Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAMPERJANJIAN POLIS ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE (Suatu Tinjauan Epistemologi) Indra, Rahmadi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.455 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.606

Abstract

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Polis asuransi ada yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada yang tidak, karena itu dalam penulisan ini akan melihat secara epistemologi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perjanjian polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.Kata Kunci : Asuransi, arbitrase, polis asuransi
KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DI INDONESIA MENURUT PEREMENKUMHAM NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA: Kepastian hukum Indra, Rahmadi; Fahamsyah, Ermanto; Pratama, Rino Hardi
Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v5i2.4553

Abstract

Proses mendirikan CV di Indonesia telah mengalami perubahan dengan beberapa masalah dalam membangun CV dari Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, ini adalah yang pertama, pendirian CV harus memesan terlebih dahulu terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan CV mereka dalam Bisnis Sistem Administrasi Entitas (SABU). Kedua, lokasi pendaftaran CV diubah menjadi Sistem Administrasi Entitas Bisnis (SABU). Ketiga, pendirian CV diperlukan untuk menggunakan akta otentik. Konsep peraturan ke depan mengenai proses pembentukan CV saat ini dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 membuat pendaftaran CV lebih mudah dan lebih teratur dan juga ini memudahkan investor untuk mendapatkan informasi tentang CV yang telah terdaftar di Badan Administrasi. Sistem Bisnis (SABTU). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, posisi KUHD di atas Permenkumham Nomor 17 tahun 2018. Konsekuensi hukum selanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban / pengaturan yang terkandung dalam KUHD untuk kepentingan hukum harus dianggap permanen berlaku.
Implikasi Hukum Merger Antara Gojek Dan Tokopedia Terhadap Pasar indra, Rahmadi; Ahmad, Ahmad Rizal Musyafa; Ikarini , Ikarini Dani Widiyanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.7143

Abstract

Gojek Company and Tokopedia official carry out a merger to form one holding company , namely GoTo Group, where is this merger rated potential existence practice competition business no healthy . Journal this aim for analyze opportunity happening competition business no healthy on the Gojek merger and Tokopedia to market . Article this use study juridical normative with the statue approach and the conceptual approach. Results study show existence a opportunity happening competition business no healthy on the Gojek merger and Tokopedia to market . This thing need a analysis with see categorized merger criteria as practice competition business no healthy who has set in Law no. 5 of 1999 concerning practice monopoly and competition business no healthy , there are 3 criteria that is prohibited agreements , prohibited activities and position dominant . Gojek and Tokopedia must open in submission of data regarding mergers, p this aim for guard competition business healthy on the market. However for deciding is the Gojek merger and Tokopedia has violate competition healthy business our must waiting decision from KPPU as institution supervisor competition effort .