Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN SOSIAL HABIB DALAM KOMUNITAS SOSIAL (STUDI KASUS DI MAJELIS ILMU & DZIKIR AR-RAUDHAH SURAKARTA) Isrofil, Muhammad
ISSN.2252-8407
Publisher : SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.074 KB)

Abstract

ABSTRAKPERAN SOSIAL HABIB DALAM KOMUNITAS SOSIAL (STUDI KASUS DI MAJELIS ILMU & DZIKIR AR-RAUDHAH SURAKARTA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana peran sosial tokoh habib dalam komunitas sosial (Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah Surakarta); (2) bagaimana strategi habib dalam membangun dan menjamin loyalitas jamaah untuk senantiasa menghadiri pengajian di Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi video. Teknik pengambilan subjek penelitian (informan) dilakukan dengan purposive sampling. Sedangkan teknik uji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan ketekunan (keajegan) pengamatan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) peran sosial yang dilakukan tokoh habib dalam komunitas sosial dikaterogikan menjadi tiga peran, yaitu: peran sosial sebagai makelar budaya (cultural broker), peran sosial dakwah (transfer ilmu keagamaan) dan peran sosial sebagai konselor; (1) peran sosial yang dilakukan tokoh habib dalam komunitas sosial dikaterogikan menjadi tiga peran, yaitu: peran sosial sebagai makelar budaya (cultural broker), peran sosial dakwah (transfer ilmu keagamaan) dan peran sosial sebagai konselor; (2) strategi yang dilakukan tokoh habib dalam membangun dan menjamin loyalitas para jamaah untuk senantiasa menghadiri pengajian di Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah Surakarta yaitu: (a) melalui indoktrinasi; (b) melalui penggunaan gelar (status) habib; (c) mengemas kajian ceramah yang menarik dan aplikatif; (d) pemberian berbagai suguhan dan doorprize kepada para jamaah; (e) serta melalui pembentukan sistem (jaringan) keulamaan dan kekerabatan diantara para habaib.  Kata Kunci: Habib, peran, strategi, komunitas sosial
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017) Isrofil, Muhammad; Vivi Yulianingrum, Aullia; Sunariyo, Sunariyo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1716

Abstract

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017) Isrofil, Muhammad; Vivi Yulianingrum, Aullia; Sunariyo, Sunariyo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1716

Abstract

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah