<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan layak. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur pemenuhan hak atas pekerjaan dan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih didominasi sektor informal, sementara akses pada pekerjaan formal sangat terbatas. Implementasi Perda belum berjalan efektif akibat tidak tersedianya Peraturan Wali Kota sebagai regulasi pelaksana, lemahnya koordinasi antar-instansi, belum optimalnya kebijakan kuota, dan kurangnya fasilitas pendukung. Hambatan struktural dan kultural seperti keterbatasan aksesibilitas, minimnya anggaran, dan stigma negatif memperburuk kondisi tersebut. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, sehingga reformulasi kebijakan diperlukan melalui penerbitan Perwali, pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dan penguatan kolaborasi multisektoral untuk mewujudkan pemenuhan hak kerja yang inklusif dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of Makassar City Regional Regulation No. 6 of 2013 regarding the fulfillment of the right of persons with disabilities to decent employment. Using a juridical-empirical approach, this research examines the correlation between legal norms and empirical realities in the field. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and literature review. The findings show that employment opportunities for persons with disabilities remain dominated by the informal sector, while access to formal employment is very limited. The implementation of the regulation has not been effective due to the absence of derivative policies such as a Mayor Regulation, weak inter-agency coordination, inadequate enforcement of quota policies, and insufficient supporting facilities. Structural and cultural barriers such as limited accessibility, insufficient budgeting, and persistent negative stigma further exacerbate the situation. These findings indicate a significant gap between legal norms and empirical realities; therefore, policy reformulation is urgently needed through the issuance of mayoral regulations, the establishment of a Disability Service Unit, and strengthened multisectoral collaboration to achieve inclusive and equitable employment rights..]]>
