Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Wawasan Yuridika Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan
Shara, Made Cinthya Puspita
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Shara, Made Cinthya Puspita
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The high level of economic growth in Indonesia is in line with the development of businesses that increase capital by making credit agreements with financial institutions. The state of the spread of the co-19 pandemic case has been declared a national disaster, impacting on the implementation of credit agreements between the debtor and financial institutions. Economic problems make it difficult for people to carry out their obligations. Countercyclical buffer policy is a buffer that is carried out by providing additional capital to replace losses if excessive credit growth occurs which has the potential to disrupt financial stability. Bank Indonesia Policy PBI No.17/22/PBI/2015, also the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020, and the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 issued with the aim to be able to provide welfare as stated in article 33 of the 1945 Constitution. In this study the authors used a normative research method. Enforcement of these policies becomes an urgency for Indonesia to be able to carry out financial stability by maintaining the level of economic growth of the community and paying attention to the level of welfare.
PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN ELECTRONIC PAYMENT Widyantika, Ni Made Ferina; Shara, Made Cinthya Puspita
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji kekurangan serta perlindungan peraturan hukum perbankan terhadap konsumen dalam penyelenggaraan layanan pembayaran elektronik (electronic payment). Studi ini memakai kajian hukum normative dengan suatu metode peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya hukum perbankan berperan aktif terhadap perlindungan nasabah bank. Undang-Undang Nomor 11/12PBI/2009 terkait Uang Elektronik dijadikan alat petunjuk sebagai tata cara penyelenggaran keamanan bank dan konsumen di dunia teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan aktif dalam Penyelenggaraan Layanan Electronic Payment Oleh Bank Umum. Untuk mengatasi pengaruh negative, Bank Indonesia (BI) mempunyai peraturan yaitu, Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 43 (2) c. Penyelesaian sengketa perbankan dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan pengadilan niaga. This study purpose is to examine the shortcomings and protection of banking law regulations against consumers in the implementation of electronic payment services. This study uses normative legal research with an approach to applicable laws and regulations. In its implementation, banking law plays an active role in the protection of bank customers. Law Number 11/12PBI/2009 on Electronic Money is used as a tool of guidance as a procedure for organizing bank and consumer security in the world of technology. The Financial Services Authority (OJK) also plays an active role in the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. To overcome the negative impact, Bank Indonesia has a regulation, namely, IB Regulation Number 20/6/PBI/2018 Article 43 paragraph (2) c. Banking dispute resolution can be resolved through arbitration, mediation and commercial court.
UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM MELINDUNGI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Santoso, Nabila Angreni; Shara, Made Cinthya Puspita
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah secara procedural tata beracara dalam perkara oleh (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), setelah itu disebut KPPU serta Keefektifan dari pengajuan keberatan pada Putusan yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri, riset penelitian ini dikaji dengan berpeddoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini pula metode penelitian yang dipergunakan yakni Metode Penelitian Hukum Normatif yang mana oada metode ini membahas dengan spesifik mengenai pengkajian suatu norma dalam Undang-Undang, selain itu terdapat dua jenis pendekatan yang diterapkan pada Penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis (Analitical Approach). Temuan dari dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengajuan Upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Niaga sangatlah kurang efektif dikarenakan mungkinkan dalam pemeriksaan berkas administrasi akan mudah ditolak oleh Pengadilan Niaga tersebut. The aim of this research is to examine procedural protocols in cases handled by the Business Competition Supervision Commission (referred to as KPPU hereafter) and the efficacy of lodging objections against KPPU's decisions. This study is conducted within the framework of Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It employs a normative legal research methodology, which focuses on the examination of legal norms. Additionally, two approaches are utilized: the statutory approach and the analytical approach. Findings indicate that the submission of legal objections to the Commercial District Court is notably ineffective, as administrative filings risk being summarily dismissed by the court during review.
Pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka dalam Peradilan Pidana Anak Diputra, I Wayan Pramana Kharisma; Shara, Made Cinthya Puspita
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.236

Abstract

Abstract The purpose of writing this journal is to determine the urgency of applying a principle in the judicial process, namely the principle of presumption of innocence, where this principle in this journal is more specific or applied in the investigation process of suspects who are still minors or can be said to have the status of children to protect their rights. as citizens and generations of the nation who still have physical and mental limitations as children which are of course different from adults. The method used in this research is the Normative Juridical legal research method, namely by using a statutory approach and a conceptual approach. In this paper, we use the technique of searching for legal materials using secondary data or library materials, and also the analysis of this paper uses qualitative analysis which refers to legal norms contained in statutory regulations. This paper obtains results that show that it is important to apply the principle of presumption of innocence to child suspects to protect their rights in Indonesia and has not yet been fully implemented. Due to a lack of socialization, many child suspects do not yet know their rights as suspects and the authorities have not implemented them fully to protect the perpetrators even though they are children who are the nation's next generation. Keywords: Presumption   of   Innocentness,   Protection   of   Children's   Rights,   Child   Criminal   Justice. Abstrak Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami serta mengetahui urgensi dari penerapan suatu asas dalam proses peradilan yakni asas praduga tak bersalah, dimana asas tersebut pada jurnal ini dikhususkan atau diterapkan pada saat terangka yang masih berada dibawah umur atau dapat dikatakan berstatus sebagai anak berada diproses penyidikan untuk perlindungan haknya sebagai warga negara dan generasi bangsa yang masih memiliki keterbatasan fisik dan mentalnya sebagai seorang anak dan tentunya berlainan dengan orang dewasa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan ini digunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan, dan juga analisis kajian tulisan ini menggunakan analisis  kualitatif dengan berdasarkan pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mendapatkan hasil yang menunjukan bahwa peningnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka anak bagi perlindungan haknya di Indonesia dan belum terlaksana dengan sepenuhnya. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, banyak tersangka anak yang belum mengetahui haknya sebagai tersangka dan aparat yang berwenang belum melaksanakan secara penuh untuk mengayomi pelaku padahal merupakan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Hak Anak, Peradilan Pidana Anak.
Considering the Application of Mediation Characteristics for Optimizing Dispute Resolution in Industrial Relations: a Worthwhile Endeavor? Dananjaya, Nyoman Satyayudha; Karunian, Alia Yofira; Sudiarawan, Kadek Agus; Shara, Made Cinthya Puspita; Martana, Putu Ade Harriestha
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.4194

Abstract

This article aims to discuss further the importance of the characteristics of non-litigationdispute resolution through mediation in resolving industrial relations disputes. Thisresearch is descriptive with a normative research type, using a statutory approachand data collection using literature study, then the data is analyzed qualitatively. Theresults obtained from this research are that each type of dispute resolution has itscharacteristics. One of the main reasons why disputes cannot be resolved througharbitration is limited authority. Apart from that, the lack of information, abilities,and knowledge of the parties regarding conciliation and negotiation is the cause ofthese problems. Therefore, mediation is chosen due to its distinctive characteristicscompared to other non-litigation resolutions, such as the mediator's role in assistingthe parties, the absence of decision-making authority, the mediation process focusingon the future, and fostering the creation of win-win solutions.
Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan Pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Sudiarawan, Kadek Agus; Martana, Putu Ade Harriestha; Shara, Made Cinthya Puspita; Dananjaya, Nyoman Satyayudha; Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p02

Abstract

The aims of this study are to determine the shift of the corporatist industrial relations model (Employment Law) towards contractualist industrial relations (Job Creation Law) which affects the position of the parties in an employment relationship, and to find out more about the autonomous legal position of the company (Work Agreement, Company Regulation, Joint Work Agreement) in the contractualist industrial relations model from the perspective of the Job Creation Law. The method applied in this study is combined legal research method between normative and empirical. The application of this method is an approach to strengthen the data in the writing, in addition to examining legal norms, field research is also conducted. The result of this study finds that the enactment of the Job Creation Law has shifted the corporatist industrial relations model, which offers space for the state to enter into industrial relations, towards a contractualist industrial relations model that is based on the agreement between the parties and restricts the role of the state in industrial relations. In the contractualist industrial relations model, the parties are given an open space to determine the work arrangement. Under these conditions, the preparation of autonomous laws, namely Work Agreements, Company Regulations, and/or Collective Labor Agreements (CLAs) is crucial in preventing disputes in industrial relations. Abstrak Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pergeseran model hubungan industrial koorporatis (UU Ketenagakerjaan) kearah hubungan industrial kontraktualis (UU Cipta Kerja) berpengaruh terhadap penempatan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan kerja, serta untuk mengetahui lebih lanjut terkait kedudukan hukum otonom perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama) pada model hubungan industrial kontraktualis perspektif UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara normatif dan empiris. Penggunaan metode tersebut sebagai upaya dalam memperkuat data pada penulisan, disamping mengkaji atas norma hukum juga melakukan penelitian lapangan. Hasil dalam penulisan ini mendapatkan pemahaman bahwa berlakunya UU Cipta Kerja, telah menggeser model hubungan industrial korporatis yang memberi ruang terhadap peran negara untuk masuk dalam hubungan industrial, ke arah model hubungan industrial kontraktualis yang mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan merestriksi peran negara dalam bingkai hubungan industrial. Pada model hubungan industrial kontraktualis para pihak diberikan ruang terbuka untuk menentukan kesepakatan kerja. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan hukum otonom yaitu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya perselisihan dalam suatu hubungan industrial.
Co-Authors Diputra, I Wayan Pramana Kharisma Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Kadek Agus Sudiarawan Karunian, Alia Yofira Nyoman Satyayudha Dananjaya Putu Ade Harriestha Martana Santoso, Nabila Angreni Widyantika, Ni Made Ferina