<![CDATA[TNI and Polri are state instruments in charge of maintaining the country's defenses. Both are the main pillars in maintaining state security and sovereignty, both for disturbances that come from within and outside. For this reason, both are required to be coordinative in each carrying out state duties. However, this does not mean that the positions of the TNI and Polri can be included in the same structure as the one that took place in 1961-1999. The research method used is the historical method. Consists of four stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the integration of Polri into ABRI was based on historical reasons. Since the beginning of independence, physical revolution, until the threat of rebellions that threatened the disintegration of the nation at that time: DI / TII, PRRI / Permesta, and PKI, for example. Instead of strengthening the country's defense and security sector, the National Police was combined with ABRI to maintain militancy in maintaining the integrity of the country. TNI dan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga pertahanan-kemanan negara. Keduanya menjadi pilar utama dalam memelihara keamanan dan kedaulatan negara, baik gangguan-gangguan yang datangnya dari dalam maupun luar. Untuk itu keduanya dituntut koordinatif dalam tiap-tiap menjalankan tugas negara. Walau demikian, tidak berarti bahwa kedudukan TNI dan Polri dapat dimasukkan ke dalam satu struktur yang sama sebagaimana yang pernah berlangsung antara 1961-1999. Bagaimana kedudukan Polri dalam struktur ABRI menjadi latar belakang kajian ini dilakukan. Pertanyaan itu kemudian dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan: apa latar belakang integrasi Polri dalam struktur ABRI?; bagaimana keberadaan Polri ketika di bawah ABRI?; apa dampak akibat pengintegrasian Polri dengan ABRI? Metode penelitian yang digurnakan adalah metode sejarah. Terdiri dari empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Polri ke dalam ABRI dilatari oleh alasan historis. Sejak awal kemerdekan, revolusi fisik, hingga sering kali terjadinya ancaman pemberontakan-pemberontakan yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa kala itu: DI/TII, PRRI/Permesta dan PKI, misalnya. Alih-alih untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan negara, kemudian Polri digabungkan dengan ABRI guna menyamakan semangat juang dalam memelihara keutuhan negara. Akan tetapi, integrasi Polri dalam struktur ABRI menjadikan tugas dan peran Polri menjadi tumpang tindih. Tidak jarang peran dan tugas yang seharusnya ditangani oleh Polri diselesaikan oleh TNI. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri dipandangnya sebagai institusi yang tidak profesional dan mandiri. Di lain pihak karakter dan mental anggota Polri yang cenderung militeristik karena hasil pembinaan, doktrinasi yang diterima Polri disamakan dan disejajarkan dengan unsur ABRI lainnya seperti TNI AD, AL dan AU semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat. ]]>
