Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal LamLaj
Tista, Adwin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia Rahman, Muhammad Ghazali; Tista, Adwin
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13804103

Abstract

This research elaborates on the perspective of criminal law regarding the imposition of punishment on perpetrators of catcalling or verbal harassment, where communication occurs between the perpetrator and the victim in public spaces in the form of verbal expressions through whistling or utterances about the form of clothing, body, using indecent words and can lead to sexual violence, with the presence of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) on April 12, 2022, it is hoped that it will provide protection for victims of verbal sexual harassment while providing commensurate criminal sanctions to perpetrators, where previously sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment (Catcalling) were subject to Article 281 paragraph (2), Article 289 of the Criminal Code, Article 8 in conjunction with Article 34, Article 9 in conjunction with Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 5 of the Criminal Act of Sexual Violence (UU TPKS) Number 12 of 2022. The method used in this research is a normative study which focuses on laws and regulations relating to acts of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia. At the end of this research, conclusions can be drawn about the types of verbal harassment (catcalling) which can be categorized as criminal acts that fulfill the elements of a criminal act as stated in statutory regulations, and whether they are sufficient to ensnare and impose punishment on the perpetrators of the crime. criminal verbal sexual harassment (catcalling). 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Darazati, Safa; Tista, Adwin; Rahman, Yulianis Safrinadiya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Abstract

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan Rahman, Muhammad Ghazali; Tista, Adwin
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 6 (2025): January
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14842847

Abstract

The principle of horisontal separated is a principle in national land law that has a philosophical meaning to maximize the function of land for people's lives in customary law regarding land, which makes the position of land in a privileged position, this is then adopted by the national land law as set forth in the Law. The Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 which was formed by the policies of the executive body and/or together with the legislature relating to regulations on land tenure, ownership, use and utilization. This is called the Politics of Land Law which is contained in Article 3 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. The concept of the principle of horisontal separated of the politics of national land law is quite influential based on a philosophy to maximize the function of land for people's lives. This research method is normative legal research, namely by conducting a literature study using two legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials, with a statutory approach and a conceptual approach. Based on these considerations, the urgency of the principle of horisontal separated in national land law is essentially in order to fulfill the principles of expediency and justice which are reflected in the objectives and legal principles in Pancasila, the 1945 Constitution, and the Basic Agrarian Law.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Darazati, Safa; Tista, Adwin; Rahman, Yulianis Safrinadiya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Abstract

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA Tista, Adwin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.88

Abstract

The purpose of this study is to determine legal protection of the land rights certificate holders who have ownership disputes and the settlement of dis­putes over land ownership rights by promoting the principle of legal protection. This research is a kind of normative law. Object of research is the ownership certificates of land ownership disputes are experiencing.The results of the study, First: The legal protection against the certificate holder the right to land ownership disputes are experiencing can be done if: Certificate of land rights legally issued on behalf of the person or legal entity; Land diperloleh in good faith; ground controlled and maintained substantially; Within 5 years from the issuance of certificates of land rights, no one filed a written objection to the certificate holder and the head office of district/city land local or not filed a lawsuit to court over control of the land or the certificate issuance process. Second: Settlement of disputes over land ownership rights are: Settlement of disputes over land ownership rights with mengedepan- the principle of legal protection through the agency BPN; or through the courts, either in the Court of Common-related issues of land ownership rights or in the Court of the State Administration of related problems have grappled in procedures for issu­ance of certificates of land rights, dispute resolution through ADR, Settlement of disputes by based on the decision of the judge who put forward the principle of legal protection
Edukasi Potensi Radikalisme di Daerah Serta Pencegahan Pada Kalangan Pelajar di Kota Banjarmasin Tista, Adwin; Rahman, Muhammad Ghazali; H, Hanafi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 7 (2025): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17451867

Abstract

The issue of the state of Radicalism and Terrorism in Indonesia is currently one of national threats. Radical ideologies continue to erode the nationalism of this nation. Radicalism being the embryo birth of the crime of Terrorism, Where the ideology can easily influence the civil society in Indonesia through social media to become perpetrators of terror that can endanger the rest of society. Programs of deradicalization through strengthening Character education of school students can be one of the soft power alternatives in rejecting radical ideologies. Through this character strengthening program students can be directed to prevent early on radical attitudes and understandings. Therefore, it takes dedication to the community to reject radicalism and terrorism through strengthening the character of school students in SMAN 3 Banjarmasin. This devotion is carried out using elements of active, creative, effective and fun education. Presentation of material using dialogue conversational methods and character-based question and answer. Using approach methods – social jurisprudence (socio-legal) approach and using interdisciplinary or “hybrid” approach between normative aspects with sociological approach and using qualitative analysis i.e. by analyzing a data in depth and holistically. Then the expected result of this activity is Understanding and prevention regarding Education Potential Radicalism In The Area As well as Prevention Among Students In Banjarmasin City.
Edukasi Potensi Radikalisme di Daerah Serta Pencegahan Pada Kalangan Pelajar di Kota Banjarmasin Tista, Adwin; Rahman, Muhammad Ghazali; H, Hanafi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 7 (2025): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17451867

Abstract

The issue of the state of Radicalism and Terrorism in Indonesia is currently one of national threats. Radical ideologies continue to erode the nationalism of this nation. Radicalism being the embryo birth of the crime of Terrorism, Where the ideology can easily influence the civil society in Indonesia through social media to become perpetrators of terror that can endanger the rest of society. Programs of deradicalization through strengthening Character education of school students can be one of the soft power alternatives in rejecting radical ideologies. Through this character strengthening program students can be directed to prevent early on radical attitudes and understandings. Therefore, it takes dedication to the community to reject radicalism and terrorism through strengthening the character of school students in SMAN 3 Banjarmasin. This devotion is carried out using elements of active, creative, effective and fun education. Presentation of material using dialogue conversational methods and character-based question and answer. Using approach methods – social jurisprudence (socio-legal) approach and using interdisciplinary or “hybrid” approach between normative aspects with sociological approach and using qualitative analysis i.e. by analyzing a data in depth and holistically. Then the expected result of this activity is Understanding and prevention regarding Education Potential Radicalism In The Area As well as Prevention Among Students In Banjarmasin City.
Co-Authors Darazati, Safa H, Hanafi Rahman, Muhammad Ghazali Rahman, Yulianis Safrinadiya