Garuda - Garba Rujukan Digital

INTERNASIONALISASI KAMPUS SEBAGAI STRATEGI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Mali, Matheus Gratiano
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.643

Internationalization in the field of education is not something new in the era of globalization and then entered the era of the Industrial Revolution 4.0 and even has become a phase faced by universities both nationally and abroad in improving the quality of institutions and graduates. Collaboration and internationalization partnerships are one aspect of various educational accreditations and certifications at universities. Higher education as a scientific institution is expected to contribute significantly in efforts to help the Government to prepare human resources who have high competence, who can compete globally and that produce scientific work that is full of innovation and appropriate technology.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol 7, No 1 (2019): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v7i1.26

This Research aims toÂ analyze the effect of implementation of Indonesiaâ€Ÿs Governmental Internal Control System called SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) based on the COSO Internal Control-fremawork, on the accountability of Local Government Financial Statements in Rote Ndao Distric. This Research aims toÂ described the very potential factors are affecting the implementation of Indonesiaâ€Ÿs Governmental Internal Control System, that causes desclaimer opinion on local government financial statements In Rote Ndao Distric, from Supreme Audit BoardÂ Representatives of East Nusa Tenggara, since 2009 until 2013 and adverse opinion since 2014 until 2017. This is because the quality of the Local Government Financial Statements submitted does not meet the criteria for reliable, relevant, comparable and understandable. The Method of research uses a type of descriptive with a qualitative approach. Data was collected through interview, documentation and questionnaires. This research was conduct at Departmen Of Financial and Asset Management as report entity, The Inspektorat as Internal Control Apparatus Of Government.Findings of this research show that inhibiting factor in the application of this Government Internal Control System islack of commitment by the Regional Head and Leader of Department, and the lack of readiness of human resources of government apparatus, which needs serious attention both in quantity and quality of human resource management. Based on these findings it is recommended that the head of the government office is expected to increase awareness of the importance of internal control systems. It should also be constructed ongoing monitoring of the implementation of Governmental Internal Control System with enhancements to the audit, review, evaluation and other oversight activities

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PENANGANAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN GANDA DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KALIMANTAN UTARA Amos, Tedi Roy; ap, suwarjo; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol 9, No 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.349

Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani identitas kewarganegaraan ganda di Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda di pebatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumentobo Kecamatan Lumbis Ogong. Penulis memperoleh data dengan langsung dengan narasumber, memberikan pertanyaan serta mengambil data langsung dari perpustakaan yang relevan, literatur, dokumen desa/kecamatan Lumbis Ogong serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) Peran pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu dengan melakukan inovasi program si pelanduk kilat yaitu sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah pedalaman dan perbatasan, melaksanakan program jemput bola yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan memberi perlindungan status hak sipil penduduk yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 2) Hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu rendahnya kemampuan pemerintah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesesuain dalam menunjang tugas pelayanan, terbatasnya sarana dan fasilitas pelayanan dalam menunjang tugas pelayanan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan daerah, perbatasan yang sulit dilalui karena daerah perairan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP),

Implementasi Sekolah Ramah Anak Di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta Utami, Tri; Kusumawiranti, Retno; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.316

Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).

Akselerasi Pelayanan Publik Berbasis Online Pasca Pembangunan Jaringan 4G Di Daerah Terdepan, Tertinggal, Dan Terluar Mali, Matheus Gratiano
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v4i1.1961

Akselerasi pelayanan publik berbasis online adalah Nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun negara Indonesia dari daerah pinggiran dan desa (daerah 3T), berkonsep e-government system. Yaitu melakukan tranformasi Pelayanan Publik dari yang semulanya konvensional menjadi pelayanan dengan sistem digital. Untuk mewujudkan Nawacita itu pemerintah mengeluarkan Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah upaya memaparkan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T dapat mengakselerasi Pelayanan Publik kearah yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review, yakni menggunakan data-data dari penelitian terdahulu, baik dari jurnal-jurnal Nasional maupun jurnal Internasional yang telah dipublikasikan di media masa. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan e-government system di Indonesia, dinilai masih belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang menujukan bahwa masih terdapat 12.548 desa (di daerah 3T maupun daerah non 3T) di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga impelementasi e-government system masih jauh dari harapan masyarakat walaupun demikian pemerintah tetap melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan dengan dibuktikan 59.442 Desa/Kelurahan di Indonesia sudah dibangun jaringan 4G. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan jaringan 4G di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar, sangat penting dilakukan pemerintah demi pembangunan berkelanjutan.

Implementasi E-Government Melalui Magelang Smart City (Magesty) Sebagai Upaya Keberlanjutan Ekosistem UMKM Kota Magelang Satwika, Wirati Dhira; Pujiasih, Retno; Mali, Matheus Gratiano
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 7, No 2 (2023): Public Policy Analysis
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v7i2.7966

Considering that MSMEs make a large contribution to the Indonesian economy, the development of information technology is increasingly being encouraged in the micro, small and medium sectors. The presence of the Magesty e-Government service is a breakthrough for the Magelang City Government in meeting the needs of its people. In the Magesty application, many MSME partners are involved, starting from food, snacks, drinks and handicrafts. This research aims to analyze the impact of implementing the Magesty (Magelang Smart City) application on the sustainability of the MSME ecosystem in Magelang City. This research method uses descriptive qualitative. The research results show that the implementation of Magelang Smart City has not had an impact on the sustainability of Magelang City MSMEs. This has not had an economic impact on MSMEs because the people of Magelang City tend not to use the Magesty platform.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol. 7 No. 1 (2019): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v7i1.26

This Research aims toÂ analyze the effect of implementation of Indonesiaâ€Ÿs Governmental Internal Control System called SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) based on the COSO Internal Control-fremawork, on the accountability of Local Government Financial Statements in Rote Ndao Distric. This Research aims toÂ described the very potential factors are affecting the implementation of Indonesiaâ€Ÿs Governmental Internal Control System, that causes desclaimer opinion on local government financial statements In Rote Ndao Distric, from Supreme Audit BoardÂ Representatives of East Nusa Tenggara, since 2009 until 2013 and adverse opinion since 2014 until 2017. This is because the quality of the Local Government Financial Statements submitted does not meet the criteria for reliable, relevant, comparable and understandable. The Method of research uses a type of descriptive with a qualitative approach. Data was collected through interview, documentation and questionnaires. This research was conduct at Departmen Of Financial and Asset Management as report entity, The Inspektorat as Internal Control Apparatus Of Government.Findings of this research show that inhibiting factor in the application of this Government Internal Control System islack of commitment by the Regional Head and Leader of Department, and the lack of readiness of human resources of government apparatus, which needs serious attention both in quantity and quality of human resource management. Based on these findings it is recommended that the head of the government office is expected to increase awareness of the importance of internal control systems. It should also be constructed ongoing monitoring of the implementation of Governmental Internal Control System with enhancements to the audit, review, evaluation and other oversight activities

Implementasi Sekolah Ramah Anak Di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta Utami, Tri; Kusumawiranti, Retno; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.316

Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PENANGANAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN GANDA DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KALIMANTAN UTARA Amos, Tedi Roy; ap, suwarjo; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol. 9 No. 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.349

Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani identitas kewarganegaraan ganda di Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda di pebatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumentobo Kecamatan Lumbis Ogong. Penulis memperoleh data dengan langsung dengan narasumber, memberikan pertanyaan serta mengambil data langsung dari perpustakaan yang relevan, literatur, dokumen desa/kecamatan Lumbis Ogong serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) Peran pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu dengan melakukan inovasi program si pelanduk kilat yaitu sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah pedalaman dan perbatasan, melaksanakan program jemput bola yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan memberi perlindungan status hak sipil penduduk yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 2) Hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu rendahnya kemampuan pemerintah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesesuain dalam menunjang tugas pelayanan, terbatasnya sarana dan fasilitas pelayanan dalam menunjang tugas pelayanan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan daerah, perbatasan yang sulit dilalui karena daerah perairan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP),

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan Purwanti, Oke Dwi; Syakdiah, Syakdiah; Mali, Matheus Gratiano
POPULIKA Vol. 11 No. 1 (2023): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v11i1.758

Permensos No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan digunakan teknik purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada program Implementasi Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan belum berjalan dengan optimal, keterlibatan dari pihak pemerintah pembuat program kebijakan hingga ke pelaksana dan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, kendala dalam pelaksanaan perehabilitasian rumah tidak layak huni dari segi komunikasi dan sumber daya yang masih kurang. Pemerintah harus bertindak dalam penanganan rumah atau tanah ngindung sehingga dalam proses pemberian bantuan terhadap masyarakat lebih mudah untuk direalisasikan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search