Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHCLS IJ3PE Journal of Empowerment and Community Service Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Mukti, Hudali
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Environmental Justice at the Environmental Regulation in Indonesia and Uzbekistan Mukti, Hudali; Sobirov, Bobur Baxtishodovich
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.171

Abstract

Justice theory, which emphasizes the fair and equitable allocation of risks and benefits, has significantly influenced the idea of environmental justice. Indonesia and Uzbekistan have made it mandatory for laws and regulations to implement the concept of environmental justice. Still, in practice, the rules created give birth to social-environmental conflict dimensions that are increasingly prevalent and far removed from environmental justice. This research aims to understand and analyze environmental justice regulation in Indonesia and Uzbekistan. This research uses a normative juridical approach with a literature review involving primary and secondary legal sources. The results show that the provisions of the Job Creation Bill in the forestry and environmental sectors negate access to justice via litigation at the State Administrative Court (PTUN) so that there is no public space to continue an AMDAL decision or environmental approval as part of an environmental licensing instrument in the realm of administrative law.  Regulatory problems that co-occur and are followed by implementation problems at a later date relating to the legitimacy and protection of people's constitutional rights will harm the community's sense of justice. At the same time, the issue of environmental injustice in Uzbekistan arises from the ecological crisis beginning with green space, waste management, and the water crisis that has afflicted the nation, as indicated by the preceding explanation. The government must establish national policies, institutional instruments, and central and regional environmental management authorities to facilitate development with an eye toward environmental justice.
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur) Damayanti, Damayanti; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2016): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i1.30

Abstract

As has been mandated in legislation, the state apparatus in improving the quality of Administrative by improving welfare and professionalism as well as enacting system careers based on performance with the principle of reward and punishment, the State Apparatus should be able to be disciplined in achieving good governance and authoritative. Administrative Reform continues to be improved, especially with regard to quality, service efficiency, and protection of the public as well as professional skills, and well-being are all concerned agencies in supporting the implementation of tasks. In fact still many state officials who commit violations in the form of sanctions Weight Environmental example that occurred in the high Court as Satya Adhi Wicaksana. In order To create clean governance and authoritative, certainly needed discipline of the officials and personnel administration. Therefore we need a set of rules that can support the creation of employee discipline. 
PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2010): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v2i1.78

Abstract

Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan bagi perkara yang diajukan ke pengadilan, namun berlanjut sampai pelaksanaan putusan tersebut, hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas hakim pengawas dan pengamat sangat penting dalam pembinaan narapidana, karena dengan melakukan pembinaan diharapkan narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat memberdayakan diri di lingkungan masyarakat
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA” Linanda, Ayu; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.156

Abstract

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
“MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA” S.H, Hardiansyah; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.227

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena terkendala oleh beberapa faktor. Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kota samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer
KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Putra, Garda Viska; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2018): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i2.353

Abstract

The measurement and mapping of land parcels for land registration is the initial subject in the framework of land certification to obtain a land title certificate. Problems and constraints that occur in the measurement and mapping of land parcels if not given a solution that can certainly cause more land disputes. Complete Systematic Land Registration is one of the efforts of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency of the Republic of Indonesia in order to resolve the problems that occur, including the uncharted land parcels with old land titles and other fields that have not been granted land titles. a method of measuring the old parcels of land that are not in accordance with the current conditions, parsing land parcels that have experienced land disputes.
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan) Chandra, Angga Septika; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2019): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i1.454

Abstract

Pembatalan sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara sebagai bagian dari aset pemerintah menimbulkan polemik terkait dapatkah sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara yang telah menjadi nilai aset pemerintah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak dapat dibatalkan karena telah menjadi aset tetap pemerintah. Selain itu bila dapat dibatalkan bagaimana dengan status tanah akibat pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah negara sedangkan tanah negara tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah. Dalam ruang lingkup daerah Pemerintah Kota Samarinda juga tidak terlepas dari polemik tersebut. Banyaknya tanah negara yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda yang diakui hanya sebagian saja yang bersertifikat hak pakai tanah sedangkan sebagian lagi masih belum di sertifikasikan namun telah diinventarisasi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut mendorong Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda untuk lebih aktif turut serta dalam menyelesaikan polemik terkait prosedur pembatalan sertifikat hak pakai atas tanah sebagai satu-satunya alat penegak hukum agraria nasional dengan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya ialah Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR Mukti, Hudali; Linanda, Ayu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.520

Abstract

East Kalimantan cannot be detached from the spotlight of the prevention and eradication of criminal acts of corruption. This is because of the opportunity that exists in East Kalimantan is more wide open. The number of orientation field a more natural resources in East Kalimantan turns out to be a sweet target object for the perpetrators of the corruptor if no supervision and intensive prevention beforehand by the stakeholders concerned. This is where the role of the Prosecutor in East Kalimantan are challenged not only to uphold the law but also embodies the prevention of the occurrence of the crime of corruption that occurs in East Kalimantan. This research aims to find out and assess the efforts of the Prosecutor of East Kalimantan as well as obstacles faced in preventing criminal acts of corruption. In this study using a Purposive Sampling Technique. The technique of data collection is the observation, in-depth interviews and documentation. The data type is the type of primer and under with data analysis is qualitative. Results achieved in this study the existence of the description of the role of the Prosecutor in carrying out efforts in the prevention and eradication of corruption so that created a conducive society, secure, and comfortable away from the criminal acts of corruption.  
PELAKSANAAN HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Lestari P, Vitrya; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3024

Abstract

Constitutional Court Decision Number. 135/PUU-XIII/2015 states that citizens who are mentally/memory impaired can still participate in general election contestation. However, in reality, there are still many mentally disabled persons who are considered incompetent and unable to use their right to vote in elections. This is what later became the author's interest in discussing the Implementation of Voting Rights in Elections for People with Mental Disabilities, especially in Samarinda City. The author's research objective in conducting this research was to find out how the implementation and constraints faced in exercising the right to vote. The type of research used in this thesis is empirical juridical. Currently, people with mental disabled have enough awareness to participate in elections. However, the involvement of persons with mental disability to use their right to vote is limited to used their right to vote. Obstacles that occur in the use of the right to vote for persons with Mental Disabilities, there are: the problem of not specifically classifying Persons with Mental Disabilities, the absence of active communication from Persons with Mental Disabilities, the process of matching and researching data is not optimal, and the lack of delivery of electoral information. In overcoming these obstacles, the General Election Comissions seeks to form a Democratic Volunteer (Relations) using a door to door system.
Pencegahan Kenakalan Generasi Z melalui Edukasi Sadar Hukum di MTs Al-Hidayah Samboja Kelurahan Tanjung Harapan Budi, Jesrien; Mukti, Hudali; Arbain, Arbain
Journal of Empowerment and Community Service (JECSR) Vol. 4 No. 1 (2024): November
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/jecsr.v4i1.322

Abstract

Kenakalan remaja, terutama di kalangan generasi Z, menjadi masalah sosial yang semakin meningkat di era digital. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta menilai efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di MTs Al-Hidayah Samboja, Kelurahan Tanjung Harapan. Kegiatan dilakukan dengan metode observasi dan sosialisasi hukum, yang mencakup pemaparan materi dan diskusi interaktif kepada siswa kelas IX. Hasil menunjukkan bahwa faktor psikologis, sosial, dan subkultur berperan penting dalam memengaruhi perilaku menyimpang remaja. Sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang dan pentingnya mematuhi norma sosial. Kesimpulannya, pendekatan edukasi hukum yang interaktif dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membantu mengurangi potensi kenakalan remaja, terutama jika didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif.
Co-Authors Arbain Arbain, Arbain Budi, Jesrien Chandra, Angga Septika Damayanti Damayanti Kadri, Mohtana Ferdy Lestari P, Vitrya Linanda, Ayu Ngering, Marsera Putra, Garda Viska Putri, Nadia Ade S.H, Hardiansyah Sobirov, Bobur Baxtishodovich