Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara An-Nawazil Idealita: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Journal of Economic and Islamic Research Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Mohammad Mahmudi
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pengembalian Pengembalian Kepercayaan Diri Anak Usia Dini Korban Tindak Pidana (Pelecehan Seksual) Dengan Metode Storytelling Ramli Jamal; Desi Ismawati Ismawati; Mohammad Mahmudi
IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah ( STAIFA ) Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62525/idealita.2024.v4.i1.15-30

Abstract

Pada anak-anak usia dini, pelecehan seksual memiliki konsekuensi jangka panjang yang merusak terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Kepercayaan diri anak, yang sering dirusak oleh pelecehan, sangat penting dalam konteks ini. Untuk menangani kasus pelecehan seksual, berbagai sektor masyarakat harus berkolaborasi, dengan fokus pada pemulihan psikologis anak. Metode cerita bercerita telah muncul sebagai pendekatan baru dalam psikoterapi anak. Namun, masih ada sedikit penelitian tentang bagaimana metode ini mempengaruhi pemulihan kepercayaan diri anak korban pelecehan. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang cara cerita membantu meningkatkan kepercayaan diri anak sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang karakteristik pelecehan seksual terhadap anak serta penerapan hukum terhadap kasus tersebut dengan menggabungkan metode penelitian pendidikan dan hukum. Hasil studi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan positif dalam pengetahuan kita tentang cara terbaik untuk mendukung anak-anak yang mengalami trauma pelecehan seksual pada tahap kehidupan yang sangat penting ini.
Analisis Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Amitra Syariah Malang Mohammad Mahmudi; Khairul Jannah
Journal of Economic and Islamic Research Vol. 2 No. 1 (2023): November
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.78

Abstract

This research explores the implementation of the Ijarah Multijasa contract in financing Hajj and Umrah by Amitra Sharia Malang. In the context of Islamic finance, this financial institution provides innovative solutions to facilitate access for Muslims to Hajj and Umrah financing services. Using a qualitative case study method, the research aims to comprehensively understand the implementation process of the Ijarah Multijasa contract and evaluate the transparency of its terms. The results of this study are expected to offer insights for other Islamic financial institutions and contribute to the development of the Sharia finance industry, particularly in the realm of financing the pilgrimage and minor pilgrimage. Keywords: Multiservice, Hajj, Umrah
NIKAH PAKSA SEBAGAI AKIBAT PERGAULAN BEBAS STUDI KASUS DI DESA BLUMBUNGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN: Abdul Jamal dan Mohammad Mahmudi Jamal, Abdul; Mahmudi, Mohammad
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol. 6 No. 1 (2024): An-Nawazil : Jurnah Hukum dan Syariah Kontemporer
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69784/annawazil.v6i1.106

Abstract

Kawin paksa merupakan salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan . Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat walaupun terkadang kawin paksa berakhir happy ending, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus di Desa Blumbungan yang terjadi dampak negatif lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas. Kedua, Apakah Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan. (field reserch) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapanga Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah Kepala Desa, Modin Desa, warga. Hasil penetian menunjukkan bahwa: pertama, nikah paksa didaerah desa Blumbungan Kecamatan larangan kabupaten pamekasan 6 kasus nikah paksa terjadi dikarenakan bebarapa hal salah satu diantaranya iala pacaran sehingaa berujung nikah paksa, adapun nikah paksa yang terjadi didesa Blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan adalah pernikahan resmi dan siri, jika resmi kasus itu sampai kepada kepala desa apabila nikah siri itu tidak sampai kepada kepala desa. Kedua, nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Pernikahan itu dapat dikatakan sebagai penutup aib yang sudah terlanjur dilakukan (pergaulan bebas). Akibatnya, pernikahan itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai jalan aman untuk melindungi perbuatan pergaulan bebas. Jadi, pada dasarnya, bukan berarti akad nikahnya yang akan dicegah melainkan perbuatan pergaulan bebas yang berujung kepada nikah paksa yang hendak dicegah. Ketiga, Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.
Resolusi RESOLUSI KONTROVERSI HUKUM BUNGA BANK DALAM PANDANGAN MUI, NU, DAN MUHAMMADIYAH Samheri; Sofrotul Kamaliyah; Mahmudi, Mohammad; Khairul Jannah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 02 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i02.1632

Abstract

In the context of Islamic Economics, Usury is a major sin. However, in the practice of usury, many people are still confused about the practice of usury in everyday life. Both usury in buying and selling and muamalah. Especially those related to bank interest. Because in sharia banking it has become a word that is widely known to both Muslims and non-Muslims. Where sharia banking provides the best service to its customers without usury or interest which is forbidden by Allah and is clearly written in the Koran and Hadith. But even though it has been clearly explained that usury activities are prohibited, it is still a matter of debate to this day. Therefore, this research aims to re-examine the meaning of usury in the Koran, as well as bank interest in the views of several scholars'.
RELEVANSI DAN PENGAKUAN BIN-SABIN SEBAGAI TANDA HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT MADURA KAJIAN TERHADAP KEHARMONISAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mohammad Mahmudi
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19031

Abstract

Hukum adat seperti Bin-Sabin memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial di Madura, khususnya dalam konteks kepemilikan barang. Tradisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan sosial tanpa melibatkan hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengeksplorasi relevansi Bin-Sabin dalam konteks hukum adat dan modernisasi, serta mengidentifikasi potensi integrasinya ke dalam sistem hukum formal sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi, desain ini dipilih untuk mengeskpolrasi fenomena secara mendalam tentang praktik Bin-Sabin di Madura. penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bin-Sabin tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan tetapi juga memperkuat solidaritas dan harmoni sosial, sejalan dengan konsep living law menurut Eugen Ehrlich. Bin-Sabin diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, meskipun pengakuan formalnya masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional. Praktik ini mencerminkan keberhasilan hukum adat dalam menjaga hak milik dan menciptakan harmoni sosial tanpa memerlukan sanksi formal, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum modern dan perubahan zaman. Kata Kunci: Bin-Sabin, Living Law, Madura, Harmonisasi Hukum.
ANALISIS PRINSIP KEADILAN AKAD RAHN TASJILI PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI KENDARAAN SYARIAH (GENERASI) DI KSPS NURI JATIM mahmudi, mohammad; Arifin, Zainul
KASBANA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan akad rahn tasjili pada produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPS NURI Jatim. Akad rahn tasjili merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan berbasis syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. konteks ini, prinsip keadilan menjadi landasan penting yang harus diwujudkan oleh pihak penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi di KSPS NURI Jatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan melalui mekanisme transparansi biaya, penetapan margin keuntungan yang wajar, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional antara pihak penyedia layanan dan nasabah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI INDONESIA (Study Putusan Nomor 1/ Pdt. G.S/ 2020/ PA.Tmk) Mohammad Mahmudi; Shohebul Hajad; Aisyatul Qomariah
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2023): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas peran Allah SWT dalam mengatur hubungan manusia dengan-Nya dan sesama manusia dalam konteks menegakkan hubungan vertikal (habl min Allah) dan horizontal (habl min al-Nas). Fokus utama artikel adalah pada aspek ekonomi syariah, terutama dalam konteks pelaksanaan akad murabahah. Studi kasus di Tasikmalaya mencerminkan wanprestasi dari pihak nasabah dalam pembayaran, yang akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. merinci prinsip-prinsip syariah, rukun, dan syarat akad murabahah. Penekanannya pada kasus Tasikmalaya menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam konteks keuangan Islam. Pembahasan juga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui musyawarah dan Badan Arbitrasi Syari’ah, dengan penekanan khusus pada kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, artikel ini menyajikan gambaran komprehensif tentang peran Allah dalam hubungan ekonomi manusia, pelaksanaan akad murabahah, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah, memberikan wawasan mendalam dalam konteks keuangan Islam di Indonesia.
Overlapping Investigative Authorities of Prosecutors and Police in the Draft Criminal Procedure Code from an Indonesian Constitutional Perspective Mahmudi, Mohammad; Wildani, Farhan; Jannah, Khairul
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v4i1.14928

Abstract

The emergence of dualism in investigative authority between the Prosecutor’s Office and the Police in the draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) has triggered legal ambiguity, resulting in uncertainty within Indonesia’s constitutional system. Investigative authority, which is generally vested in the police as stipulated in the current Criminal Procedure Code (KUHAP), has been expanded—particularly through the provisions of Article 12 paragraph (11) and Article 111 paragraph (2) of the draft law. This situation has the potential to create overlapping jurisdictions, disrupt the principle of due process of law, and weaken the checks and balances within the criminal justice system. The lack of clarity in delineating the boundaries of authority between the police and the prosecutor’s office may lead to institutional conflicts and inefficiencies in law enforcement. This study employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The statutory approach is used to systematically examine existing and proposed provisions of positive law, while the conceptual approach serves to analyze relevant legal principles and doctrines, including inter-agency coordination within the framework of the rule of law. Therefore, a clear and proportional restructuring of investigative authority is necessary to establish a criminal justice system that is fair, effective, and aligned with the principles of a constitutional state.
Co-Authors Aisyatul Qomariah Desi Ismawati Jamal, Abdul Jannah, Khairul Khairul Jannah Khairul Jannah Ramli Jamal Samheri, Samheri Shohebul Hajad Sofrotul Kamaliyah Wildani, Farhan Zainul Arifin