Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Law Jurnal Notarius NOMOI Law Review Priviet Social Sciences Journal
ARBAS, ETRA
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REKONVENSI TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH LANGSA No. 81/Pdt.G/2005/ MSY-LGS) ETRA ARBAS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.275 KB)

Abstract

Rekonvensi merupakan gugat balas diatur dalam Pasal 157 RBg/132 a HiR yang bertujuan agar perkara diperiksa secara efisien baik dari segi biaya dan waktu sehingga mendapat kepastian hukum serta terhindar dari putusan yang saling bertentangan.  Putusan No. 81/Pdt.G/2005/MSY-LGS disatu sisi menolak gugatan rekonvensi dari suami tentang pembatalan perkawinan dengan alasan istrinya sudah tidak perawan, hamil anak orang lain, dan tidak sesuai dengan bunyi buku kutipan akta nikah (Pasal 72 KHI), namun mengabulkan sebagian tuntutan dari akibat pembatalan perkawinan tersebut yaitu pengembalian seluruh mahar kawin dari istri kepada suaminya, disisi lain mengabulkan gugatan perceraian dari istri dengan alasan cekcok terus menerus (Pasal 19 PP tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI) pada konvensi dengan talak bain sughra. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu literature, peraturan perundang – undangan, dan arsip dari putusan pengadilan. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan analisis non statistik. Mahkamah Syariah Langsa menolak pembatalan perkawinan pada rekonvensi berdasarkan Pasal 72 ayat 3 KHI yang pada pokoknya menyatakan  pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami dalam rekonvensi sudah lewat waktu 6 bulan sehingga haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur, walaupun dalam pertimbangan hukumnya antara suami istri tersebut telah dinyatakan terbukti tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla al dukhul) dan tinggal bersama hanya 1 minggu saja sehingga mahar kawin dinyatakan dikembalikan seluruhnya. Mahkamah Syariah Langsa mengabulkan gugatan perceraian pada konvensi berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dengan alasan cekcok terus menerus dengan putusan talaq bain sughra. Seharusnya pengembalian mahar kawin yang dituntut dari akibat pembatalan perkawinan tersebut juga ditolak sebagai konsekuensi ditolaknya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami sebagai Penggugat rekonvensi terhadap gugatan cerai oleh istrinya pada konvensi. Adapun putusan yang diputus dengan putusan talak bain sughra akibat qobla al dukhul, seharusnya mahar kawinnya dikembalikan setengahnya saja bukan seluruhnya (Pasal 149 c KHI).   Kata Kunci : Gugatan, Rekonvensi, Perceraian
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERJANJIAN ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA Etra Arbas
Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk perjanjian baru yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu perihal mengenai E-Procurement yang dapat kita temukan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan ”Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kepastian hukum ada diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut yang pada akhirnya E-Procurement memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dengan lahirnya Perpres 16 Tahun 2018 ketika kontrak tersebut diadakan antara Pemerintah selaku pihak Pengguna Anggaran dan perusahaan  selaku pihak Penyedia. Kata kunci: perjanjian, elektronik, barang, jasa TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
VALIDITY OF APPLICANTS PRESENT BEFORE A NOTARY ONLINE Arbas, Etra
NOMOI Law Review Vol 6, No 1 (2025): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i1.24494

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in various fields, including in notarial practice. One of the main challenges in implementing online notarization is the validity of the person appearing before the notary online (online notarization). Clear regulations are needed to ensure that the online notarization process remains in accordance with the principles of legality, identity authentication, and personal data protection. In addition, the legal validity aspect of deeds made online is also a major concern in the applicable legal system. This study uses normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of the study show that online notarization has been in effect and implemented in several countries. Indonesia itself has not implemented online notarization because existing regulations require that the person appearing must be present in person before the notary. So if the notary does not meet in person, then the validity of a deed is because it is carried out in a manner that is not in accordance with statutory regulations. 
Analysis of cryptocurrency as collateral from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law: A comparison Jaya, Jamie Armadi; Parapat, Henry Anderson; Mubarak, Ahmad; Arbas, Etra
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.940

Abstract

Current technology has significantly impacted several sectors, including the financial sector. Cryptocurrency is one of the financial technology phenomena currently being widely discussed. Cryptocurrency is a digital currency that holds value and can become a promising asset for its holders. This study focuses on cryptocurrency as collateral from Indonesian and Islamic legal perspectives. This research method emphasizes a rules-based approach, namely, through laws and other legal sources. The findings indicate that Indonesian legal support for cryptocurrency as collateral is valid because it is a movable asset. However, from an Islamic legal perspective, collateral is known as al-Rahn. The use of cryptocurrency as an object in an al-rahn contract is considered invalid. This is because, from an Islamic perspective, cryptocurrency does not fulfill Shariah principles. This asset contains elements of gharar (uncertainty), dharar (potential harm), and maysir or qimar (elements of speculation or gambling), so it is considered unfit to be used as goods (sil'ah) in transactions that comply with sharia.
Co-Authors Ahmad Mubarak, Ahmad Jaya, Jamie Armadi Parapat, Henry Anderson