Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal Ronsumbre, Nelwan
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember (In Press)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v5i2.7388

Abstract

The noken system, particularly related to the model of electoral balloting in Papua Province, has become an eternal topic that has been discussed and debated. The main point of the discussion is at least two aspects, namely the implementation of the noken system which is considered as local wisdom and the manifestation of deliberative democracy and in other parts that the system is considered to violate the principles of freedom and political rights of citizens. This research is a qualitative research with three research objects, namely the electoral system, deliberative democracy and political rights of citizens. This research shows that the implementation of noken in Papua is legitimate in the legal term and culturally the practice of the system is inseparable part of local wisdom and the manifestation of deliberative democracy. This study recommends the need for adjustments between the election noken system and the principles of justice, freedom and political rights of citizens through synchronization and harmonization of legal products regarding the noken system with protection of human rights in addition to the need to make incremental improvements to the system. 
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Ronsumbre, Nelwan; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.
PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF Ronsumbre, Nelwan; Kartini, Dede Sri
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3400

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.