Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKONOMIS : Journal of Economics and Business JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Azikin, Andi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Flexible Working Hours Di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta Nilogini, Yuni; Madjid , Udaya; Azikin, Andi
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).25791

Abstract

Flexible Working Hours (FWH) merupakan aturan jam kerja fleksibel yang memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi Pegawai untuk memilih jam kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Aturan ini termuat dalam PERPRES Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Flexible Working Hours (FWH) berlaku bagi ASN baik instansi pusat dan daerah termasuk Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta. Meskipun Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak bertugas pada bidang pelayanan publik bukan berarti dalam penerapan Flexible Working Hours (FWH) tidak memiliki hambatan. Tujuan penelitian ini melihat sejauh mana efektivitas penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta, apa saja yang menghambat penerapannya, dan apa langkah-langkah spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis lima dimensi efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari lima dimensi efektivitas dalam penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta yaitu dimensi pemahaman program dan ketepatan sasaran sudah efektif dan dua dimensi lainnya cukup efektif yaitu pada dimensi ketepatan waktu, dan perubahan nyata. Dan masih kurangnya efektif dalam tercapainya tujuan. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan, kurangnya koordinasi, dan jadwal yang berubah mendadak. Adapun Langkah-Langkah Spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam Penerapan Flexible Working Hours (FWH) yaitu melakukan sosialisasi peraturan Flexible Working Hours (FWH) kepada ASN, mengadakan rapat koordinasi, menerbitkan infografis, menfasilitasi pop-up di e-TPP, mengadakan penyesuaian sistem absensi.
Tata Kelola dalam Penyediaan Air Bersih sebagai Layanan Publik (Studi Kasus Peran Pemerintah Kota Bekasi dan Perumda Tirta Patriot) Fahmi, Abdi Dzul; Suwanda, Dadang; Azikin, Andi
Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 10, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/ekonomis.v10i1.2848

Abstract

This study examines governance trap in clean water provision as a public service in Bekasi City — a metropolitan city of 2.89 million inhabitants achieving only 64.5% piped water coverage in 2024, far below the national Minimum Service Standard (SPM) of 90%. Using a qualitative case study approach with 12 key informants (928 minutes of interviews), field observations, and document analysis during March–May 2025, this study integrates four theoretical frameworks: New Public Service, Good Governance, Institutional Coordination, and Principal-Agent Theory. Key findings reveal: (1) service failure is multidimensional with governance deficits across all four dimensions simultaneously; (2) cumulative investment gap of IDR 878 billion over five years (88.4% of actual needs); (3) the Coordination Team mandated by West Java Governor Regulation No. 38/2020 remains unformed, creating a coordination vacuum; (4) tariff IDR 4,850/m³ below production cost IDR 5,920/m³ generating IDR 48.3 billion cumulative deficit. This research contributes three conceptual innovations: the governance trap concept as a novel diagnostic framework, a proposition on principal-agent relationship quality as the critical determinant of local government enterprise performance, and a proposition on BUMD as a bridge organization in collaborative governance. A four-pillar optimization strategy targeting 90% SPM by 2034 is proposed.
Co-Authors Fahmi, Abdi Dzul Madjid , Udaya Nilogini, Yuni Suwanda, Dadang