Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONSTRUKSI MOTIVASI KERJA DALAM PENINGKATAN KINERJA PENGURUS DAN PARA AMIL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PAMEKASAN Jannah, Khairul
Jurnal Investasi Islam Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Investasi Islam
Publisher : LP2M Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/ivi.v1i1.77

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui “Untuk mendeskripsikan Konstruksi Motivasi Kerja dalam Peningkatan Kinerja Pengurus dan Para Amil Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Dewan pengurus dan para amil (Karyawan) pada Lembaga amil zakat, infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan yang diambil semua sebagai sasaran penelitian, dan selanjutnya penelitian ini disebut penelitian populasi dan atau penelitian sensus. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Motivasi kerja muncul karena adanya proses refleksi terhadap nilai-nilai agama, yang selama ini menjadi pegangan dalam menjalankan proses pengelolaan kelembagaan, yang pada muaranya meningkatkan kinerja pengurus dan para amil pada Lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan; Kedua, Motivasi kerja muncul karena sistem dan mekanisme organisatoris di internal Lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan, yang memaksa pengurus dan para amil untuk selalu menunjukkan Kinerjanya; Ketiga, Motivasi untuk selalu meningkatkan kinerja pada diri pengurus dan para amil di Lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan terkonstruksi dengan adanya kesadaran mereka akan pentingnya berjuang, dan berdakwah.
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN NASABAH KSPP SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH SANG SURYA KABUPATEN PAMEKASAN Jannah, Khairul
Islamic Economics And Finance Journal Vol 3 No 1 (2024): ISECO
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62005/iseco.v3i1.99

Abstract

Koperasi sudah muncul semenjak tahun 1905 dengan tujuan sebagai salah satu metode untuk. melindungi dan memelihara kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya warga mulai menyadari kalau system yang digunakan dalam tiap akad pada koperasi konvensional tidak cocok dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih memiliki faktor bunga. Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan koridor syariah. Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang segala bentuk kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan pada KSPPS Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional sebab wajib mematuhi prinsip- prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maisir (perjudian). Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (field research), dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan di Koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPP) Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sang Surya kabupaten pamekasan sudah menerapkan prinsip 5C+1S yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Condition (Kondisi), Collateral (Agunan) dan Syariah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan.
Overlapping Investigative Authorities of Prosecutors and Police in the Draft Criminal Procedure Code from an Indonesian Constitutional Perspective Mahmudi, Mohammad; Wildani, Farhan; Jannah, Khairul
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v4i1.14928

Abstract

The emergence of dualism in investigative authority between the Prosecutor’s Office and the Police in the draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) has triggered legal ambiguity, resulting in uncertainty within Indonesia’s constitutional system. Investigative authority, which is generally vested in the police as stipulated in the current Criminal Procedure Code (KUHAP), has been expanded—particularly through the provisions of Article 12 paragraph (11) and Article 111 paragraph (2) of the draft law. This situation has the potential to create overlapping jurisdictions, disrupt the principle of due process of law, and weaken the checks and balances within the criminal justice system. The lack of clarity in delineating the boundaries of authority between the police and the prosecutor’s office may lead to institutional conflicts and inefficiencies in law enforcement. This study employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The statutory approach is used to systematically examine existing and proposed provisions of positive law, while the conceptual approach serves to analyze relevant legal principles and doctrines, including inter-agency coordination within the framework of the rule of law. Therefore, a clear and proportional restructuring of investigative authority is necessary to establish a criminal justice system that is fair, effective, and aligned with the principles of a constitutional state.