Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung Dauri; Misgi Puji Astuti; Eka Pratiwi
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.336

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat Desa Rowo Rejo yang dilindungi oleh UU PPLH yaitu hak atas air bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan adanya usaha masyarakat yang memanfaatkan limbah sawit untuk budi daya jamur, akan tetapi menimbulkan dampak yang sangat fatal yaitu pencemaran terhadap air sumur warga yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan terhadap warga. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, kesulitan dalam proses pembuktian ilmiah, dan kurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif. Akibatnya, korban pencemaran sulit mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR ATAS SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING Lestari, Tika; Dauri; Rudi Hartono
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/aj21yb68

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui pengadilan jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi meliputi penyalahgunaan oleh debt collector, kurangnya pendaftaran fidusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar pelaksanaan fidusia berjalan lebih efektif dan adil.