Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal TAMBORA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal of New Trends in Sciences
Muhammad Jarnawansyah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MODEL MATEMATIKA PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN Diah Anggeraini Hasri; Fendy Maradita; Muhammad Jarnawansyah
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.519 KB) | DOI: 10.37673/jebi.v4i1.275

Abstract

Pada penelitian ini dibahas tentang model matematika pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pada model ini, populasi dikelompokkan menjadi 3 yaitu populasi karyawan yang rentan terpengaruh dengan karyawan yang kinerjanya buruk pada waktu t yang dinotasikan dengan S, populasi karyawan yang kinerjanya buruk pada waktu t yang dinotasikan dengan B, dan populasi karyawan yang kinerjanya baik pada waktu t yang dinotasikan dengan G. Pada analisis model, diperoleh titik ekuilibrium bebas penyakit yaitu suatu titik yang menggambarkan bahwa dalam sistem tersebut tidak ada karyawan yang kinerjanya buruk. Sebagai langkah dalam mengurangi karyawan yang mempunyai kinerja buruk adalah dengan pemberian reward dan punishment. Pada penelitian ini diperoleh bahwa pemberian reward yang lebih besar dari punishment menyebabkan jumlah karyawan yang kinerjanya buruk akan cepat berkurang.
MODEL MATEMATIKA PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN Diah Anggeraini Hasri; Fendy Maradita; Muhammad Jarnawansyah
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37673/jebi.v4i1.275

Abstract

Pada penelitian ini dibahas tentang model matematika pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pada model ini, populasi dikelompokkan menjadi 3 yaitu populasi karyawan yang rentan terpengaruh dengan karyawan yang kinerjanya buruk pada waktu t yang dinotasikan dengan S, populasi karyawan yang kinerjanya buruk pada waktu t yang dinotasikan dengan B, dan populasi karyawan yang kinerjanya baik pada waktu t yang dinotasikan dengan G. Pada analisis model, diperoleh titik ekuilibrium bebas penyakit yaitu suatu titik yang menggambarkan bahwa dalam sistem tersebut tidak ada karyawan yang kinerjanya buruk. Sebagai langkah dalam mengurangi karyawan yang mempunyai kinerja buruk adalah dengan pemberian reward dan punishment. Pada penelitian ini diperoleh bahwa pemberian reward yang lebih besar dari punishment menyebabkan jumlah karyawan yang kinerjanya buruk akan cepat berkurang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Muhammad Jarnawansyah
Jurnal TAMBORA Vol. 7 No. 1 (2023): EDISI 18
Publisher : Wakil Rektor 3, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi, Universitas Teknologi Sumbawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36761/jt.v7i1.2606

Abstract

Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpentig dalam penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah salama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Dan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 berdasarkan unsur kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar dan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum dalam common law system berhubungan dengan mens rea. Aspek hukum pidana pemilu yang berpengaruh kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala desa diatur dalam Pasal 490 Undang Undang No. 17 Tahun 2017.
Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Muhammad Jarnawansyah
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i4.4051

Abstract

Sexual harassment is a serious issue affecting individual well-being and societal integrity. Although Indonesia has implemented various policies to protect victims of sexual harassment, their effectiveness in safeguarding victims and enforcing the law remains a primary concern, as challenges in implementation often hinder the achievement of effective protection goals. This study aims to evaluate the effectiveness of sexual harassment protection policies in Indonesia, analyze the challenges faced in implementation, and provide recommendations for improvement. The research employs a normative legal method with a document analysis approach. Data were collected through literature review, analysis of legislation, policy documents, and relevant case studies. Qualitative analysis was conducted to assess the successes and weaknesses of the protection policies. The study shows that, despite an adequate legal framework, the effectiveness of sexual harassment protection policies in Indonesia is limited by several factors. Major challenges include inconsistent law enforcement, lack of socialization and education, social stigma preventing victims from reporting, and resource limitations. Case studies indicate that many sexual harassment cases are not taken seriously, whether in the workplace, educational institutions, or domestic contexts. Sexual harassment protection policies in Indonesia require significant improvements in socialization, law enforcement training, and resource enhancement. Reforms in reporting procedures and law enforcement are also needed to increase the effectiveness of protection and ensure justice for victims. Better collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community is necessary to create a more comprehensive and responsive protection system.
Peran Akuntansi Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Jarnawansyah
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1085

Abstract

Corruption is a serious problem that affects many countries around the world. Corruption hurts the economy, undermines the justice system, and hinders social development. Therefore, serious efforts are needed to fight corruption. One of the effective tools in eradicating corruption is forensic accounting. Forensic accounting involves the application of accounting principles and investigative analysis to uncover acts of corruption. This paper aims to explore the role of forensic accounting in eradicating corruption, including the methods used, their use in corruption investigations, and their benefits in the judicial process.
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA TATEDE KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA) Muhammad Jarnawansyah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.186

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaang diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan perangkat desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini bahwa Akuntabilitas pada Pengelolaan APBDes di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa pada tahap pelaksanaan sudah baik dan sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Jarnawansyah
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 4 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i4.1740

Abstract

Human Trafficking is a crime in the form of human transaction. In Indonesia order to ensnare perpetrators of human trafficking, we use Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. The purpose of this study is to determine and analyze the factors that cause human trafficking, the consequences of human trafficking crimes and how to overcome human trafficking crimes in the perspective of criminology, the negative impacts of human trafficking on the social environment. This study uses a normative legal research method, the data used is primary data. The analysis technique used is a qualitative approach. The results of this study are that human trafficking crimes seen from a criminological perspective can be associated with many things, including lack of awareness of poverty, low education, the desire to get rich quick, cultural factors, law enforcement. Human trafficking prevention can be classified into two types. Preventive prevention efforts are all efforts to reduce the space for movement and opportunities for crimes to be committed, and repressive prevention efforts are actions taken by law enforcement officers after a crime or criminal act has occurred. In eradicating and reducing trafficking, cross- country cooperation is also needed.
Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia Muhammad Jarnawansyah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.3427

Abstract

This legal journal explores the intricate legal landscape surrounding the criminal act of land encroachment in Indonesia. Combining normative legal analysis and empirical case studies, the research delves into the legal framework governing land encroachment, challenges in law enforcement, and efforts to enhance legal efficacy. The findings offer profound insights and concrete recommendations to fortify the legal system and enforcement mechanisms against land encroachment.
Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Muhammad Jarnawansyah
Journal of New Trends in Sciences Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of New Trends in Sciences
Publisher : CV. Aksara Global Akademia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59031/jnts.v3i3.734

Abstract

Forgery of diplomas constitutes a criminal act that undermines the integrity of the national education system and negatively impacts public trust in educational institutions as well as law enforcement in Indonesia. This study aims to thoroughly examine the criminal law regulations governing diploma forgery, particularly under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), along with the essential elements required for an act to be classified as diploma forgery. Furthermore, the study explores the implementation of criminal law in handling diploma forgery cases in Indonesia, including the challenges and obstacles faced by law enforcement officers and the structural and cultural factors affecting the effectiveness of law enforcement. This research employs a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case study methods to obtain comprehensive theoretical and empirical insights. The findings reveal that despite the existence of clear and stringent legal provisions, law enforcement practices still encounter barriers such as inadequate diploma verification systems, the absence of an integrated national diploma database, and low public legal awareness regarding the consequences of diploma forgery. Cases involving professional individuals committing diploma forgery underscore the need for more consistent and systematic law enforcement. Consequently, this study recommends the development of an integrated national diploma database, enhancement of law enforcement capacity and coordination, intensified public legal education and outreach, and the strict application of legal sanctions to effectively prevent and prosecute perpetrators of diploma forgery
Co-Authors Diah Anggeraini Hasri Fendy Maradita