Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN IDENTITAS LOKAL PADA MEBEL KAYU MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN Irfan, Irfan; Muhdy, Ali Ahmad; Hamrin, Hamrin
JURNAL IMAJINASI Vol 3, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Kelurahan Mannongkoki di kabupaten Takalar merupakan sentra industri mebel kayu lokal, namun kebanyakan produk mebel yang dibuat adalah mebel tradisional tanpa ukiran.Terdapat ratusan kelompok usaha mebel kayu, namun hanya dua unit usaha yang dapat membuat mebel ukir, oleh sebab itu kedua unit usaha mebel tersebut kesulitan dalam memenuhi perminataan pembeli terhadap mebel ukir. Permasalahannya adalah kekurangan tenaga utama pengukir kayu, sehingga jumlah produk yang dihasilkan sangat terbatas dan belum mampu memenuhi permintaan pembeli. Permasalahan lainnya adalah mebel ukir yang dibuat terkadang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, sebab pembeli menginginkan mebel dengan ukiran baru. Oleh sebab itu, upaya pembinaan dan pelatihan mengukir untuk menambah tenaga pengukir yang dimiliki perlu dilakukan. Selain itu, perlu menawarkan ukiran baru bernuanasa lokal, agar mebel ukir yang dibuat dapat menarik minat pembeli dan sekaligus menampilkan identitas lokal dengan ukiran baru yang dikembangkan dari ikon budaya lokal khususnya di Kabupeten Takalar. Melalui PKM Perajin Mebel Mannongkoki dilakukan pelatihan dan pendampingan agar dapat menambah tenaga pengukir. Hasil PKM menunjukkan bahwa pada umumnya pemuda lokal dapat dilatih membuat dan mengeksplorasi ornament sesuai kreativitasnya, bahkan dapat menerapkan sebagai ukiran pada kayu, namun masih perlu kesungguhan dan komitmen agar dapat menekuni pekerjaan sebagai pengukir. Hasil PKM juga telah menambah tenaga pengukir menjadi 4 orang dan telah menerapkan ornament lokal sebagai salah satu alternatif produk yang dijual.

Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Outdoor Study terhadap Kemampuan Menulis Karya Ilmiah dan Hasil Belajar Geografi Siswa Hamrin, Hamrin; Budijanto, Budijanto; Taryana, Didik
Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Vol 6, No 4: APRIL 2021
Publisher : Graduate School of Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/jptpp.v6i4.14561

Abstract: This research aims to describe the influence of outdoor study-based guided inquiry on students' skills in compiling scientific papers and learning outcomes of geography. Using a quasi-experimental design, consisting of two classes, namely the IPS2 class (experiment) and IPS1 (control). The research subjects of class XI IPS at SMAN 1 Mawasangka Timur in the academic year 2020/2021. Selection of classes using purposive sampling technique. Data analysis using MANOVA. The results showed the sig. The Manova test is 0.000 < 0.05 for the ability to write geography scientific papers and 0.001 < 0.05 for learning outcomes, meaning that there is an influence of an outdoor study-based guided inquiry model on the skills of compiling scientific papers and student learning outcomes.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaruh inkuiri terbimbing berbasis outdoor study pada keterampilan menyusun karya ilmiah dan hasil belajar geografi siswa. Menggunakan desain eksperimen semu, terdiri dua kelas yakni kelas IPS2 (eksperimen) dan IPS1 (kontrol). Subyek penelitian siswa kelas XI IPS SMAN 1 Mawasangka Timur tahun pelajaran 2020/2021. Pemilihan kelas dengan teknik Purposive sampling. Analisis data menggunakan MANOVA. Hasil penelitian menunjukan nilai sig. uji Manova sebesar 0,000 < 0,05 untuk kemampuan menulis karya ilmiah geografi dan 0,001 < 0,05 untuk hasil belajar, artinya teradapat pengaruh model inkuiri terbimbing berbasis outdoor study pada keterampilan menyusun karya ilmiah dan hasil belajar geografi siswa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Cabai Rawit Pasar Mardika Di Kota Ambon Hamrin, Hamrin; Thenu, S.F.W; Kembauw , Esther
Media Agribisnis Vol. 8 No. 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/agribisnis.v8i2.5158

Cabai termasuk komoditas hortikultura penting di Indonesia yang di konsumsi oleh sebagian besar penduduk tanpa memperhatikan tingkat sosial. Kenaikan harga berhubungan pada aktivitas pemasaran. Jika dibandingkan pada harga di daerah konsumen, harga cabai di daerah produsen lebih rendah. Sebagian faktor dengan berpengaruh yakni faktor angkutan, rendahnya daya tahan cabai, juga daya beli masyarakat secara rendah. Penyelidikan ini tujuannya guna menganalisis faktor dengan berpengaruh pada harga cabai rawit di Pasar Mardika Kota Ambon dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Mardika, Kota Ambon. Hasil dari penyelidikan ini ialah terdapat 3 variabel yang ada pengaruh positif juga signifikan pada harga cabai rawit di Pasar Mardika yaitu cabai kriting (X1), transportasi (X3), dan cuaca (X4) sedangkan untuk 2 variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan yaitu penawaran (X2) dan kebijakan pemerintah (X5).

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Hamrin, Hamrin; Tanjung, Albert
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.818

Tulisan ini berjudul Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum, Masalah penelitian ini berbicara Peran pemerintah dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Politik hukum yang dalam penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif analisi kualitatif. Sumber hukum yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder analisis data yang digunakan analisis Penalaran Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaiman diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat maupun daerah sebagai control penyelenggaraan pemekaran daerah. Politik hukum pemekaran di Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Daerah, Pemekaran Daerah. Abstract This paper is entitled Regional Expansion in Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government Judging from Legal Politics in Indonesia, the problem of this study speaks of the role of government in regional expansion under Law Number 23 of 2014 and the legal politics in organizing regional expansion in Indonesia?. The research method used is a normative jurisdiction of qualitative analysis. The legal sources obtained are primary and secondary legal analysis used in the Analysis of Legal Reasoning. The results showed that the implementation of regional and regional government division has a role as the spearhead whether or not a region is divided or formed. The idea of regional expansion is a very crucial thing in the regional autonomy system. Obligations of the central and regional governments as 188 NJL: Volume 2, Nomor 1, Maret 2020 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id mandated in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government that the central and regional government as the control of the implementation of regional expansion. The politics of pemekaran in Indonesia can be carried out if it meets administrative, technical and physical territorial requirements. For provinces, administrative requirements that must be fulfilled include the approval of the district / city and regent / mayor regional parliaments that will be the scope of the province concerned, the approval of the parent provincial parliaments and governors, and recommendations from the Minister of Home Affairs. Keywords: Political Law, Regional Government, Regional Expansion.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA Hamrin, Hamrin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1114

AbstrakProstitusi online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam sistem peardilan pidana terhadap pelaku prostiusi melalui media online dan menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif penderkatan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,sekunder, tersier dan analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online harus terus dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku prostitusi online. Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi mudah seluruh Indonesia hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidak jelasakan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda. Begitu juga penegakan hukum prostitusi online di DKI Jakarta harus ada perda yang tegas agar semua pihak yang terlibat dapat dijerat demi memberikan efek jera untuk semua pihak.AbstractOnline prostitution or prostitution that is carried out in a network (online / online) is an act of sexual intercourse with another person using a "transaction" in which the transaction process can be carried out using electronic media. The formulation of the problem in this paper is how to enforce the law in the criminal justice system against prostitutes through online media and to analyze the ideal law enforcement against prostitutes through online media in DKI Jakarta. This research uses a normative juridical approach, conceptual, and case studies. Sources of legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials and the analysis of legal materials is qualitative analysis. Based on the results of the research, it shows that 1. Law enforcement in the criminal justice system against online prostitutes must continue to be carried out in order to provide a deterrent effect for online prostitutes. The problem of online prostitution is one of the factors that can damage the level of the younger generation throughout Indonesia, this is of course closely related to the development of the nation in the future, therefore the government should focus on how these problems are of course very interesting to pay serious attention to the unclear legal rules related to it. Online prostitution enforcement continues to destroy the national level. Thus the regional regulation related to the enforcement of online prostitution should be a serious concern in order to protect the younger generation. Likewise, online prostitution law enforcement in DKI Jakarta must have a strict local regulation so that all parties involved can be charged in order to provide a deterrent effect for all parties.

MASA JABATAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA GUNA MENEGAKAN PRINSIP KONSTITUALISME Hamrin, Hamrin; Endratno, Cucuk
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v6i1.1677

People's representative institutions in the Indonesian constitutional systemconsist of the People's Consultative Assembly (MPR), the People's RepresentativeCouncil (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the RegionalPeople's Representative Council (DPRD) both provincial and district/city. As apeople's representative institution, members of the MPR, DPR, DPD, ProvincialDPRD and Regency/Municipal elected by the people through general elections.General elections are held in a direct, general, free, secret, honest and fair mannerevery five years. The objectives to be achieved in writing this dissertation are toanalyze and determine the regulation of the tenure of legislative members in theconstitutionalism system in Indonesia and to analyze and find the concept of theterm of office of legislative members in Indonesia in order to enforce theConstituent Principles.This study uses a normative juridical approach that emphasizes libraryresearch. In this research, the Legislation approach, conceptual approach,comparative approach, case approach, historical approach, and philosophicalapproach are used. Types of legal materials used are primary, secondary, andtertiary legal materials. The analysis used is qualitative descriptive analysis.The results show that the House of Representatives is neededlimitation ofterm of office, because the term of office is the same as the term of office of thePresident as stated in Article 7 of the 1945 Constitution. The limitation ofperiodization is meant by considerations: guaranteeing human rights, avoidingarbitrariness of members of the people's representative institutions, creatingthought innovation institutions in institutions people's representatives. The idealconcept of limiting the term of office of the DPR and DPD, it is advisable to revisethe MD3 Law; second, to propose the concept of limiting the term of office ofmembers of the DPR and DPD based on a constitutional democracy perspective, itis advisable to revise the addition of paragraphs in Articles 76 and 252 of the MD3Law, regarding the affirmation of how many years in office are considered one termfor both DPR and DPD. It is also necessary to revise Article 76 Paragraph (4) andArticle 252 Paragraph (5) of the MD3 Law, relating to the concept of limiting theterm of office to only two terms.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search