Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENERAPAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BNI SYARIAH Dwiyanti, Asti
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 20 No. 2 (2020): ECOSYSTEM VOL.20 NO 2 TAHUN 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan di sahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah semakin memperkuat lembaga keuangan Syariah di kota Makassar. Prospek pembiayaan Syariah yang semakin bersaing antara sesama bank Syariah memudahkan prosedur pembiayaan dan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pihak perbankan Syariah. Oleh karena itu dipandang penting untuk mengkaji penerapan prosedur pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data empiris dan sekunder dan teknik pengumpuian data yaitu observasi, wawancara, dan Studi Pustaka, untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Makassar. Temuan dalam penelitian ini yaitu adanya kemudahan yang diberikan kepada nasabah yang mana berkas yang diajukannya tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan Syariah.
Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi Dwiyanti, Asti; Djabbar, Asdar
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9251

Abstract

The issue of corruption eradication in Indonesia is evident from the weak legal protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Although they play a vital role in exposing corruption crimes, the reality is that many of them face physical threats, psychological pressure, and intimidation, which hinder the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the urgency of legal protection and understand the factors that motivate individuals to become Justice Collaborators or Whistleblowers in the context of corruption crimes in Indonesia. This research employs legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The findings conclude that the urgency of legal protection is crucial to ensuring the safety and active participation of Justice Collaborators and Whistleblowers in uncovering corruption cases. Moreover, their motivation is influenced by moral drives, social responsibility, and legal incentives that encourage the courage to report or testify, even when faced with significant risks. Urgency, Motivation, Justice Collaborator, Whistleblower
Analysis of Evidence Seizure in Money Laundering Crimes: Procedures, Legitimacy, and Its Impact on Legal Proceedings Phireri, Phireri; Dwiyanti, Asti
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.9856

Abstract

Ideally, the seizure of evidence in Money Laundering Crimes (TPPU) should be conducted in accordance with applicable laws and regulations to ensure the validity of evidence that can be used in legal proceedings. In reality, numerous issues arise regarding the regulation and procedures for evidence seizure, which often impact the validity of the evidence. This study aims to analyze the regulations and procedures for evidence seizure in TPPU cases and their implications for the validity of evidence in legal processes. This article is categorized as library research using a qualitative approach. The methodology employed is normative juridical analysis. The findings reveal that evidence seizure in TPPU cases is often not conducted in accordance with established procedures, thereby potentially undermining the validity of the evidence. The money laundering process, which consists of the placement, layering, and integration stages, frequently involves suspicious transactions that require stricter supervision.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Dwiyanti, Asti
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/3tg2pt35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19
Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi Dwiyanti, Asti; Djabbar, Asdar
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9251

Abstract

The issue of corruption eradication in Indonesia is evident from the weak legal protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Although they play a vital role in exposing corruption crimes, the reality is that many of them face physical threats, psychological pressure, and intimidation, which hinder the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the urgency of legal protection and understand the factors that motivate individuals to become Justice Collaborators or Whistleblowers in the context of corruption crimes in Indonesia. This research employs legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The findings conclude that the urgency of legal protection is crucial to ensuring the safety and active participation of Justice Collaborators and Whistleblowers in uncovering corruption cases. Moreover, their motivation is influenced by moral drives, social responsibility, and legal incentives that encourage the courage to report or testify, even when faced with significant risks. Urgency, Motivation, Justice Collaborator, Whistleblower
PENYUSUNAN PAPAN INFORMASI DAN SIGNAGE INFORMATIF DI OBJEK WISATA ALAM KEBUN BOTANI "DENASSA Muhammadiah, Mas’ud; Hamsiah, Andi; Muliati, Muliati; Angreani, A. Vivit; Lutfin, Nursamsilis; Syam, Ulfah; Dwiyanti, Asti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.52385

Abstract

Pengembangan papan informasi dan signage di objek wisata alam merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung sekaligus memperkuat fungsi edukasi dan konservasi. Kebun Botani “Denassa” sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi visual, ketidaktepatan istilah flora dan fauna, serta penggunaan bahasa yang kurang efektif dan persuasif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan menyusun papan informasi dan signage yang komunikatif, informatif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui survei lokasi, pengumpulan data flora dan fauna, penyusunan teks, diskusi revisi, serta pendampingan produksi papan. Hasil kegiatan menunjukkan teridentifikasinya empat zona utama yang membutuhkan papan informasi, penyusunan teks dengan struktur kalimat efektif dan ketepatan istilah ilmiah, serta penerapan bahasa persuasif untuk mendorong perilaku konservatif. Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam konten papan memberikan nilai tambah edukatif dan memperkuat identitas budaya. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman pengunjung, berkurangnya kebingungan arah, dan perubahan perilaku positif terkait kebersihan serta pelestarian lingkungan. Kegiatan ini membuktikan bahwa penerapan prinsip kebahasaan dan desain visual berperan penting dalam optimalisasi fungsi informasi di kawasan wisata alam.