Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Safiranita Ramli, Tasya
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
COMMERCIALIZATION OF COPYRIGHT CONTENT THROUGH DIGITAL PLATFORMS IN INDONESIA Safiranita Ramli, Tasya; M. Ramli, Ahmad; Permata, Rika Ratna; Budhijanto, Danrivanto
Progressive Law Review Vol 1 No 01 (2019): November
Publisher : Progressive Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.871 KB) | DOI: 10.36448/plr.v1i01.6

Abstract

With the new advances in the Industrial Revolution 4.0 era, which were initiated by artificial intelligence coupled with genetic engineering and nanotechnology, changes will occur in a very fast period of time and result in an impact on the economic industry and also governance in the presence of new business that was born of innovators to create strategies through digital platforms. In Indonesia, digital innovation is not only in one area, but also in the fields of education, food, health, which is also used as a new law in government that supports the Industrial Revolution 4.0 era. These developments also affected the world industry. The birth of the term Industrial Revolution 4.0 was a continuation of the previous industrial revolution. The Industrial Revolution 4.0 is an amalgamation of an optimized manufacturing industry with the latest internet technology.
PEMBAGIAN ROYALTI LAYANAN MULTIMEDIA VIDEO-ON-DEMAND NETFLIX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Imanuella, Gloria; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
Kyadiren Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i1.55

Abstract

Hak Cipta sebagai salah satu Kekayaan Intelektual telah mengalami disrupsi digital. Peran teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang luas terhadap konten-konten digital di internet, seperti film-film pada layanan multimedia video-on-demand Netflix. Platform yang tergolong baru ini telah menyediakan tontonan film Indonesia melalui online streaming secara berlangganan. Namun pada praktiknya, belum diterapkan mekanisme pembagian royalti yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti dan menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber tertulis mengenai monetisasi Hak Cipta Digital. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis, yaitu dengan menuliskan, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan objek penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memberikan saran yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka penarikan royalti terhadap film dan Hak Cipta Digital.
Implikasi dan Pelindungan Hukum Terhadap Praktik Trademark Bullying pada Era Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Griselda P. Aritonang, Aileen; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1271

Abstract

Di tengah ketatnya persaingan usaha, praktik trademark bullying atau intimidasi merek semakin mendapatkan perhatian. Trademark Bullying merupakan sebuah aksi interpretasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar atas hak mereknya terhadap usaha kecil atau individu, melalui penggunaan taktik intimidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan implikasi yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari praktik trademark bullying di Indonesia, serta mengungkap terkait bagaimana hukum positif di Indonesia melihat dan mengevaluasi perihal praktik trademark bullying pada era digital, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa praktik trademark bullying di era digital memiliki dampak yang signifkan terhadap pihak pelaku dan pihak korban, namun masih sangat sedikit nomenklatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara tersirat terkait praktik trademark bullying di era digital ini.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek dan Pegiat Usaha Kecil dalam Menghadapi Tindakan “Trademark Bullying” pada Platrform E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Adelia, Mutiara; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1358

Abstract

Dalam kemajuan teknologi saat ini, UMKM tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan menggunakan platform e-commerce. Membahas Platform E-Commerce secara konkret. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perubahan pelaksanaan UMKM yang melakukan layanan e-commerce dapat menimbulkan trademark bullying. Fenomena Trademark Bullying muncul ketika pemilik merek yang lebih besar atau yang memiliki hak atas merek terkenal berusaha menyalahgunakan sistem hukum merek dagang untuk menindas atau merugikan pemilik merek yang lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pegiat usaha kecil dalam menghadapi tindakan trademark bullying pada platform e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini akan menekankan penelitian pada data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan pegiat usaha kecil yang menghadapi trademark bullying pada platform e-commerce di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang ada, termasuk Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik merek, tetapi praktik trademark bullying masih menjadi tantangan signifikan
Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media Over The Top berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Gunawan, Reggina Salsabila; Safiranita Ramli, Tasya; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1136

Abstract

Media Over The Top sebagai layanan aplikasi dan/atau konten telah memfasilitasi tumpah ruahnya kreativitas konten tanpa sensor awal, sehingga pelanggaran konten di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Salah satu konten yang kontroversial dan viral di masyarakat adalah konten prank. Konten prank ditujukan sebagai konten hiburan berisi perbuatan jahil kepada target atau korban prank. Meskipun ditujukan sebagai hiburan, namun telah terjadi pergeseran yang menimbulkan konten prank berdampak negatif dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualifikasi dari konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban hukum atas pendistribusian konten prank pada Media Over The Top. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran konten prank melalui Media Over The Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang dan pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang.
Potensi Penerimaan Negara Dari Layanan Over the Top (Ott) Di Indonesia: Kebijakan Dan Regulasi Aurelllia N.T, Bernadette; M. Ramli, Ahmad; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1238

Abstract

Media dan layanan Over-The-Top (OTT) saat ini sedang merajalela di Indonesia. Masyarakat mulai beralih dari media telekomunikasi dan hiburan konvensional ke media OTT. Walaupun pendapatan dari layanan OTT terus meningkat di Indonesia, nyatanya layanan OTT asing tidak membayarkan pajak penghasilan kepada Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerimaan negara dari layanan Over the Top (OTT) di Indonesia dengan fokus pada kebijakan dan regulasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya seperti kajian literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulasi mengenai pajak penghasilan dari layanan OTT sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menerapkan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan penyedia layanan OTT asing. Selain BUT, terdapat alternatif lain yang dapat digunakan, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa layanan OTT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencakup layanan seperti pesan instan, streaming video, panggilan video, dan lain-lain.
Co-Authors Aurelllia N.T, Bernadette Danrivanto Budhijanto Griselda P. Aritonang, Aileen Imanuella, Gloria M. Ramli, Ahmad Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Rika Ratna Permata