Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI SPESIALIS PENYIDIK POLRI POLDA PAPUA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri yang professional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindakj pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.

URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Chaerani Nur, Nurul; Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada Kepolisian Resor Biak Numfor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat polisi di Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, dari populasi tersebut, maka ditentukan sampel sebagai berikut : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor yaitu kualitas penyidik Polri saat ini belum profesional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah : pembinaan personil Polres Biak Numfor, masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan hukum yang sering terjadi dalam tugas penyidikan, penerapan reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor, adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK, image masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik, masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

PERANAN PEMILIK TANAH DALAM PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR Djabbar, Asdar; Chaerani Nur, Nurul
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor yakni pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : dokumentasi, wawancara dan pengamatan (observasi), analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat hukum dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sementara kendala hukum adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.

UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN RESOR BIAK NUMFOR DALAM MENCEGAH PENANGKAPAN IKAN LAUT YANG TIDAK LAYAK DAN TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM (ILLEGAL FISHING). Asrul; Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang Tidak Layak dan Tidak Dibenarkan oleh Hukum (Illegal Fishing). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing di Kabupaten Biak Numfor, dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan illegal fishing di Kabupaten Biak NumforPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat illegal fishing. Upaya penanggulangan illegal fishing yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi : upaya preventif (mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait) dan upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Chaerani Nur, Nurul; Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi.

Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi Dwiyanti, Asti; Djabbar, Asdar
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9251

The issue of corruption eradication in Indonesia is evident from the weak legal protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Although they play a vital role in exposing corruption crimes, the reality is that many of them face physical threats, psychological pressure, and intimidation, which hinder the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the urgency of legal protection and understand the factors that motivate individuals to become Justice Collaborators or Whistleblowers in the context of corruption crimes in Indonesia. This research employs legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The findings conclude that the urgency of legal protection is crucial to ensuring the safety and active participation of Justice Collaborators and Whistleblowers in uncovering corruption cases. Moreover, their motivation is influenced by moral drives, social responsibility, and legal incentives that encourage the courage to report or testify, even when faced with significant risks. Urgency, Motivation, Justice Collaborator, Whistleblower

Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi Dwiyanti, Asti; Djabbar, Asdar
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9251

The issue of corruption eradication in Indonesia is evident from the weak legal protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Although they play a vital role in exposing corruption crimes, the reality is that many of them face physical threats, psychological pressure, and intimidation, which hinder the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the urgency of legal protection and understand the factors that motivate individuals to become Justice Collaborators or Whistleblowers in the context of corruption crimes in Indonesia. This research employs legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The findings conclude that the urgency of legal protection is crucial to ensuring the safety and active participation of Justice Collaborators and Whistleblowers in uncovering corruption cases. Moreover, their motivation is influenced by moral drives, social responsibility, and legal incentives that encourage the courage to report or testify, even when faced with significant risks. Urgency, Motivation, Justice Collaborator, Whistleblower

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search