<![CDATA[Kawin paksa merupakan salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan . Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat walaupun terkadang kawin paksa berakhir happy ending, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus di Desa Blumbungan yang terjadi dampak negatif lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas. Kedua, Apakah Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan. (field reserch) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapanga Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah Kepala Desa, Modin Desa, warga. Hasil penetian menunjukkan bahwa: pertama, nikah paksa didaerah desa Blumbungan Kecamatan larangan kabupaten pamekasan 6 kasus nikah paksa terjadi dikarenakan bebarapa hal salah satu diantaranya iala pacaran sehingaa berujung nikah paksa, adapun nikah paksa yang terjadi didesa Blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan adalah pernikahan resmi dan siri, jika resmi kasus itu sampai kepada kepala desa apabila nikah siri itu tidak sampai kepada kepala desa. Kedua, nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Pernikahan itu dapat dikatakan sebagai penutup aib yang sudah terlanjur dilakukan (pergaulan bebas). Akibatnya, pernikahan itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai jalan aman untuk melindungi perbuatan pergaulan bebas. Jadi, pada dasarnya, bukan berarti akad nikahnya yang akan dicegah melainkan perbuatan pergaulan bebas yang berujung kepada nikah paksa yang hendak dicegah. Ketiga, Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.]]>
