Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strengthening National Defense Policy through Total Defense Readiness against Non-Military Threats Maysarah, May May; Supriyadi, Asep Adang; Fakhreja, Reyhan; Umam, Khaerul; Navalino, Djoko Andreas
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.48596

Abstract

This study aims to develop and apply a three pillar analytical framework comprising institutional integration, technological innovation, and public participation to assess Indonesia’s Total Defense System (Sishankamrata) as a strategic response to non military threats. Employing a qualitative literature review of peer reviewed articles, policy documents, and official TNI communiqués from 2018–2025, the research systematically codes and refines themes across civil military coordination, technological readiness, and community engagement. Findings reveal that while Sishankamrata is formally embedded in national defense policy, its implementation is constrained by limited public awareness, fragmented inter agency mechanisms, and underdeveloped cyber capabilities. To bridge these gaps, the study recommends enacting clear legal frameworks for inter agency coordination, establishing integrated funding streams for joint task forces, expanding cyber resilience training for both military and civilian stakeholders, and launching nationwide public outreach campaigns to foster shared ownership of national defense. This adaptive, inclusive model equips policymakers and practitioners with actionable pathways to strengthen Indonesia’s resilience against cyberattacks, disinformation, pandemics, and economic disruption within a comprehensive Total Defense readiness paradigm.
Akselerasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam Pembangunan Nasional untuk Pertahanan Negara Maysarah, May May; Sjamsoeddin, Sjafrie; Samudro, Eko G.; Wahyudi, Bambang
Civil and Military Cooperation Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Civil Military Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah dinamika pertahanan negara, peran perempuan telah menjadi faktor penting yang sering kali tidak diperhatikan secara memadai. Wanita dianggap sebagai ‘kaum lemah’ dan membutuhkan perlindungan, khususnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. resolusi-Resolusi PBB tentang Women, Peace, and Security telah diterbitkan untuk menekankan pentingnya memperhitungkan peran serta kepentingan perempuan dalam segala aspek kebijakan keamanan dan perdamaian. Women, Peace, and Security (WPS) Agenda adalah sebuah agenda internasional yang bertujuan untuk mengakui peran penting dan kontribusi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan global. Perempuan membawa perspektif yang unik dan berharga terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga berdampak pada kebijakan pertahanan negara, ketika perempuan memiliki keterwakilan yang lebih besar di lembaga-lembaga politik, isu-isu seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam konflik mendapat perhatian yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan perempuan dianggap dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengikuti proses resolusi konflik secara damai. Dengan kata lain, perempuan dapat membangun perdamaian dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalin hubungan (people-to people contact) dengan perempuan lainnya di wilayah konflik. Dukungan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pertahanan merupakan komitmen untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara holistik dalam seluruh aspek kebijakan dan program pertahanan. Model ideal untuk akselerasi agenda WPS dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara adalah suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan terkoordinasi, yang didasarkan pada empat pilar utama: partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan.
Pentingnya Kerjasama Militer di Bidang Kedokteran: Studi Kasus pada Enam Negara di Dunia Maysarah, May May; Rafsanjani, Wildan Akbar Hashemi; Sjamsoeddin, Sjafrie
Civil and Military Cooperation Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Civil Military Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja sama antara sektor militer dan sipil dalam bidang kedokteran memiliki peran yang penting dalam menangani tantangan kesehatan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi. Studi kasus di enam negara Eropa menegaskan bahwa sinergi antara berbagai pihak, termasuk militer, sipil, pemerintah, akademisi, dan industri, diperlukan untuk merespons dan mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks dan mendesak. Kerja sama ini melibatkan berbagai aspek kedokteran, termasuk pengembangan kesehatan dan peralatan medis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam konteks global saat ini, kerja sama militer di bidang kedokteran menjadi kunci penting dalam menangani dampak luas pandemi COVID-19 terhadap masyarakat dan perekonomian. Pandemi ini telah memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan yang ada, terutama di negara-negara dengan sumber daya terbatas atau yang terkena dampak virus lebih parah. Kolaborasi erat antara militer dan sipil menjadi landasan utama dalam mencapai kesuksesan optimal dalam menangani krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penting untuk terus mengidentifikasi strategi kerjasama yang efektif untuk memperluas kapasitas dan sumber daya di sektor kesehatan serta memajukan sistem kesehatan di berbagai negara.