khidmah Res Judicata JHCLS Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)

Febriany, Tri Atika

Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak

Author-ID : 405125

Arts Humanities Control & Systems Engineering Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA PADA SMA MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK Febriany, Tri Atika
Jurnal Pengabdi Vol 2, No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Universitas Tanjungpura

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan timbulnya keinginan kebebasan dalam mencari jati diri. Kebebasan dan keinginan tersebut mendorong para remaja untuk melakukan hal-hal baru, termasuk melakukan hal yang dapat menimbulkan dampak kesehatan yang negatif bagi dirinya, salah satunya ialah perilaku seks pranikah. Pada masa remaja terjadi perubahan-perubahan terhadao fisik, emosi, maupun psikologis termasuk kognitif. Perubahan biologis, psikologis dan sosial terjadi pada masa transisi remaja dari anak-anak ke dewasa, yang secara menyeluruh dapat menjadi masalah bagi remaja. Banyaknya permasalahan yang muncul pada masa remaja, sehingga memerlukan suatu layanan kesehatan bagi remaja yang memadai. Saat ini pelayanan kesehatan untuk remaja dirasa masih belum optimal, melalui program berbasis kesehatan dan konseling remaja, oleh karena itu Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Pontianak melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja Milik Nasyiatul Aisyiyah (PASHMINA). Kegiatan ini merupakan salah satu solusi yang diberikan dengan harapan dapat mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA) TERKAIT INDUSTRI DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA TRI ATIKA FEBRIANY, SH A.21211057, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTcountries (Indonesia, Thailand , Malaysia , Singapore , Philippines and Brunei Darussalam) with China , which is called the ASEAN -China Free Trade Agreement (ACFTA). These free trade is in the form of a tax rate reduction for goods on a regular basis up to 0% , the tariff reduction program framework of free trade between ASEAN and China, carried out in stages beginning on January 1, 2004 for EHP This thesis discusses about the implication problem of ASEAN - China Free Trade Area focusing on industry and government efforts to mitigate them. Free trade agreement concluded between Indonesia with some countries and China are summarized in the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China which is more commonly known as the ASEAN - China Free Trade Area. Indonesia bind themselves and joined by what is called the ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) , by ratifying the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People 's Republic of China (ASEAN - China) on 15 June 2004 through Presidential Decree No. 48 of 2004 . Which Indonesia has had to open up the domestic market to the wider ASEAN countries and China. The opening of this market is the embodiment of a free trade agreement between th

Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Anak-anak di Panti Asuhan Tunas Harapan Hazilina Hazilina; Gembongseto Hendro Soedagoeng; Tri Atika Febriany
Al-Khidmah Vol 4, No 1 (2021): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/al-khidmah.v4i1.2485

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selanjutnya dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan demikian semestinya semua orang memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan pelayanan masyarakat demikian pula terhadap perlindungan hukum. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi nya adalah bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, meskipun dalam kehidupan tidak jarang kita temukan kekerasan yang dialami oleh anak, hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk menanggulanginya. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Panti Asuhan Tunas Harapan ini dimaksudkan untuk membekali anak-anak tentang pentingnya pengetahuan tentang hukum, dan mengapa hukum itu harus dipatuhi, bukan saja hukum Negara tetapi yang jauh lebih penting adalah mematuhi hukum agama. Mematuhi hukum agama secara baik dan benar akan melahirkan manusia-manusia berakhlak mulia yang menebar kebaikan untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemaslahatan dimuka bumi.

The Implementation of Intellectual Property Registration for Startups in the Industrial Revolution Era 4.0 in Pontianak Tri Atika Febriany; Heru Yudi Kurniawan; Deni Setiyawan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 3 (2022): November, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The development of thinking supported by the ease of obtaining information in real-time with the assistance of a smartphone has changed a person’s pattern of life and the way to socialize. With the current technology, face-to-face socialization has been shifted to video calls. Not only socializing patterns, trading patterns have also been affected. Today trading process is not only held conventionally (buyers come to the store), but also by using the available applications. Through the applications, we can buy goods without having to leave the house. The presence of this change cannot be separated from the role of technology-based startups which create an application offering a variety of convenience services. The growth of the nation’s startups has now penetrated the world market. Some Indonesian startups have a valuation of US $ 1 billion and are included in the Unicorn class such as Tokopedia, Buka Lapak, and Traveloka. Now Go-Jek has also entered the Decacorn class. To protect their business, businessmen need to register their brands for intellectual property. Considering the importance of intellectual property in the industrial revolution 4.0, the researchers carried out this research to protect digital startups in Pontianak, especially in terms of intellectual property registration.

Trademark Protection Regulations for MSMEs in Advancing an Equitable Creative Economy Anis Mashdurohatun; Tri Atika Febriany; Jentung Wisnu Murti; Seftia Azrianti; Mustafa Khedewi
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v6i2.1020

Trademark protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is essential to ensuring legal certainty, enhancing business competitiveness, and fostering an equitable creative economy. However, Indonesia's current trademark legal framework remains insufficiently responsive to the distinctive needs and characteristics of MSMEs. This study aims to examine the shortcomings of the current trademark protection framework applicable to MSMEs and to formulate an ideal regulatory model capable of supporting the development of an equitable creative economy. Adopting a socio-legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that trademark protection for MSMEs remains inadequate due to the implementation of the first to file principle, the absence of affirmative legal protection, weak institutional coordination, limited access to legal assistance, and the ineffectiveness of trademark infringement enforcement mechanisms in the digital era. Accordingly, reconstruction of the trademark protection framework is necessary through a justice oriented regulatory model that integrates affirmative protection for MSMEs, institutional strengthening, and digital law enforcement in order to ensure legal certainty, substantive justice, and sustainable economic development.

Efektivitas Penggunaan Video sebagai Media Pembelajaran pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata) Febriany, Tri Atika; Kurniawan, Heru Yudi
Res Judicata Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kemahiran calon sarjana hukum dalam tata cara beracara. Sebagai mata kuliah pembuka yang kemudian akan dilanjutkan dengan Praktek Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH mahasiswa dapat memahami bagaimana teori serta praktik beracara. Timbul suatu persoalan yang mana dalam suatu teori beracara yang panjang tetapi tidak dapat memiliki suatu visualisasi yang baik. Untuk itu dirasa perlu memberikan gambaran bagaimana jalannya persidangan, dengan pemberian media berlajar dalam bentuk Video. Melakukan perekaman pada jalannya persidangan diperbolehkan sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Sesungguhnya memperoleh Video Persidangan tidaklah sukar di zaman sekarang, kemudahan akses internet dan media sosial “youtube” telah memberikan akses secara gratis, akan tetapi hal ini tidak akan menambah khazanah keotentikan hak cipta, serta tidak dapat memberikan kesempatan calon sarjana hukum UM Pontianak menambah dan mengasah kemampuan kemahiran dibidang beracara dimuka pengadilan.

PEMANFAATAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK MEMBANTU PROSES PENELITIAN INDETIFIKASI LOKASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH TERLANTAR Kurniawan, Heru Yudi; Febriany, Tri Atika
Res Judicata Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2598

Persoalan tanah terlantar bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sudah banyak aturan terdahulu yang dapat dijadikan dasar pelarangan bagi seseorang atau badan hukum untuk tidak memanfaatkan lahan / tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukan hak yang diberikan oleh negara. Tanah – tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar dapat ditemukan dengan ciri-ciri fisik lokasi tanah tidak dirawat, ditumbuhi dengan tanaman liar dan tidak jarang menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran data penelitian tentang lokasi tanah terindikasi terlantar saat ini dapat memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone) karna dapat menghasilkan gambar yang baik serta efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Melihat kejadian sebenarnya yang dialami dilokasi penelitian secara realtime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pesawat tanpa awak (drone) dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat proses pengumpulan data, efisiensi waktu serta anggaran

Analisis Yuridis Terhadap Rencana Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Sebagai Langkah Preventif Menekan Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak Kurniawan, Heru Yudi; Febriany, Tri Atika
Res Judicata Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3762

ABSTRACT The purpose of this research is to find out whether the utilization of land that is indicated neglected if it is utilized can be a preventive measure to suppress the increasing area of land fires in the city of Pontianak. This study uses a normative research method, by conducting a study of Government Regulation No. 11/2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land. To support this research, direct monitoring was also carried out at the locations where land fires had occurred in the city of Pontianak. From the activities that have been carried out, the application of land use indicates that neglect has not fully occurred considering that there are still many lands that have not been utilized, either as locations for planting or used for other uses, such as residential development. In order for synergy in preventing forest and land fires in the city of Pontianak, there needs to be synergy between the government, universities and the community so that the use of abandoned land / non-productive land can have an impact on improving the economy of the people of Pontianak city so that it has an impact on Regional Original Income (PAD) in Pontianak CityKeywords: Indicated Derelict Land, forest fires, Pontianak City. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar apabila dimanfaatkan dapat menjadi Langkah pencegahan untuk menekan bertambahnya luas area kebakaran lahan di kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Untuk mendukung penelitian ini dilakukan pula pemantauan langsung pada lokasi-lokasi bekas terjadinya kebakaran lahan di kota Pontianak. Dari kegiatan yang telah dilakukan penerapan penggunaan tanah terindikasi terlantar belum sepenuhnya terjadi mengingat masih banyak lahan-lahan yang belum digunakan sebagai lokasi bercocok tanam maupun dipakai pada peruntukan lainnya seperti pembangunan pemukiman penduduk. Agar terjadinya sinergisitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota Pontianak, perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat agar pemanfatan tanah terindikasi terlantar / lahan non produktif dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarkat kota pontianak sehingga berdampak pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.Kata Kunci: Tanah Terindikasi Terlantar, Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, Kota Pontianak

Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pada Pelaku Usaha Mikro & Kecil Di Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Riswana, Irma Fitri; Febriany, Tri Atika; Kurniawan, Heru Yudi
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9111

This research aims to analyze the level of legal awareness and the obstacles faced by Micro and Small Enterprises (UMK) in the trademark registration process in Tanah Pinoh District, Melawi Regency. In an increasingly competitive global market, protecting intellectual property, particularly trademarks, is crucial to ensuring product identity and market competitiveness. However, many UMK actors are unaware of the legal importance of trademark registration, resulting in a lack of protection for their business assets. The study employs a juridical-empirical approach, with primary data obtained through interviews with UMK actors and related agencies, and secondary data from literature reviews. The findings reveal that low legal literacy, limited government outreach, and the perception that trademark registration is complicated and costly are major obstacles. Even when free registration programs are available, participation rates remain low.Trademarks serve not only as unique identifiers but also as legal safeguards that ensure business continuity and prevent infringement or duplication. Registration enhances product credibility and consumer trust. Therefore, more effective strategies are needed to raise awareness among UMK actors through sustained legal education, simplified administrative processes, and stronger regional government support. This research aims to inform policymakers in designing fairer and more inclusive intellectual property protection strategies for small-scale businesses.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sanggau Iriyani, Dita; Fajrin, M; Febriany, Tri Atika
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9114

This research aims to describe and analyze the implementation of prisoner guidance at the Class IIB Sanggau State Detention Center. The study was conducted using an empirical legal research method, supported by field observations and interviews with correctional officers and inmates. The research found that the guidance program is implemented based on the Correctional System as regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Inmates. The implementation focuses on moral, religious, and skill development to support the prisoners’ reintegration into society. However, the study also found that human resource limitations, insufficient facilities, and lack of training programs have affected the program’s effectiveness. Overall, the guidance process has been carried out in accordance with existing regulations but requires improvement in infrastructure and management to achieve optimal results.

Co-Authors Amiruddin, Denie Anis Mashdurohatun Deni Setiyawan Fajrin, M Gembongseto Hendro Soedagoeng Gustiani, Rosa Hazilina, Hazilina Iriyani, Dita Jentung Wisnu Murti Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN SH. A21211018 HERU YUDI KURNIAWAN Kharista, Marisa Lestari, Nina Niken Mustafa Khedewi Putra, Prihantana Rahmad Setiawan Riswana, Irma Fitri Seftia Azrianti

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search