Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Acton The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences
Hasanah, Mauidhotul
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO Hasanah, Mauidhotul; Giyanto, Giyanto; Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.4993

Abstract

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhnya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun terdapat kendala yaitu komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.
Contesting Patriarchy Online: Rethinking Feminist Digital Activism under Surveillance in Indonesian Context Wibisono, Rizky Bangun; Ayunina, Aldisa Qurrota; Hasanah, Mauidhotul; Nurhaliza, Naswa Annyce
The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2025): June
Publisher : UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sarpass.2025.4.2.176-193

Abstract

Feminist digital activism has become increasingly vital in confronting gendered repression in online spaces, especially in Indonesia, where state regulation, corporate platform control, and patriarchal norms converge. While prior research has addressed surveillance, algorithmic bias, and legal repression under laws like the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), less is known about how feminist movements in the Global South collectively resist these forces. This study fills that gap through a qualitative-interpretive approach grounded in critical feminist theory and Nancy Fraser’s justice framework—redistribution, recognition, and representation. Drawing on secondary sources including activist publications, academic works, and legal documents, the paper analyzes how Indonesian feminist actors navigate digital criminalization, SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), and algorithmic exclusion. Findings show that feminist digital activism is not merely reactive but proactive, with strategies ranging from gender-aware digital literacy and legal reform advocacy to transnational solidarity and the development of community-run digital infrastructures. These actions reframe online feminist activism as structural resistance rooted in democratic participation. While limited by the absence of primary ethnographic data, this research offers a critical Global South feminist lens on digital justice and underscores the importance of collective agency in building inclusive and gender-just digital futures.
Co-Authors Ayunina, Aldisa Qurrota Fitriyah, Nina Sa'idah Nurhaliza, Naswa Annyce Wibisono, Rizky Bangun