Articles
<![CDATA[Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Waralaba di Bimbingan Belajar Primagama Kota Batam ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.2 KB)
<![CDATA[This researcg discusses the effectiveness of the development and supervision of franchises in Batam city. The formulation of the problem in this thesis is related to the effectiveness of article 14 and article 15 in the community, problems in the application of article 14 and article 15 as well as solutions in dealing with problems in the application of article 14 and article 15. This research is included in the category of juridical-sociological research which in the method of conducting research is by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data in the field by conducting interviews. Data were processed and analyzed using qualitative methods and conclusions were drawn descriptively. Testing the effectiveness of the application of article 14 and article 15 of Government Regulation No. 42 of 2007 was carried out using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. From the effectiveness test using the theory, it was concluded that Article 14 and Article 15 have not been optimally and effectively implemented. Law Enforcement Factors are the main factors of the ineffectiveness of the implementation of Article 14 and Article 15. The Department of Industry and Trade and Energy of Mineral Resources in Batam City has never even provided guidance or supervision on tuition course in Batam city. The need to develop derivative rules in the form of Mayor Regulations becomes a recommendation in dealing with the problems discussed in this research.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Yusuf, Raihan Radinka]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v7i2.1248
<![CDATA[Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakukan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial ataupun jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang didapat oleh para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Data Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianto, Julianto]]>;
<![CDATA[Shahriyani Shahrullah, Rina]]>;
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Garry Hawidi, Robert]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budayaâ€. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukumâ€. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BATAM: SUATU KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Sutra Disemadi, Hari]]>;
<![CDATA[Wijaya, Ryan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32876
<![CDATA[Sebagai salah satu negara yang belum mampu menyelesaikan masalah kemisikinan, Indonesia memiliki permasalahan ketimpangan sosial di mana-mana, khususnya di kota besar seperti Kota Batam. Contohnya adalah mengenai gelandangan dan pengemis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana kebijakan yang penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Batam serta bagaimana keberadaan kebijakan tersebut dari prespektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta teknik analisa deskrtiptif, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang ada belum maksimal, sehingga dibutuhkan pertimbangan untuk mengganti kebijakan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai tujuan sesuai pilar SDGs.]]>
<![CDATA[Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31765
<![CDATA[The reforms that have occurred in Indonesia have changed the joints of the life of the nation and state. One of them is changing the centralistic system of government. The demand for reforms related to the broadest possible implementation of regional autonomy is the beginning of the implementation of the decentralization principle in Indonesia. This principle can be reflected in the presence of the Special Autonomy policy, one of which is in Papua Province. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this research show that the stipulation of special autonomy status for Papua Province is legally based on Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. This law is an attempt by the central government to develop Papua to be the same as other regions. There are many specializations and special rights that the Papuan people have obtained through the determination of this status, but they are still not being implemented in real terms in the field. This is due to government inconsistencies, especially when viewed from a good governance perspective. Good governance in the principle of participation in Papua has not been implemented properly because of the existence of considerable power as a cultural representation which has not fully represented the Papuan people so that many rights and opinions and voices of the Papuan people have not been implemented.]]>
<![CDATA[Corporate Social Resposibilty Implementation In Indonesia: Efforts To Protect Human Rights And Consumers ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38917
<![CDATA[An increase in corporate concern for the quality of people’s lives, can create social and environmental harmonization that can affect business activities. Then was born the demand for the role of the company to have Corporate Social Responsibility (CSR). This is one of the benefits companies can get from CSR activities. With the implementation of CSR in a company. The sustainability of the company will be more guaranteed, because through CSR the company has a full commitment in carrying out the mandate of the constitution and laws to improve the welfare of the community in the freedom to undergo economic practices and obtain resources for the company itself. This study aims to determine the implementation of CSR PT Aneka Tambang (ANTAM) related to Human Rights and consumers. This study uses secondary data collection techniques in the study of literature. The results of this study show respect for and protection of human rights as an inseparable part of the Company's daily operations and in interactions with stakeholders to the company's interaction with communities around the operational area. Also, ANTAM always pays attention to the quality of products produced in the production process to achieve consumers satisfaction because it realizes that customers are stakeholders who play an important role for business sustainability.]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Rusdianto, Rusdianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37995
<![CDATA[The development of information technology resulted in the industrial revolution 4 times. Starting from the 1.0 industrial revolution that occurred in the 18th century until now in the 4.0 industrial revolution that occurred in 2010. The 4.0 Industrial Revolution introduced innovative technology in the industrial world so that the world became acquainted with Artificial Intelligent. The application of Artificial Intelligent in banking activities provides convenience and efficiency to all customers and also the bank. However, technological progress will not be defeated by human greatness. Where hackers can still leak and steal customer data, so regulations related to the application of Artificial Intelligence in banking activities are considered very important. The rise of leaks carried out by hackers is known as cyber crime which can destroy the application of the principle of secrecy in the banking system. This is what then inspires the urgency to protect bank consumers data. This research was conducted using normative Legal research and is intended to provide the benefits derived from the application of AI in banking activities, negative impacts and ways to avoid negative impacts through the formation of new regulations related to the application of Artificial Intelligence in banking activities in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF TRADISIONAL BAIK BATAM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Maneshakerti, Bayang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38551
<![CDATA[Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya melalui lisan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTEE TERHADAP PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Ariq Fadhillah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38512
<![CDATA[Perkembangan zaman di era modern ini melahirkan perubahan atas kebutuhan dasar manusia yang beraneka macam untuk bisa memenuhi segi kehidupannya dalam masyarakat, dalam memenuhi segi kebutuhan hidupnya tentunya tak luput dari biaya dalam pemenuhannya. Tingginya tingkat kepentingan hidup manusia mengharuskan setiap orang untuk bertindak guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Namun, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, selain bekerja, seseorang juga dapat menghasilkan uang dengan meminjam uang dari koperasi, bank, atau lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengatur sistem peradilan, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama rescheduling, tahap kedua reconditioning, dan tahap akhir restructing.]]>
<![CDATA[EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN INDONESIA: LEGAL STUDIES BASED ON THE SDGS PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persons with disabilities are humans who have certain physical or non-physical limitations that make them unable to do activities like humans in general. As part of Indonesian citizens, persons with disabilities have the same rights. These rights include life rights, education rights, health rights, household rights, political rights, development rights, and the right to get a job. Indonesia is responsible for the welfare of all its people including people with disabilities. This has been explicitly stated in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the problem is that there are still people with disabilities who do not get their rights, especially the right to work. This research is important to do because it wants to examine the problem of employment opportunities for people with disabilities based on the perspective of the Sustainable Development Goals or SDGs. Generally, SDGs are intended to achieve social justice from generation to generation, including for people with disabilities. The 8th goal of the SDGs states explicitly that the state must be able to create decent jobs for all people without exception, including the provision of jobs for people with disabilities.]]>
