Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Membangun gen aksi keluarga jujur, keluarga bahagia, sebagai budaya anti korupsi berbasis keluarga Linanda, Ayu
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1254.995 KB) | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.16

Abstract

Titik nadir perjuangan dalam pembangunan berada pada tangan keluarga. Keluarga memiliki potensial dalam melahirkan nilai-nilai moral kehidupan berbudaya luhur, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kontekstual sederhana mengenai pemahaman keluarga memberi arti bahwa keluarga memberi pengaruh individu atau perseorangan, sehingga terbentuklah sebuah karakter yang dibawa saat bersosialisasi dtengah masyarakat. Makna itulah titik awal membangun budaya anti korupsi berbasis keluarga yang sesuai budaya luhur milik Indonesia, dengan harapan peranan keluarga mampu melahirkan dan menciptakan karakter kepemimpinan anti korupsi. Untuk itulah penekanan dukungan terhadap keluarga dalam memberantas korupsi perlu digalakkan. Dalam mewujudkan program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan target masyarakat yang bermukim di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda dan diselenggarakan di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korupsi serta peran keluarga dalam keterlibatannya memberantas korupsi. Tujuan dilaksanakan di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda untuk mensosialisasikan sebuah konsep yaitu membangun gen aksi keluarga jujur, keluarga bahagia sebagai budaya anti korupsi berbasis keluarga. Metode kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan terdiri dari tahap persiapan yaitu pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi penyuluhan yang diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif. Tahap evaluasi dilakukan dengan perbandingan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan yang kemudian dipublikasikan.
NEPOTISM PRACTICES AS CORRUPT BEHAVIOR BASED ON A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (CASE STUDY OF PELANGI VILLAGE, SIDODADI VILLAGE, SAMARINDA CITY) Thamrin, Husni; Linanda, Ayu
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v3i2.134

Abstract

The practice of nepotism is still unfamiliar to the people recognizing it as corrupt behavior, however, the community often does it unconsciously. The paradoxical paradox that teaches the practice of nepotism and obscures existing legal norms is the main reason for society to distort nepotism as a corrupt behavior that impacts people's attitudes that seem to discriminate against nepotism. This certainly injures the meaning of nepotism itself when viewed from a criminological perspective. Therefore there needs to be further research on this subject which must be studied from a criminological perspective. In this research, it is oriented to Pelangi Village, Sidodadi Village, Samarinda City as a case study to analyze the pattern of people's behavior towards the practice of nepotism as corrupt behavior which is analyzed based on a criminological perspective. The purpose of this research is to study and analyze the development of nepotism practices as corrupt behavior in the community based on a criminological perspective in Kampung Pelangi, Sidodadi Village, Samarinda City as a case study. This research is an empirical legal research. The technique used in this research is Simple Random Sampling, and data collection techniques are carried out through Field Research and Library Research, with data analysis methods using quantitative descriptive methods.
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA” Linanda, Ayu; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.156

Abstract

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Perilaku “Ngelem” Pada Anak Remaja Sebagai Pelaku Sekaligus Korban (Self Victimizing) Di Kawasan Kampung Zombie Kota Samarinda Pratiwie, Dinny Wirawan; Linanda, Ayu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2019): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i1.453

Abstract

Keberadaan salah satu kawasan kampung di wilayah Kota Samarinda yang menjadi pusat atau markas dari anak remaja untuk melakukan aktivitas menghisap lem,  yang sebelumnya dikenal dengan istilah Kampung Zombie, terletak di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, menjadi sebuah fenomena sosial yang cukup memprihatinkan. Dalam menyikapinya, diperlukan korelasi yang bersinergi dengan semua stakeholder dalam rangka mewujudkan efektifitas penegakan hukum terhadap perilaku ngelem pada anak remaja melalui upaya-upaya penegakan hukum terhadap perilaku “ngelem” yang menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum pada perilaku anak remaja “ngelem” sebagai pelaku sekaligus korban (self victimizing) khususnya di Kawasan Kampung Zombie, Kota Samarinda.
PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR Mukti, Hudali; Linanda, Ayu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.520

Abstract

East Kalimantan cannot be detached from the spotlight of the prevention and eradication of criminal acts of corruption. This is because of the opportunity that exists in East Kalimantan is more wide open. The number of orientation field a more natural resources in East Kalimantan turns out to be a sweet target object for the perpetrators of the corruptor if no supervision and intensive prevention beforehand by the stakeholders concerned. This is where the role of the Prosecutor in East Kalimantan are challenged not only to uphold the law but also embodies the prevention of the occurrence of the crime of corruption that occurs in East Kalimantan. This research aims to find out and assess the efforts of the Prosecutor of East Kalimantan as well as obstacles faced in preventing criminal acts of corruption. In this study using a Purposive Sampling Technique. The technique of data collection is the observation, in-depth interviews and documentation. The data type is the type of primer and under with data analysis is qualitative. Results achieved in this study the existence of the description of the role of the Prosecutor in carrying out efforts in the prevention and eradication of corruption so that created a conducive society, secure, and comfortable away from the criminal acts of corruption.