Kasenda, Ventje
Unknown Affiliation

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Takahepis, Joshua K.R; Kasenda, Ventje; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Memberi pelayanan adalah tugas dari pemerintah, guna memenuhi kepentingan masyarakat, artinya pemerintah dalam hal ini bukanlah melayani dirinya sendiri atau sebaliknya dilayani oleh rakyat, akan tetapi pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh warga Negara yang pada masa pandemic covid 19 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan pembuatan akta kelahiran secara online. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Dan mengacuh pada teori yang dikemukakan oleh S.P.Siagian (2008:77). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelayanan Akta Kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Manado belum berjalan dengan maksimal di masyarakat di karenakan kurangnya tingkat penggunaan aplikasi berbasis online dalam pengurusan akta kelahiran.  Kata Kunci : Efektivitas, Akta Kelahiran, Online
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan Sondakh, Heppy; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri Indonesia, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus,bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa  menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningakatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejaterahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran.Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur
Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur) Manopo, Tesalonika Putri; Singkoh, Frans; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Mewujudkan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Langowan Timur dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas oleh dinas sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan para penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri Kata Kunci : Pemberdayaan, Disabilitas, Dinas Sosial
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud Manongga, Kezia Aprilia; Kasenda, Ventje; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penerapan pembelajaran daring di Kabupaten Kepuluan Talaud. Berdasarkan perumusan, fokus dan tujuan penelitian ini untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis dan mengambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam penerapan kebijkan pembelajaran daring dikabupaten kepulauan talaud, kemudian menganalisis kebutuhan dan merancang kebijakan pemebelajran daring di Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin dicapai maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Kebijakan (policy) biasanya dikaitkan  dengan keputusan pemerintah dalam  rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu kerena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sebagaimana pengertian kebijakan tentu sangat berkaitan dengan keputusan dan peraturan pemerintah ditengah wabah covid-19 yang berdampak pada sektor, mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga bidang pendidikan. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia Pendidikan (Purwanto dkk,2020:1). Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa  Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pembelajaran Daring