Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rukhsah KONSEP RUKHSAH RELEVANSINYA DENGAN IDDAH WAFAT WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Rukhsah, Iddah dan Wanita Karier Nanang Saprudin; Sayehu; Musthofa, Usman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.21695

Abstract

Islam bukanlah agama diskriminatif karenanya sangat menghargai hak-hak perempuan akibat perceraian. Seorang istri yang telah kehilangan suaminya mereka diminta untuk menjalani masa iddah. Dilarang bagi seorang wanita untuk meninggalkan rumah atau menikah lagi selama ia masih dalam masa iddah setelah bercerai dari suaminya. Dengan pengecualian keadaan darurat atau keadaan yang mendesak, hukum negara juga berlaku untuk wanita karier yang telah berpisah atau bercerai dari suaminya. Oleh karena itu maka dalam penlitian bertujuan membahas tentang: Rukhsah bagi wanita karier yang sedang iddah wafat, dan Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat. Penulisan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan pendapat ahli hukum dengan buku, jurnal, naskah, dan metode hukum Islam. Metode penelitian perpustakaan (library research) akan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh dari undang-undang dan buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Bahwa qdari qsudut qpandang qagama qdan qkebajikan qterhadap qperempuan qsudah qwajar qdiberlakukannya qundang-undang. qNamun, qlarangan qtertentu qterhadap qperempuan qyang qterlibat qdalam qperilaku qiddah qdapat qmenemukan qbeberapa qalasan quntuk qmenjadikannya qundang-undang qyang qberlaku quntuk qsemua qwaktu qdan qsituasi.  Kemudian Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat, telah jelas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya wajib 70  menjalani masa iddah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari dengan mematuhi larangannya, tetapi saat ini terdapat perbedaan yaitu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu bekerja dikarenakan berada di dalam keadaan darurat, seperti tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.   Kata Kunci: Rukhsah, Iddah dan Wanita Karier
Perkawinan PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA: ANALISIS STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PALAS, BENDUNGAN, CILEGON): Perkawinan, Hamil Akibat Zina, dan Status Anak Ahmad Sayidi, Ahmad Sayidi; Sayehu; Musthofa, Usman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.22082

Abstract

The marriage of pregnant women due to adultery is a very worrying problem, especially the problem in the Palas neighborhood, Bendungan Village, Cilegon District, Cilegon City. This research problem is important because it impacts the rights and legal protection of the individuals involved. Therefore, this research aims to discuss: the community's views on this case, the legal consequences for children born from this marriage, and the obstacles faced by women pregnant as a result of adultery in accessing legal rights and protection in the Palas environment. The research method used is qualitative, with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews and observations of the community in the Palas area. Data analysis was carried out thematically to identify patterns of views, legal impacts and obstacles faced. Based on the research results, it can be concluded: The views of the Palas Environmental community reflect the complexity of values, norms and beliefs that shape their perspective on the marriage of women who become pregnant as a result of adultery. The diversity in views suggests that a holistic approach and taking into account local cultural and social context is needed to understand the complex dynamics involved in this issue. The legal consequences of children born from marriage resulting from adultery are related to guardianship and inheritance according to Islamic Law and Positive Law, reflecting the complexity and duality in the legal position of children. The need for cooperation between the Islamic legal system and civil law to accommodate children's rights fairly and fairly is important in ensuring optimal protection of the rights of children born from this situation. Then, women who become pregnant as a result of adultery in the Palas area face a number of various obstacles and barriers in accessing legal rights and protection. Efforts to overcome this obstacle require a holistic approach involving the community, government and relevant institutions so that women's rights can be guaranteed and fair legal protection can be accessed optimally.