Garuda - Garba Rujukan Digital

The Application of Barcodes on Deed of Land Made by Land Deed Officials Aswari, Aan; Abbas, Ilham
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1766

Land officialsâ€™ services related to the preparation and manufacture of deed blanks for Land Deed Officials (PPAT) has been developed by no longer using special blanks for deed and replacing it with the application of barcodes on deed of land. It aims to replace the registration number issued by land officials and to apply various technologies to a deed of land to develop various aspects in order to realize an efficient legal certainty. Besides, it also aims to provide an overview that can be used as a reference in legal problem solving where the legislation shall provide stronger legal certainty to deed of land. This study applied a legal normative and conceptual research design. The results showed that there is a form of cultural lag as an ongoing issue when new regulation is applied, namely the application of barcodes as a substitution to registration numbers. Finally, it can be concluded that the application of barcodes in the making of deeds in Land Deed Officials still encounters problems, particularly in terms of proof consequences.Keywords: deed of land, barcode, land deed officialsÂ Penerapan Kode Baris pada Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Â Abstrak :Peningkatan pelayanan kantor pertanahan terkait penyiapan dan pembuatan blanko akta untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dikembangkan dengan tidak lagi menggunakan blanko khusus untuk AktaÂ PPAT dengan mengganti sistem pembuatan blanko oleh PPAT itu sendiri dengan penerapan kode baris pada akta tanah, bertujuan untuk mengganti nomor registrasi yang dibuat oleh kantor pertanahan dan mengaplikasikan beragam teknologi kedalam sebuah akta tanah untuk mengembangkan beragam aspek demi mewujudkan sebuah kepastian hukum dengan efisien, diantaranya dapat ditemukannya bentuk-bentuk kekuatan dan legalitas PPAT melalui perbuatan-perbuatan hukumnya, serta bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan rujukan legal problem solving dimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang semakin kuat terhadap akta tanah. Metode penelitian menggunakan legal normative research dan conceptual research sehingga secara konsisten mengurai hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk cultural lag sebagai masalah yang berkelanjutan ketika diberlakukannya aturan baru yaitu penerapan kode baris sebagai pengganti nomor registrasi akta, khususnya dibidang pembuktian dalam upaya menggapai sebuah kepastian hukum. Akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi kode baris pada pembuatan akta dalam pelayanan kantor pertanahan yang diperankan oleh pejabat yang ditunjuk masih menyisakan problematika dalam penerapannya, khususnya konsekuensi dalam pembuktian.Kata kunci: akta tanah, kode baris, ppat

Information Technology in the Implementation of Land Registration Activities: The Implementation Side Riswandar, Muhammad Rafli; Abbas, Ilham
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 3 No. 1 (2023): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v3i1.298

This study aims to determine how the implementation of land registration activities through information technology activities at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights and what factors affect land registration activities through the application of information technology at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights. The results of this study indicate that the implementation of land registration activities through the application of Information Technology in the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province was implemented on Law of Information and Electronic Transactions. In addition, related to the implementation of technology utilization, of course, there are problems that are present, one of which is external factors in land registration, community factors are very influential on the smooth process of land registration activities. Without community support, community activities will not run effectively. And internal factors sociologically, every law enforcer has a position and role. The position is a container in which certain rights and obligations are contained. In order for this to work as desired, the author suggests that there needs to be more attention to communication aspects and aspects of service quality at the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi Province in the Division of Determination and Registration of Rights. This is because there are still employees who do not understand the national land management information system policy well. And it is also necessary to improve the quality of service by paying attention to supporting factors in making services easier and faster. And the need for additional human resources or recruitment of new employees who are able to apply Information Technology, the need to improve the quality of a better internet network and improve/update existing hardware and application software and improve KKP applications managed by the central BPN, and the need for counseling/understanding of land registration activities to the community.

Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Fachri, Muhammad; Hidjza, Kamal; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar serta respondennya adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Makassar dan Penyidik Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penjatuhan sanksi piadana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang harus diperhatikan yakni usia dari korban harus bersesuaian dengan aturan dalam undang-undang perlindungan anak. (2) Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi adalah faktor sosiologi dalam hal ini kesadaran terdakwa dan faktor yuridis dalam hal ini faktor pembuktian. The research objective is to analyze the effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with children in Makassar City and the factors that influence this. The method used in this research is empirical research and was conducted at the Makassar City District Court. The respondents were Judges from the Makassar City District Court and Makassar Police Investigators. The results of this research show that: (1) The effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of sexual intercourse with children must be taken into account, and the age of the victim must comply with the regulations in the child protection law. (2) Factors that influence the imposition of sanctions are sociological factors, in this case, the defendant's awareness, and juridical factors, in this case, the evidentiary factor.

Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan Subhan, Akhmad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam (2) Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya karena hubungan sesusuan. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum sekunder diperoleh dengan cara : studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh Bahan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kedudukan anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan akan tetap berstatus sebagai anak sah meskipun pernikahan kedua orangtuanya termasuk perkawinan terlarang (2) batalnya perkawinan saudara sesusuan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dimana anak tetap berhak mendapat hak sebagaimana anak pada umumnya. The research objective is to analyze the legal position of children whose parents have a breast-feeding relationship in the provisions of positive law and Islamic law (2) To analyze and determine the legal consequences that occur to children after the dissolution of their parent's marriage because of the breast-feeding relationship. This research uses secondary legal materials obtained by: document or library study, namely a way to obtain materials by studying and analyzing library materials related to research problems. The results of this research show that: (1) the status of a child whose parents are in a breast-feeding relationship will still have the status of a legitimate child even though the marriage of both parents is prohibited (2) the annulment of the marriage of a breast-feeding sibling does not apply retroactively to children born where the child still has the right to receive rights. like children in general.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Syam, Nurul Sofia; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Gowa. Tipe penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan menggunakan hukum fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan demikian melalui upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dari awal sampai akhir, dan juga faktor-faktor yaitu adanya faktor budaya masyarakat sudah efektif. The research objective is to analyze the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of rape to analyze and explain the factors that hinder the implementation of the law towards children as victims of criminal acts of rape at the Gowa Police Department. This type of research uses empirical methods, namely a legal research method that focuses on using legal empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour that is obtained and from real behaviour carried out through direct observation. The results of this research show that through efforts for legal protection of children as victims of rape from start to finish, and also factors, namely the existence of community cultural factors that have been effective

Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mais, Andi Farhan Maulana; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah sesuai dengan system Permasyarakatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat jelas perbedaannya antara Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dala, Undang-Undang No 22 Tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaannya ialah sudah tidak ada pembeda kategori narapidana saat ini semenjak Undang-Undang terbaru diberlakukan. Yang mulanya terdapat pembeda antara narapidana tipikor dengan narapidana tindak pidana umum, pembeda yang paling umum diantaranya ialah syarat narapidana tipikor harus membayar uang pengganti serta menjalani 2/3 masa tahanan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi pembeda dimana kategori disamaratakan pada proses pemberian remisi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana umtuk mendapatkan remisi diantaranya berkelakukan baik serta perkara yang dijalani tidak berpotensi membahayakan. The research objective is to analyze the granting of remissions to convicts of criminal acts of corruption based on Government Regulation Number 99 of 2012 by the Indonesian correctional system. The research method used is an empirical legal research method. The results of the research show that there is a very clear difference between government Regulation Number 99 of 2012 and Law No. 22 of 2022. The main point of the difference is that there is no longer a distinction between prisoner categories now since the latest Law was enacted. Initially, there was a difference between Corruption Prisoners and general crime convicts, the most common difference being the requirement that Corruption Prisoners have to pay compensation and serve 2/3 of the prison term. However, currently, there is no longer a distinction where categories are generalized in the process of granting remissions. The conditions that must be met by prisoners to get remission include good behavior and the case being carried out does not have the potential to be dangerous.

Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata Ramadani, Selyana Fitri; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang menurut KUHPerdata: (2) mengetahui akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan force majeure. (2) Penyelesaian utang piutang dalam keadaan force majeure dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai. The research objective is to analyze the force majeure in debt and receivable agreements according to the Civil Code: (2) to determine the legal consequences of debt and receivable agreements based on force majeure. This research uses a normative legal research type. The results of this research show: (1) Settlement of debt and receivable agreements based on force majeure can be carried out by referring to the provisions of Article 1244-1245 of the Civil Code which stipulates that four elements must be fulfilled and proven to recognize an event as a force majeure. majeure. (2) Settlement of debts and receivables in a force majeure situation can be done through contract renegotiation between the parties involved, debt restructuring, or interest reduction. If an amicable settlement is not reached, then the dispute can be brought to court also if the debtor dies and the debtor has heirs then the debt and receivables agreement will continue and the debt will be given to his heirs, whereas if the debtor has no heirs then the debts and receivables agreement has been considered complete.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut Muhammad, Syahrul; Kamal, Muhammad; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. di kabupaten sinjai berjalan dengan tidak efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas pegawai, substansi hukum, fasilitas yang tidak memadai, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam mendorong kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia di dominasi oleh wilayah kepulauan yang di dominasi oleh penggunaan transportasi laut, maka dari itu di perlukan sebuah efisiensi dari pelaksanakan kebijakan, berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi laut, The research objective is to analyze the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport in Sinjai Regency. This research uses three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This research indicates that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport. in Sinjai district it runs inefficiently. This is influenced by the number of employees, legal substance, inadequate facilities, and insufficient community participation in pushing policies. The recommendation of this research is for all Indonesian people because Indonesia is dominated by archipelagic regions dominated by the use of sea transportation, therefore efficiency is needed in implementing policies, related to security and safety aspects of using sea transportation.

Efektivitas Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Palopo Dengan Calon Pelanggan (Developper) Terkait Penyediaan Air Minum Rizal, Andi Muhammad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER) dan 2). Untuk mengetahui factor-faktor apa yang terjadi dalam perjanjian antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER). Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pelaksanaan Perjanjian dalam hal Penyediaan Air Minum dari PDAM Kota Palopo kepada Calon Pelanggan (Developer) belum terlalu efektif karena dalam pelaksanaannya tanggungjawab pihak Calon Pelanggan (Developer) ialah memaksimalkan Penyedian Air Minum kepada customernya berdasarkan target realisasi tapi didalam perjanjian tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena hak dan kedudukan pihak PDAM Kota Palopo dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak PDAM Kota Palopo, sedangkan untuk kewajiban dan larangan lebih memberatkan Calon Pelanggan (Developer). 2). Faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama Penyediaan Air Minum, ada tiga yaitu; 1. Faktor Pengetahuan Hukum, 2. Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the Cooperation agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER) and 2). To find out what factors occur in the agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER). This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The implementation of the Agreement regarding the Provision of Drinking Water from PDAM Palopo City to Prospective Customers (Developers) has not been very effective because in its implementation the responsibility of the Prospective Customer (Developer) is to maximize the provision of Drinking Water to its customers based on realization targets but the agreement does not provide a balance between rights and obligations, because the rights and position of Palopo City PDAM in this case take precedence in the standard contract made by Palopo City PDAM, while the obligations and prohibitions are more burdensome for prospective customers (Developers). 2). three factors influence the drinking water supply cooperation agreement, namely; 1. Legal Knowledge Factor, 2. Facilities and Facilities.

Analisis Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Hidayat, Andi Muh. Taufik; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika terjadi di Pengadilan Negeri Watampone dikarenakan Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga dalam penjatuhan pidana pada putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara putusan tersebut. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in handing down decisions regarding narcotics crimes in the Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's study found that: 1) Disparity in decisions for narcotics crimes occurred at the Watampone District Court because of the disparity in the sentences of criminals for narcotics crimes in the decisions that occurred. After all, in sentencing the judge looked at the evidence and evidence in the decisions at the District Court. Watampone, so that in the sentencing of these decisions there is a disparity in criminal sentences between these decisions. Freedom is given to judges because the trial facts of one case differ from those of another. 2) The factors that cause a criminal disparity in both decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, and different between one perpetrator and another (criminal individualization). Judges' considerations in imposing sentences on perpetrators of narcotics crimes originate from various things: originating within the judge and the law itself.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search