Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Flexible Working Hours Di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta Nilogini, Yuni; Madjid , Udaya; Azikin, Andi
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).25791

Abstract

Flexible Working Hours (FWH) merupakan aturan jam kerja fleksibel yang memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi Pegawai untuk memilih jam kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Aturan ini termuat dalam PERPRES Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Flexible Working Hours (FWH) berlaku bagi ASN baik instansi pusat dan daerah termasuk Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta. Meskipun Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak bertugas pada bidang pelayanan publik bukan berarti dalam penerapan Flexible Working Hours (FWH) tidak memiliki hambatan. Tujuan penelitian ini melihat sejauh mana efektivitas penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta, apa saja yang menghambat penerapannya, dan apa langkah-langkah spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis lima dimensi efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari lima dimensi efektivitas dalam penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta yaitu dimensi pemahaman program dan ketepatan sasaran sudah efektif dan dua dimensi lainnya cukup efektif yaitu pada dimensi ketepatan waktu, dan perubahan nyata. Dan masih kurangnya efektif dalam tercapainya tujuan. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan, kurangnya koordinasi, dan jadwal yang berubah mendadak. Adapun Langkah-Langkah Spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam Penerapan Flexible Working Hours (FWH) yaitu melakukan sosialisasi peraturan Flexible Working Hours (FWH) kepada ASN, mengadakan rapat koordinasi, menerbitkan infografis, menfasilitasi pop-up di e-TPP, mengadakan penyesuaian sistem absensi.
Electronic Government Policy Implementation in Public Services in Tangerang District, Banten Province Atmaja, Soma; Ilham, Muh.; Achmad, Mansyur; Azikin, Andi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5954

Abstract

The author focuses on the implementation of e-government policies on online licensing services in the form of the Online Single Submission (OSS) and sipinter application. The aim of this research was to discover and evaluate how e-government policies are put into practice and to introduce a fresh approach for implementing these policies in public services in the licensing sector at DPMPTSP Tangerang Regency. The study employed a qualitative research method with a descriptive approach and an inductive strategy based on Edward III's theory. Different methods for collecting data include conducting interviews, observing, and documenting information. The results show that the implementation of egovernment policies in the Tangerang Regency DPMPTSP through the Online Single Submission (OSS) and sipinter application each has its own advantages and disadvantages. In terms of communication and resources, it has been going well, but there are some things that need to be improved in terms of disposition and bureaucratic structure. The implementation of e-government policies at DPMPTSP Tangerang Regency has been going well but there are several obstacles that must be addressed to optimise online licensing services through a new model of sipinter.