Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Populika Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Journal of Contemporary Law Studies
Kusumawiranti, Retno
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Vitri, Oktaria; Kusumawiranti, Retno; Suwarjo, Suwarjo
POPULIKA Vol. 7 No. 1 (2019): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v7i1.25

Abstract

The aim of this research is to find out and examine the implementation of basic minimum service standard (SPM) policies in the Sleman District Education Office. The type of research is qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Analysis of the data with qualitative analysis. The implementation of policies related to the fulfillment of the Basic Education SPM which is the authority of the Sleman Regency Government has not yet reached 100%. In the indicator of basic education quality services from the side of access distance has been fulfilled while the indicators of study groups (rombel) have not been fulfilled. In the indicators of basic education quality services in terms of laboratory availability has not been fulfilled while the availability of teacher rooms already meets SPM standards. In basic education quality services in terms of teacher education qualifications, principals and supervisors have been fulfilled, but in terms of teacher qualifications the educator certified has not been fulfilled. Whereas the indicators for the realization of visits by supervisors to educational units are carried out once every month and each visit is carried out for 3 hours to carry out supervision and guidance not fulfilled. Therefore, in order to fulfill SPM Dikdas, it is best to: give sanctions to schools whose number of classes exceeds SPM, allocate funds with the SPM fulfillment priority scale, provide (support to teachers of PPG trainers) and optimize school supervisor performance.
Implementasi Sekolah Ramah Anak Di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta Utami, Tri; Kusumawiranti, Retno; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.316

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.             Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISKEUDES DI DESA SRIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL Budiastuti, Atik; Anggraini, Oktiva; Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol. 10 No. 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.336

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of financial management based on Siskeudes in Srimulyo Village, Piyungan District, Bantul Regency. This type of research is a qualitative descriptive study, with data collection techniques including interviews, documentation, and observation. The implementation of village financial management in Srimulyo Village, Piyungan District, Bantul Regency, has paid attention to the principles of village financial management, namely: First, consistency of recording in accordance with the principles of village financial accounting. Second, involve the community in managing village finances. Third, transparency to give the community the right to know information related to village financial management. Fourth, the fulfillment of accountable village financial management. By using the Siskeudes application, village financial management can be implemented in a more informed, effective and efficient manner. However, there are still obstacles related to the Siskeudes application, namely Siskeudes can only be accessed in the village office environment, then when the application is off line and then on line, sometimes some data is lost. Likewise with consolidated reports, district governments still have to compile them manually because the consolidated report format in the Siskeudes cannot be used. District governments should further improve facilitation and assistance as well as training for village governments so that they can be better at managing village finances. The Siskeudes application can be further refined so that data loss does not occur again and the consolidated report format can also be used.
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol. 9 No. 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.348

Abstract

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Pasca Millenium Development Goals (MDG’s) yang dilanjutkan dengan Sustainable. Development Goals (SGD’s) Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok terpinggirkan. Oleh karena pembangunan saat ini masih banyak menerapkan model pembangunan eksklusif., maka pembangunan yang inklusif saat ini menjadi agenda utama dan pertimbangan penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan masyarakat berarti menaruh kepercayaan pada kemampuan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memilih (empowerment). Pembahasan mengenai gender dan inklusivitas dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian di Jalan Malioboro di JalanTentara Pelajar) Fatimah, Siti; Syakdiah, Syakdiah; Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol. 10 No. 1 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i1.473

Abstract

Kemacetan biasa dijumpai di Kota Yogyakarta, disebabkan pertumbuhan kota yang juga diiringi pertambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan, tapi tidak didukung infrastruktur yang bisa mengimbanginya. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Polantas selaku instansi terkait turun tangan untuk mengatasi kemacetan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan, tapi belum bisa dikatakan baik karena masih ada beberapa masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan, menggunakan teknik purposif sampling. Pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya pemerintah mengatasi kemacetan di Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar seperti diadakannya rekayasa lalu lintas dimana ruas jalan tertentu dijadikan jalan satu arah atau pelebaran dan normalisasi simpang, pengembangan teknologi ATCS ( Area Traffic Control System ) dan pengalokasian disediakan lahan parkir pada ruas Jalan Malioboro dan Tentara Pelajar. Namum dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi hambatan dan kendala, menggunakan pendekatan teknologi membutuhkan anggaran besar dalam penyedian dan perawatan teknologi ATCS dan kurangnya personil atau sumberdaya manusia untuk memproses pengaduan terhadap masalah yang terjadi dilapangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyukseskan program-program.
Pengelolaan Air Bersih (Pab) Banyumili Berbasis Masyarakat Di Srimulyo Piyungan Bantul Kusumawiranti, Retno
POPULIKA Vol. 10 No. 2 (2022): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v10i2.546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih (PAB) Banyumili di Srimulyo, piyungan, Bantul, beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Air tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga merupakan fondasi untuk ekonomi berbasis biomassa yang berkelanjutan. Akan tetapi masih jarang menjangkau masyarakat pedesaan yang miskin. Desa Srimulyo memiliki sebagian wilayahnya perbukitan berbatu. Sebelum adanya PAB Banyumili, warga kesulitan air harus mengambil air di Kaligatuk yang jaraknya cukup lumayan jauh dari rumah. Bahkan harus rela bersusah payah untuk mengambil dan memikul air untuk dibawa kembali ke rumah. Hal yang menarik dari sumber mata air yang dikelola PAB Banyumili yakni sumber air bersih pertama yang dikelola warga adalah bersumber dari mata air di tengah sungai bebatuan yang kemudian digali oleh warga dan dibuatkan tampungan di bawah tanah (Ground tank), selain dari sumur pompa hasil bantuan dari pemerintah. Akan tetapi berhubung lokasi sumber mata air di tengah sungai masih menemui berbagai kendala yakni pada waktu aliran sungai deras sering cor beton yang melindungi pipa dan kabel dari pompa air rusak tergerus aliran air. Selain juga aliran air tersebut membawa material yang kadang masuk ke penampungan air serta membuat tutup penampungan jadi sulit untuk dibuka, selain itu berhubung kondisi medan yang naik turun dengan kontur tanah yang keras dan berbatu sehingga menyulitkan untuk melakukan penanaman pipa agar lebih awet
Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul) Sutrisno, Sutrisno; Syakdiah, Syakdiah; Kusumawiranti, Retno
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.841 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.15

Abstract

Dalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing–masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan  Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditingalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
PERKEMBANGAN REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA: KESEIMBANGAN ANTARA INOVASI DAN KEPASTIAN HUKUM Hartanto; Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara; Wahyuningtyas, Emy; Kusumawiranti, Retno
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4736

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi memunculkan kompleksitas baru dalam tindak pidana siber yang menuntut adaptasi regulasi dan kapasitas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis perubahan regulasi signifikan berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU No. 11/2008 (UU ITE), serta implikasi perubahan tersebut terhadap praktik penyidikan, perlindungan data, dan batas kebebasan berekspresi. Metode penelitian berupa studi kepustakaan dan analisis yuridis-deskriptif terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan literatur terkini. Hasil menunjukkan bahwa UU No.1/2024 memperjelas beberapa ketentuan materiil (termasuk pengaturan tentang PSE, perlindungan anak, dan batasan delik tertentu), namun tantangan utama tetap pada kapasitas teknis penegak hukum, yurisdiksi lintas negara, dan mekanisme perlindungan data pribadi. Rekomendasi meliputi: (1) penguatan unit forensik digital dan pelatihan berkelanjutan; (2) harmonisasi prosedur kerja antara PSE dan aparat penegak hukum untuk akses bukti elektronik yang memadai; dan (3) penyusunan pedoman operasional nasional yang memadukan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Kesimpulannya, penegakan hukum siber efektif menuntut keseimbangan antara inovasi regulasi dan investasi kapasitas teknis serta kerja sama lintas sektor dan negara.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Perspektif Good Governance dan Hukum Pidana Indonesia Kusumawiranti, Retno; Wahyuningtyas , Emy; Hartanto, Hartanto
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i1.5010

Abstract

This study aims to analyze the legal foundation and urgency of implementing criminal liability for political parties in Indonesia within the framework of good governance and the rule of law. In Indonesia’s democratic system, political parties play a crucial role in articulating public interests and shaping state policies through the selection and nomination of their members for legislative and executive positions. However, this strategic role also raises fundamental questions regarding legal accountability when political parties or their members engage in criminal acts under the party’s name. The study employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and principle-based approaches to examine the applicability of criminal liability principles to political parties as corporate entities. The findings reveal that although Indonesia’s positive law provides a basis for holding political parties criminally liable, its enforcement remains largely theoretical and lacks effective mechanisms. The doctrines of strict liability and vicarious liability have not yet been consistently applied to political organizations. The study concludes that reforming criminal law and strengthening ethical and institutional integrity within political parties are essential steps to ensure both legal and moral accountability in reinforcing democratic governance and realizing the constitutional mandate of a just and law-based state.
Co-Authors Andini, Hafizien Sastri Budiastuti, Atik Endang Komara Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Hartanto Hartanto Mali, Matheus Gratiano Oktiva Anggraini Siti Fatimah Sutrisno, Sutrisno Suwarjo Suwarjo Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tri Utami Tupono, Wahir Vitri, Oktaria Wahyuningtyas , Emy Wahyuningtyas, Emy