Situmorang, Samuel F.B
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Juridical Analysis of the Legal Liability of Human Smuggling Perpetrators According to Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration (Case Study: Decision Number 684/Pid.Sus/2025/PN Mdn) Siboro, Rini Oktavia; Simamora, Janpatar; Situmorang, Samuel F.B
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3085

Abstract

Human smuggling is an immigration-related criminal offense that has serious impacts on state sovereignty and legal order. Although it has been explicitly regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, the enforcement of this law still faces various challenges, particularly regarding the legal liability of perpetrators and judicial considerations in assessing the fulfillment of criminal elements, especially when the perpetrator is an Indonesian citizen. This research aims to analyze the legal liability of perpetrators who transport people across national borders without using valid travel documents and to examine the legal basis of judicial considerations in Decision Number 684/Pid.Sus/2025/PN Mdn. The method used in this research is normative legal research with statutory and case approaches. The results of this study indicate that legal liability can be imposed if all elements of Article 120 paragraph (1) of the Immigration Law are fulfilled, including the element of intent and the act of transporting people across national borders illegally. Judicial considerations are based on the proof of intent, the active role of the perpetrator, and the commission of acts outside the immigration inspection mechanism, so that the decision reflects efforts to protect state sovereignty and prevent human smuggling.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/Pn Mdn) Situmeang, Rico Yonanda; Simamora, Janpatar; Situmorang, Samuel F.B
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7890

Abstract

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan perbuatan yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindakan mengedarkan dan menggunakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Putusan hakim tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan, didukung oleh alat bukti yang sah dan sah, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.